Anggaran Terbatas, Pemkab Blora Berencana Pinjam ke Bank untuk Bangun Infrastruktur Jalan
Senin, 08 November 2021 16:00 WIBOleh Priyo SPd
Blora - Memasuki musim hujan tahun ini, kerusakan jalan poros utama kecamatan di Kabupaten Blora terus bertambah dan kerusakannya semakin parah. Ratusan kilometer jalan kabupaten kondisinya rusak sedang hingga berat.
Keluhan kerusakan jalan inipun kembali bermunculan dan semakin meningkat seiring datangnya musim hujan. Pasalnya kerusakan jalan menimbulkan banyak kubangan air dan membahayakan pengguna jalan.
Menyikapi hal ini, Bupati Blora H Arief Rohman SIP MSi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah guna mencari dukungan anggaran dari beberapa potensi seperti CSR Perusahaan, DBH Migas, hingga berusaha memperoleh bantuan dari Kabupaten Bojonegoro.
“Lobi-lobi telah kita lakukan. Pertamina kita minta untuk membantu membangun jalan Peting-Sumber. Terakhir Rabu kemarin kita sowan ke Bupati Bojonegoro agar dibantu membangun jalan dari Jembatan TBB menuju Bandara Ngloram. Doakan semoga disetujui,” tutur Bupati. Senin (1111/2021).
Menurut Bupati, itu saja belum cukup untuk menangani seluruh kerusakan jalan kabupaten. Maka pihaknya memunculkan opsi pinjaman atau hutang ke perbankan untuk mewujudkan impian masyarakat “Dalane Alus”.
“Inginnya masyarakat seluruh jalan yang rusak bisa segera dibangun. Jika kemampuan anggaran kita terbatas dan setiap tahun hanya ada anggaran kurang lebih Rp 100 miliar, butuh berapa tahun bisa selesai semuanya? Maka dengan skema pinjaman, kerusakan bisa diperbaiki lebih maksimal,” kata Bupati Arief.
Bupati menerangkan rencana pinjaman daerah ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Blora yang saat ini dalam kondisi rusak berat sehingga banyak dikeluhan masyarakat.
"Tidak hanya Blora, skema pinjaman seperti ini juga dilakukan Pemkab Grobogan dan Sampang, Jatim, untuk membangun infrastrukturnya,” kata Bupati.
Bupati Blora H Arief Rohman, saat meninjau pembangunan salah satu ruas jalan di Blora. (foto: dok istimewa)
Dalam rencana peminjaman tersebut pihaknya mengajukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk pinjam anggaran Rp 250 miliar ke perbankan.
"Pinjaman ini hanya akan dilaksanakan bila mendapatkan persetujuan DPRD,” tutur Bupati.
Bupati Arief optimis jajaran DPRD Kabupaten Blora bisa menyetujui kebijakan utang daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora tersebut. Karena sejak awal pernah disampaikan oleh Bupati, sejak kali pertama dilantik dan sudah beberapa kali disinggung di setiap rapat Paripurna DPRD Blora.
“Kita optimis, jajaran dewan bisa memahami kondisi ini. Semua itu demi untuk mewujudkan ekspektasi rakyat yang tinggi terkait infrastruktur jalan yang baik. Jika jalan baik tentu akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. lalu lintas lancar sehingga memudahkan investasi masuk ke Blora,’’ kata Bupati Arief Rohman.
Ditambahkan, skema hutang daerah itu pada prinsipnya adalah pemampatan anggaran infrastruktur untuk tahun 2023 dan 2024, di mana akan dilaksanakan sekaligus di tahun 2022. Dan caranya adalah dengan pinjaman.
Menurut Bupati, Multiplier Effect dari pembangunan jalan akan sangat dirasakan oleh masyarakat lebih awal seperti kenaikan harga produksi pertanian, DAN penurunan angka kematian ibu dan anak.
"Dengan kelancaran transportasi akan menekan biaya produksi dan distribusi, serta meningkatkan produktivitas." kata Bupati Arief Rohman.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Ir Samgautama Karnajaya MT, menyebutkan saat ini setidaknya kerusakan jalan kabupaten mencapai 439,45 kilometer.
“Yang mengalami kerusakan sepanjang 439,45 kilometer, ini terdiri dari kerusakan berat dan sedang, jika ditambah dengan kerusakan ringan maka jumlahnya akan lebih panjang lagi,” ucap Samgautama.
Menurut Kepala PUPR, butuh anggaran besar untuk memperbaikinya, sedangkan proyeksi pendanaan infrastruktur dari APBD 2022 pada DPUPR hanya mampu sebesar Rp 60 Miliar.
"Kebutuhan pembangunan jalan rusak berat diperkirakan butuh anggaran sebesar 300 miliar rupiah,” lanjut Samgautama
Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Blora terus berusaha memaksimalkan kondisi kemampuan anggaran daerah untuk menangani kerusakan jalan yang terus ditagih masyarakat.
Keterbatasan anggaran inipun diiyakan oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD, Slamet Pamudji SH MHum.
Mumuk sapaan akrab Slamet Pamudji menerangkan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, antara lain Penurunan DAU sebesar Rp 28,5 miliar, DAK Fisik Turun sebesar Rp 54 miliar, DBH Pusat turun sebesar Rp 13,7 miliar, DBH Propinsi turun sebesar Rp 26 miliar.
"Maka kita harus memutar otak untuk mencari pos anggaran perbaikan jalan termasuk efisiensi,” kata Slamet Pamudji. (teg/imm)
Reporter: Piryo SPd
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
