Pusaran Sektor Kesehatan di Lingkaran Politik Kekuasaan

Rabu, 09 Desember 2015 19:00 WIBOleh Rahmat Junaidi

Oleh Rahmat Junaidi

Health is not everything, but without health everything is nothing

( Arthur Schopenhauer, 1788 - 1860)

UNGKAPAN filsuf asal Jerman tersebut sangat bermakna dalam arti kiasan maupun arti sesungguhnya.

Terlebih bagi yang berkecimpung di dunia politik, sektor kesehatan  merupakan komoditas yang layak untuk diperjuangkan dan dijual. Seperti hari ini,  9 Desember 2015 Pilkada serentak dilaksanakan di seantero negeri, isu-isu sektor kesehatan kerap kali menjadi materi kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon maupun oleh tim sukses masing–masing.

Di sini kita lihat sektor  kesehatan adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan dari  politik itu sendiri  karena ia amat peka terhadap kebijakan yang berlaku di suatu wilayah. Sebuah studi yang dilaksanakan oleh suatu lembaga riset di bidang politik kesehatan (health politics) meneguhkan korelasi antara ideologi politik suatu pemerintahan terhadap derajat kesehatan masyarakatnya, melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan tersebut. Di mana pada riset media politik yang kami lakukan pada masa kampanye Pilkada 2015 ini  menunjukkan bahwa saat ini pasangan calon lebih cenderung menentukan arah politik kesehatannya menjadi konsep kesehatan “pasar bebas” sehingga berbuah pada pembangunan kesehatan yang berbentuk pelayanan kesehatan individu lebih menjadi prioritas  ketimbang layanan kesehatan komunitas yang lebih luas, seperti peningkatan layanan Posyandu, pelayanan dana sehat yang berbasis masyarakat (jimpitan), penyuluhan dan peningkatan konseptor keluarga berencana (KB).

Hal ini  menunjukkan bahwa arah politik kesehatan di negeri ini pada wilayah kebijakan pembentukan sistem pelayanan kesehatan hilir (medical services) yang cenderung bersifat kuratif. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan politik pada era orde baru yang lebih menekankan kesehatan komunitas.  Sistem yang berubah tersebut saat ini ditangkap juga oleh pihak swasta dengan berlomba –lomba berinvestasi mendirikan klinik ataupun rumah sakit yang berbasis pelayanan pengobatan perorangan (kuratif). Di Bojonegoro  sendiri saat ini dalam kurun waktu 10 tahun ini sudah berdiri beberapa Rumah Sakit Swasta baik yang berbasis keagamaan maupun kelompok –kelompok medis dan sebagainya. Artinya kebijakan politik terkait sektor kesehatan di tingkat Pusat dengan cepat direspon oleh seluruh komponen di daerah termasuk di kabupaten Bojonegoro dengan masyarakatnya yang memiliki akulturasi secara  cepat terutama  dengan adanya industri perminyakan, yang membuat para pendatang yang memiliki  latar belakang yang beragam memberikan warna bagi kehidupan sosial di Bojonegoro, termasuk pola hidup dan jenis penyakitnya. Sehingga tidak heran jika  dua dekade yang lalu masih jarang kita temui beberapa penyakit degeneratif yang erat kaitannya dengan pola hidup seperti jantung, diabetes mellitus, stroke  dan lain-lain saat ini dengan mudah kita temukan di Bojonegoro dengan angka-angka yang begitu meningkat secara massive di data Rekam Medik pelayanan kesehatan.

Kemiskinan Kaitannya Dengan Masalah Kesehatan

Di sisi lain masalah kesehatan ini selalu dikaitkan dengan persoalan kemiskinan (poverty) yang merupakan salah satu dimensi yang sangat menjadi perhatian dalam konteks politik kesehatan. UUD 1945 menegaskan bahwa masyarakat miskin ditanggung oleh negara termasuk dalam hal jaminan pelayanan kesehatannya..

Data Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks/HDI) yang memasukkan tiga parameter penting dalam menghitung tingkat kesejahteraan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, menunjukkan bahwa peringkat kesejahteraan Indonesia terus membaik, akan tetapi dibanding Negara-negara ASEAN, Indonesia berada di urutan bawah bahkan di bawah Vietnam. Sementara bila diukur dari Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), juga belum menggembirakan. IKM ini mengukur kualitas SDM melalui beberapa indikator yang berupa; presentase penduduk di bawah garis kemiskinan, angka buta huruf, proporsi penduduk yang kemungkinan meninggal sebelum 40 tahun, proporsi penduduk tidak mempunyai akses terhadap air bersih, serta persentase balita dengan gizi buruk.

Mencermati data tersebut, tampaknya sudah saatnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah siapapun yang akan menjadi pemimpin baru hasil Pilkada ini  harus mempertimbangkan sektor kesehatan dengan semua aspek terkait di atas, seperti pemukiman yang sehat, nutrisi yang lebih baik, serta keringanan biaya kesehatan bagi masyarakatnya. Program kesehatan masyarakat seperti  program Desa Siaga yang mensyarakatkan adanya Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) di dalamnya, Program Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), Musholla Sehat, dan juga Posyandu perlu didorong dan dikawal keberlangsungannya sebagai bentuk komitmen pada dunia kesehatan. Satu hal yang kiranya penting diketahui bahwa untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan yang terpencil atau pedalaman, akses pada layanan kesehatan adalah barang langka. Karena itu keberpihakan pemerintah dalam bentuk politik kesehatan untuk mendahulukan serta melindungi mereka yang kurang mampu kiranya adalah salah satu wujud affirmative action di bidang kesehatan.

Sekali lagi, adalah naïf bila perkara kesehatan lagi-lagi diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Maka peran paling minimal yang bisa dilakukan Negara adalah lewat kebijakan publik, yang diistilahkan sebagai  custodian role. Yakni sebuah peran Negara untuk melindungi, mengawasi serta mencegah prilaku segelintir kelompok yang dapat merugikan masyarakat banyak. Dalam konteks kesehatan, maka pemerintah wajib melakukan kontrol atas pelayanan kesehatan yang merugikan masyarakat

Penjelasan di atas secara jelas menunjukkan hubungan yang sangat erat antara politik kesehatan dan kemiskinan. Tentu para pemimpin politis memahami betul konteks perannya baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya, sebagai bentuk tanggung jawab politik, terutama berdasarkan pada isu –isu yang diungkapkan saat kampanye. Bila ini tidak diperhatikan dan dibenahi, pemerintah akan berutang kepada masyarakat. Politik kesehatan yang dilaksanakan secara sehat, sistematis, dan sesuai dengan prinsip good governance tentunya akan selalu menjadi harapan bagi masyarakat yang telah memilihnya sebagai pemimpin. Salam!

Penulis adalah peneliti di Djangleng Institute Bojonegoro

*) Foto dari antaranews.com