Bojonegoro Tahun Ini Berencana Menggelar Festival HAM

Selasa, 09 Agustus 2016 14:00 WIBOleh Heriyanto

Oleh Heriyanto

Bojonegoro Kota - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berencana menggelar Festival HAM 2016 bekerjasama dengan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development). Festival ini rencananya digelar pada 30 November sampai 2 Desember 2016. Lokasi yang dipilih di sekitaran Kantor Pemkab dan Alun-Alun Bojonegoro. Sementara tema besar yang diusung, "Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal".

Untuk mematangkan rencana tersebut, Selasa (09/08/2016) tadi pagi digelar rapat persiapan di rumah dinas Bupati. Rapat dipimpin langsung Bupati Suyoto dengan dihadiri Wakil Bupati Setyo Hartono, Tim INFID, LSM, tokoh agama, serta SKPD terkait.

Rapat persiapan kali ini membahas rangkaian acara yang akan ditampilkan dalam festival, seperti Konferensi HAM, panggung budaya (layar tancap, musik, wayang, tayub), pameran produk dan budaya daerah, serta lomba foto, video dan menulis. Selain mengundang masyarakat Bojonegoro, pemkab juga akan mengundang Duta Besar Inggris, Walikota Barcelona, Walikota Gwangju, serta NGO lokal maupun internasional.  

Bupati Suyoto, mengatakan, dialog publik yang diselenggarakan tiap Jumat siang itu merupakan salah satu hak masyarakat yang pemkab berikan agar setiap apresiasi dan aspirasi dapat tersampaikan. Jika hak masyarakat sudah diberikan, maka konflik sosial dan konflik politik bisa berkurang. "Karena jika sudah dikatakan ramah HAM, maka tidak ada lagi pelanggaran HAM di Bojonegoro," ungkapnya.

Pada kesempatan sama, Direktur INFID Sugeng menambahkan, Bojonegoro sudah terbukti menjadi kabupaten terbuka dan transparan. Tugas INFID adalah bersama dengan mitra untuk menyediakan kegiatan, sehingga inovasi yang sudah dicapai bisa dikenal luas.

"Karena itu, kami bersyukur bisa bekerja sama dengan pemkab untuk menampilkan capaian pemkab agar bisa dibagi dan dikenal oleh kota atau kabupaten lain," ujarnya.

Seperti diketahui pada 2015 lalu Kabupaten Bojonegoro mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai Kota Ramah HAM. Kabupaten yang dinilai ramah terhadap Hak Asasi Manusia dan memperoleh piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM. (her/tap)