Menteri Purbaya Bakal Rombak Susunan Pejabat Dirjen Pajak dan Bea Cukai
Senin, 26 Januari 2026 14:00 WIBOleh Tim Redaksi
Nasional - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah tegas ini diambil untuk meningkatkan efisiensi kinerja, menjaga integritas, serta membersihkan penyimpangan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pengumuman tersebut disampaikan Purbaya usai melantik sejumlah pejabat di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis (22/1/2026). Ia menegaskan bahwa pelantikan hari itu hanyalah permulaan, dan gelombang mutasi yang lebih besar akan dilakukan dalam 1-2 bulan ke depan.
"Ini bukan yang terakhir. Kita akan lakukan dalam 1—2 bulan ini yang lebih ramai lagi, yang lebih besar-besar lagi," ujar Purbaya.
Perombakan ini tidak hanya menyasar indikasi penyelewengan atau kasus hukum yang menjerat pegawai pajak dan bea cukai, tetapi juga untuk membenahi inefisiensi kinerja serta target pekerjaan rumah yang belum tercapai. Purbaya menekankan prinsip tanggung jawab berjenjang, di mana atasan yang lalai mengawasi bawahan atau bahkan terlibat penyimpangan harus bertanggung jawab.
Mutasi akan dilakukan hingga level Kepala Kantor Wilayah (Kanwil), termasuk pemindahan ke wilayah terpencil (daerah 3T) atau sanksi berat seperti pemberhentian tidak hormat bagi yang menyalahgunakan kewenangan.
"Jadi, saya ingin kita ambil langkah-langkah strategis sampai ke level Kanwil, kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain, mungkin juga Bea Cukai sekaligus," tambahnya.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memantau profil risiko pegawai secara mendalam, termasuk kewajaran saldo tabungan dan aset yang disembunyikan melalui berbagai sumber data.
"Saya rasa orang keuangan sudah jago memanage saldo di tabungan. Tapi, jangan Anda anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain," tegasnya.
Langkah ini dinilai krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pajak dan bea cukai, terutama di tengah target penerimaan negara dalam APBN 2026. Purbaya meminta seluruh pegawai bekerja secara lurus tanpa intervensi dari pihak luar, dengan jaminan dukungan penuh dari Presiden.
Perombakan ini menjadi sinyal kuat dari kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan untuk melakukan reformasi internal secara menyeluruh guna mendukung optimalisasi penerimaan negara.(red/toh
