News Ticker
  • Jagong Harmoni, Upaya Kapolres Bojonegoro Dalam Menjaga Kondusifitas Wilayah
  • Mengubah Pola Pikir, Membangun Mindset
  • Polres Bojonegoro Rilis Hasil Ungkap Kasus Operasi Sikat Semeru 2018
  • Satria Tubruk Vario di Padangan Bojonegoro, Kedua Pengendara Luka-Luka
  • Viral, Senam Goyang Dayung di Kalangan Pelajar Tuban
  • Tabrakan Motor di Dander Bojonegoro, 3 Orang Luka-Luka
  • Masih Ada Kendaraan Bak Terbuka di Bojonegoro, Untuk Mengangkut Orang
  • Keadaan
  • 87 Pengendara Kendaraan Bermotor Terjaring Razia Sat Lantas Polres Bojonegoro
  • Pola Pengamanan Pemilu 2019 di Bojonegoro, Sesuai Situasi dan Kondisi Kerawanan Daerah
  • Jajaran Polres Bojonegoro Siap Amankan Pemilu 2019
  • Jelang Masa Kampanye Pemilu 2019, Bawaslu Bojonegoro Imbau Peserta Pemilu Taat Aturan
  • Polres Blora Kirim Bantuan 9 Tangki Air Bersih Untuk Warga Dukuh Ngetrep
  • Inilah Formasi Lowongan CPNS 2018 Kabupaten Bojonegoro
  • Senam Bersama dan Jalan Sehat Akan Digelar di Alun-Alun Bojonegoro
  • Diduga Terjatuh Dari Tebing, Warga Plumpang Tuban, Ditemukan Meninggal Terapung di Sungai
  • Pengalaman
  • Kedapatan Menjual Miras Warga Kedungadem Bojonegoro Diamankan Polisi
  • Kapolres Bojonegoro Resmikan SIMELI Bersama Forpimda
  • Pohon Beringin Keramat di Tuban Terbakar, Warung Bakso Warga Turut Ludes Dilalap Api

Rancangan KUHP, Langkah Mundur Sistem Hukum Pidana Indonesia

Oleh Redaksi

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah mengambil alih dan memasukkan sebagian ketentuan tindak pidana luar biasa dan terorganisir (tindak pidana khusus) seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, dan tindak pidana terhadap lingkungan hidup.

Dengan diintegrasikannya delik-delik khusus ke dalam RKUHP secara tidak utuh berpotensi menimbulkan dualisme pengaturan delik khusus dimana selain diatur di dalam RKUHP, delik korupsi juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian pula terhadap delik narkotika, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, dan lingkungan hidup sehingga berpotensi memperumit penegakan hokum. Bahkan dapat mendegradasi nilai keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Beberapa potensi masalah yang masih terdapat dalam naskah RKUHP yang timbul akibat dimasukkannya sebagian tindak pidana khusus menurut Koalisi RKUHP antara lain:

  1. Tidak adanya pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Tidak diaturnya secara spesifik penegakan hukum terhadap extra ordinary crime seperti kejahatan-kejahatan dalam pelanggaran HAM berat pada UU Pengadilan HAM.
  3. RKUHP mengatur rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang memiliki unsur melawan hukum dan tidak memiliki ancaman pidana minimum khusus.
  4. Tidak diaturnya sistem rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sebagaimana telah diatur dalam UU Narkotika.
  5. RKUHP mengatur hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu antara lain:
  6. tidak adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;
  7. percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi yang ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari maksimum pidana;
  8. ancaman pidana denda menurun drastis;
  9. penyempitan definisi korporasi dalam RKUHP; dan
  10. kurang jelasnya konsep ketentuan peralihan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, penegakan terhadap kejahatan-kejahatan dalam pelanggaran HAM berat, dan penegakan tindak pidana lingkungan hidup, kodifikasi yang memasukkan tindak pidana khusus dipandang sebagai kemunduran. Sebab hal itu justru menghilangkan kekhususan dalam proses penegakan hukumnya. Bahkan cenderung tidak secara tegas memberikan kewenangan terhadap lembaga-lembaga khusus.

Selain itu juga dikhawatirkan berpotensi mengkerdilkan peran dan kedudukan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Nasional (Komnas) HAM, yang memiliki kinerja yang cukup baik dibanding lembaga penegak hukum konvensional karena kurangnya harmonisasi dalam pasal-pasal yang terdapat dalam RKUHP. 

Selain itu, sejumlah ketentuan dalam RKUHP yang mengembalikan posisi ancaman terhadap kebebasan ekspresi, kebebasan pers, dan pengaturan yang tidak tepat dalam soal jaminan kebebasan beragama dan HAM, akan melahirkan ketentuan kontraproduktif dalam sistem hukum pidana.

Pembangunan hukum sepatutnya mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan penegakan hukum yang efektif dan efisien tanpa mengesampingkan dinamika perkembangan hukum.

Surabaya, 7 Juni 2018

Diterbitkan oleh:

– Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum Pidana (Center for Anti Corruption and Criminal Policy / CACCP) Fakultas Hukum Universitas Airlangga

– Pusat Studi Hukum HAM (Human Rights Law Studies / HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga

 

 

Berita Bojonegoro
Berita Terkait
Berita Bojonegoro
Berita Bojonegoro
Berita Bojonegoro

Teras

“Saya Ingin Selalu Memberi”

Kang Yoto, Mantan Bupati Bojonegoro

“Saya Ingin Selalu Memberi”

Oleh Muhammad Roqib Kang Yoto, mantan Bupati Bojonegoro dua periode yakni 2008 2013 dan 2013 2018, sungguh menikmati masa-masa senggangnya ...

Opini

Mengubah Pola Pikir, Membangun Mindset

Opini

Mengubah Pola Pikir, Membangun Mindset

*Oleh Ahmad Khoiris SPd SEBAGAI seorang manusia, tentunya kita mempunyai pola pikir dalam menghadapi ataupun menjalani kehidupan ini. Datangnya sebuah ...

Quote

Keadaan

Keadaan

Oleh Dr Hj Sri Minarti, M.Pd.I Keadaan memiliki makna suasana atau kondisi yang sedang dijalani saat ini, baik yang terjadi ...

Sosok

Eny Kojiro, Perempuan Asal Bojonegoro yang Geluti Seni Menghias Tumpeng

Eny Kojiro, Perempuan Asal Bojonegoro yang Geluti Seni Menghias Tumpeng

Oleh Muliyanto Bojonegoro - Lobak, Timun, Batang, Sawi, Wortel dan aneka buah serta sayur ternyata tak hanya difungsikan menjadi sayur ...

Eksis

Petani Asal Bojonegoro Ini Tak Menyangka Anaknya Lulus Seleksi Akpol 2018

Petani Asal Bojonegoro Ini Tak Menyangka Anaknya Lulus Seleksi Akpol 2018

Oleh Imam Nurcahyo Bojonegoro - Suwito (56), warga Desa Sumberejo RT 002 RW 001 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, yang sehari-hari ...

Religi

Ternyata, Ada Fakta Hidup di Alam Fana Itu

Ternyata, Ada Fakta Hidup di Alam Fana Itu

*Oleh Roli Abdul Rokhman SAg MPdI Saudaraku, sadarilah...! Selama kita masih suka mengagungkan harta, maka diri kita pasti akan mengalami ...

Berita Foto

Mural Siswa SMA Negeri 1 Kalitidu Bojonegoro

Mural Siswa SMA Negeri 1 Kalitidu Bojonegoro

Oleh Muhammad Roqib Bojonegoro (Kalitidu) Siswa SMA Negeri 1 Kalitidu membuat lukisan atau mural di tembok yang ada di sekililing ...

Resensi

Alice in Cheongdam Dong 2

Alice in Cheongdam Dong 2

Oleh Delfariza Amaliya Penulis : Ahn Jae Kyung Penerjemah : Dwita Rizki Nientyas Tahun : 2014 Penerbit : Qanita, PT ...

Pelesir

Ruwatan Massal Digelar di Objek Wisata Khayangan Api Bojonegoro

Ruwatan Massal Digelar di Objek Wisata Khayangan Api Bojonegoro

Oleh Muliyanto Bojonegoro - Bulan Suro, bagi sebagian orang Jawa masih dianggap sebagai bulan yang sakral. Bulan untuk tirakat dan ...

Statistik

Hari ini

1.502 kunjungan

2.525 halaman dibuka

79 pengunjung online

Bulan ini

70.695 kunjungan

125.960 halaman dibuka

Tahun ini

998.980 kunjungan

1.753.335 halaman dibuka

Ranking Alexa 

Global: 618.945

Indonesia: 10.242

Ranking SimilarWeb 

Site Overview

Traffic Overview

Online sejak 1 Agustus 2015