News Ticker
  • Antisipasi Politik Uang, Panwaskab Bojonegoro Akan Laksanakan Patroli Pengawasan
  • Diduga Pengendara Mengantuk, Honda Supra di Dander Bojonegoro Ditabrak Yamaha Jupiter
  • Peran Bidan Dalam Menekan Angka Kematian Ibu
  • Sat Lantas Polres Bojonegoro Pasang Speed Alarm System pada Armada Bus AKDP
  • Kapolres Bojonegoro Imbau Seluruh Paslon Tidak Laksanakan Politik Uang
  • Jelang Masa Tenang, Panwaskab Bojonegoro Akan Tertibkan APK Pilkada 2018
  • Panwaskab Bojonegoro Imbau Seluruh Paslon Tidak Lakukan Kampanye Saat Masa Tenang
  • Diduga Pengemudi Kurang Kosentrasi, Mobil Xenia di Ngraho Bojonegoro, Tabrak Pagar Jembatan
  • KPU Bojonegoro Distribusikan Logistik Pemilukada 2018 ke PPK
  • Cinta
  • Mulai Juni 2018, 10 Kecamatan di Blora Bisa Cetak e-KTP
  • "VOC-Games" Media Pembelajaran Matematika Yang Menyenangkan
  • Penghargaan
  • 4 Motor Terlibat Kecelakaan di Baureno Bojonegoro, 2 Orang Pengendara Luka Berat
  • Mendadak Belok, Beat Ditabrak Mio di Kanor Bojonegoro, Pengendara Beat Masuk Rumah Sakit
  • Hari Pertama Masuk Kerja, Bupati Blora Tekankan Pentingnya Semangat Kerja
  • Hari Pertama Kerja Usai Libur Cuti Bersama Idulfitri, Wakil Bupati Blora Sidak PNS
  • 2 Minggu Operasi Ketupat 2018 di Bojonegoro, Angka Kecelakaan Lalu-Lintas Menurun Drastis
  • Tersengat Listrik, Seorang Warga Kalitidu Bojonegoro Meninggal Dunia di Puskesmas
  • Usai Libur Cuti Bersama Idulfitri, Kapolres Bojonegoro Cek Pelayanan SIM dan STNK
Rancangan KUHP, Langkah Mundur Sistem Hukum Pidana Indonesia

Rancangan KUHP, Langkah Mundur Sistem Hukum Pidana Indonesia

Oleh Redaksi

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah mengambil alih dan memasukkan sebagian ketentuan tindak pidana luar biasa dan terorganisir (tindak pidana khusus) seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, dan tindak pidana terhadap lingkungan hidup.

Dengan diintegrasikannya delik-delik khusus ke dalam RKUHP secara tidak utuh berpotensi menimbulkan dualisme pengaturan delik khusus dimana selain diatur di dalam RKUHP, delik korupsi juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian pula terhadap delik narkotika, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, dan lingkungan hidup sehingga berpotensi memperumit penegakan hokum. Bahkan dapat mendegradasi nilai keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Beberapa potensi masalah yang masih terdapat dalam naskah RKUHP yang timbul akibat dimasukkannya sebagian tindak pidana khusus menurut Koalisi RKUHP antara lain:

  1. Tidak adanya pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Tidak diaturnya secara spesifik penegakan hukum terhadap extra ordinary crime seperti kejahatan-kejahatan dalam pelanggaran HAM berat pada UU Pengadilan HAM.
  3. RKUHP mengatur rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang memiliki unsur melawan hukum dan tidak memiliki ancaman pidana minimum khusus.
  4. Tidak diaturnya sistem rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sebagaimana telah diatur dalam UU Narkotika.
  5. RKUHP mengatur hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu antara lain:
  6. tidak adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;
  7. percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi yang ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari maksimum pidana;
  8. ancaman pidana denda menurun drastis;
  9. penyempitan definisi korporasi dalam RKUHP; dan
  10. kurang jelasnya konsep ketentuan peralihan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, penegakan terhadap kejahatan-kejahatan dalam pelanggaran HAM berat, dan penegakan tindak pidana lingkungan hidup, kodifikasi yang memasukkan tindak pidana khusus dipandang sebagai kemunduran. Sebab hal itu justru menghilangkan kekhususan dalam proses penegakan hukumnya. Bahkan cenderung tidak secara tegas memberikan kewenangan terhadap lembaga-lembaga khusus.

Selain itu juga dikhawatirkan berpotensi mengkerdilkan peran dan kedudukan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Nasional (Komnas) HAM, yang memiliki kinerja yang cukup baik dibanding lembaga penegak hukum konvensional karena kurangnya harmonisasi dalam pasal-pasal yang terdapat dalam RKUHP. 

Selain itu, sejumlah ketentuan dalam RKUHP yang mengembalikan posisi ancaman terhadap kebebasan ekspresi, kebebasan pers, dan pengaturan yang tidak tepat dalam soal jaminan kebebasan beragama dan HAM, akan melahirkan ketentuan kontraproduktif dalam sistem hukum pidana.

Pembangunan hukum sepatutnya mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan penegakan hukum yang efektif dan efisien tanpa mengesampingkan dinamika perkembangan hukum.

Surabaya, 7 Juni 2018

Diterbitkan oleh:

– Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum Pidana (Center for Anti Corruption and Criminal Policy / CACCP) Fakultas Hukum Universitas Airlangga

– Pusat Studi Hukum HAM (Human Rights Law Studies / HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga

 

 

Berita Bojonegoro
Berita Terkait
Berita Bojonegoro
Berita Bojonegoro
Berita Bojonegoro

Teras

Ngaji Urip Bareng Kang Yoto

Ngaji Urip Bareng Kang Yoto

Oleh Muhammad Roqib Bojonegoro Apa yang dilakukan oleh Kang Yoto, sapaan Suyoto, mantan Bupati Bojonegoro dua periode yakni 2008-2013 dan ...

Opini

Peran Bidan Dalam Menekan Angka Kematian Ibu

Hari Bidan Nasional 24 Juni

Peran Bidan Dalam Menekan Angka Kematian Ibu

*Oleh dr Achmad Budi Karyono GARDA terdepan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan para ibu, khususnya ibu hamil adalah bidan. Hari ...

Quote

Cinta

Cinta

Oleh Dr Hj Sri Minarti, M.Pd.I CINTA merupakan perasaan kebaikan kasih sayang pada seseorang atau benda. Secara psikologis cinta dibagi ...

Sosok

Muhayatun Khoiriyah, Pelukis Sketsa Wajah Asal Kedungadem

Muhayatun Khoiriyah, Pelukis Sketsa Wajah Asal Kedungadem

Oleh Siti Ainur Rodhiyah Bojonegoro - "Mimpi itu harus dikejar. Mumpung ada kesempatan dan keadaan. Selagi masih muda kita gunakan ...

Eksis

Bertemu J-Rocks Band di Belakang Panggung, MGS SMAN 1 Bojonegoro

Eksklusif

Bertemu J-Rocks Band di Belakang Panggung, MGS SMAN 1 Bojonegoro

Oleh Siti Ainur Rodhiyah Bojonegoro - Terlihat sebuah mobil tiba menuju belakang Gedung Serba Guna Bojonegoro, tempat dilaksanakannya malam pagelaran ...

Religi

Tuntunan Shalat Ied (Fiqih Dua Hari Raya)

Oase Ramadan

Tuntunan Shalat Ied (Fiqih Dua Hari Raya)

*Oleh Drs H Sholikhin Jamik SH MHes LEBARAN hampir tiba. Hari kemenangan, hari iedul fitri. Berikut ini beberapa nukilan yang ...

Berita Foto

Menabrak Formalitas

Menabrak Formalitas

Oleh Imam Nurcahyo Bojonegoro - Tak ingin terlihat monoton dengan pose foto bersama yang begitu begitu saja, sejumlah pejabat yang ...

Feature

"VOC-Games" Media Pembelajaran Matematika Yang Menyenangkan

"VOC-Games" Media Pembelajaran Matematika Yang Menyenangkan

Oleh Imam Nurcahyo Bojonegoro - Berawal dari ketakutan pada matematika dan kerisauan akan budaya yang semakin terkikis, tiga mahasiswa Universitas ...

Resensi

32 Khutbah Jumat Cak Nur

32 Khutbah Jumat Cak Nur

32 Khutbah Jumat Cak Nur Oleh Muhammad Roqib Bagaimana bila khutbah yang dilakukan setiap hari Jumat ditulis dalam sebuah buku?. ...

Statistik

Hari ini

1.286 kunjungan

2.184 halaman dibuka

96 pengunjung online

Bulan ini

79.243 kunjungan

135.832 halaman dibuka

Tahun ini

685.500 kunjungan

1.205.820 halaman dibuka

Ranking Alexa 

Global: 644.461

Indonesia: 12.203

Ranking SimilarWeb 

Site Overview

Traffic Overview

Online sejak 1 Agustus 2015