Naiknya Angka Kemiskinan di Bojonegoro

Akibat Prosentase Anggaran SDM Jauh Dibawah Pembangunan Insfrastruktur

Senin, 02 Januari 2017 13:00 WIBOleh Vera Astanti

Oleh Vera Astanti

Bojonegoro Kota - Sebelum ada perubahan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat kedua se-Provinsi Jawa Timur. Nilainya tembus Rp 3,8 triliun, di bawah Kota Surabaya. Sementara setelah ada perubahan APBD 2016, nilai yang dimiliki Bojonegoro turun menjadi Rp 3,6 triliun.

Dengan APBD sebesar itu, rupanya Kabupaten Bojonegoro belum mampu menekan angka kemiskinan. Bahkan angkanya cenderung naik, dari semula 15,48 persen di tahun 2014, menjadi 15,71 persen di tahun 2015. Peningkatan angka kemiskinan mencapai 0,23 persen.

Baca berita: Bojonegoro Menduduki Peringkat 8 Termiskin se-Jawa Timur

Menurut Kabid Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bojonegoro Rahmat Junaedi, sekaligus anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Bojonegoro, berbicara mengenai penanggulangan kemiskinan harus melihat apakah dana APBD itu tepat sasaran atau tidak.
 
"Meski uangnya besar tetapi kalau tidak tepat sasaran, tidak akan bisa. Terbukti kita bahwa APBD dengan lebih dari 80 persen dari migas belum mampu menanggulangi kemiskinan," ujar pria yang mulai besok menjabat Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Bojonegoro itu, Senin (02/01/2017).

Namun demikian, kata Rahmat, masyarakat Bojonegoro harus tetap bersyukur memiliki APBD yang besar. Sehingga ada kesempatan dan kemampuan mengalokasikan dana yang besar untuk pembangunan.

"Memang jumlah prosentase dana untuk non fisik ini masih jauh dibawah dana untuk pembangunan insfrastruktur atau fisik," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Bojonegoro Institut Awe Syaiful Huda menuturkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memang fokus pada pembangunan insfrastuktur seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan lainnya. Namun, dalam pembangunan infrastruktur juga harus diimbangi peningkatan sumber daya manusianya dan keterampilan masyarakat lokal.

"Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan SDM dan keterampilan masyarakat," ujarnya. (ver/tap)