Hingga November 2020, Kasus Perceraian di Bojonegoro Sebanyak 2.790 Perkara

Rabu, 02 Desember 2020 10:00 WIBOleh Tim Redaksi Editor Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bojonegoro, dalam kurun waktu bulan Januari hingga November 2020, jumlah total kasus perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro sebanyak 2.790 perkara.

Adapun pemicu utama perceraian tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan sumber daya manusia atau rendahnya tingkat pendidikan pasangan suami istri.

Dari data yang sama, jumlah perceraian tersebut didominasi perkara cerai istri gugat suami (cerai gugat), yaitu sebanyak 1.906 perkara, atau sebesar 68,32 persen, sementara sisanya merupakan perkara cerai suami talak istri (cerai talak), sebanyak 884 perkara atau sebesar 31,68 persen.

Jika dibandingkan dengan data perceraian dalam kurun waktu yang sama pada tahun sebelumnya atau tahun 2019 (Januari hingga November 2019), jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 18 perkara, atau turun sebesar 0,64 persen, di mana pada tahun 2019 sebanyak 2.808 perkara, dan di tahun 2020 sebanyak 2.790 perkara.

Namun jika dipisah untuk masing-masing jenis perkara, untuk cerai gugat mengalami kenaikan sebanyak 34 perkara atau naik sebesar 1,82 persen, di mana pada tahun 2019 sebanyak 1.872 perkara, dan di tahun 2020 sebanyak 1.906 perkara.

Sementara untuk cerai talak, mengalami penurunan sebanyak 52 perkara atau sebesar 5,55 persen, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 936 perkara, dan di tahun 2020 sebanyak 884 perkara.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs H Sholokhin Jamik SH MH, kepada awak media ini Rabu (02/12/2020) menuturkan bahwa pemicu tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah faktor ekonomi dan sumber daya manusia, khususnya rendahnya tingkat pendidikan pasangan suami istri.

"Faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan merupakan akar permasalahan atau penyebab utama terjadinya perceraian," kata Drs H Sholokhin Jamik SH MH, Rabu (02/12/2020)

Saat ditanya jumlah perceraian yang diakibatkan karena media sosial, Sholikhin Jamin menjelaskan bahwa memang ada perceraian yang dipicu dari media sosial, namun julmlahnya relatif tidak banyak.

"Memang ada, tapi tidak banyak. Kebanyakan ini dari golongan ekonomi menengah ke atas," tutur Sholikhin Jamik.

Sholikhin Jamik mengungkapkan bahwa dari jumlah total kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro tersebut, usia pasangan suami istri yang bercerai sebanyak 81 persen di bawah 30 tahun.

"Usia di bawah 30 tahun mencapai 81 persen, dengan massa nikah dari 1 hingga 6 tahun dan sebagian besar memiliki 1 orang anak." kata Sholikin Jamik.

Sementara terkait penguasaan anak atau hak asuh anak dari pasangan suami istri yang bercerai tersebut, kebanyakan ikut ibunya.

"Hingga November 2020 ini hanya ada 6 perkara gugatan hak penguasaaan anak. Selama tidak ada gugatan hak asuh anak, hukum asalnya ikut ibunya. Bapaknya tetap memberi nafkah pada anaknya." kata Sholikhin Jamik

Berikut ini data perceraian yang yang diterima dari Pengadilan Agama Bojonegoro:

Tahun 2018 (Januari-Desember): Total sebanyak 2.772 perkara, dengan rincian, Cerai Gugat sebanyak 1.856 perkara; Cerai Talak sebanyak 916 perkara; Penguasaan anak sebanyak 3 perkara.

Tahun 2019 (Januari-Desember): Total sebanyak 2.872 perkara, dengan rincian, Cerai Gugat sebanyak 1.916 perkara; Cerai Talak sebanyak 956 perkara; Penguasaan anak sebanyak 2 perkara.

Tahun 2020 (Januari-November): Ssebanyak 2.790 perkara, dengan rincian, Cerai Gugat sebanyak 1.906 perkara; Cerai Talak sebanyak 884 perkara; Penguasaan anak sebanyak 6 perkara.(red/imm)