Proses Permohonan Itsbat Nikah dan Urgensinya #5 (Habis)

Minggu, 12 Mei 2019 12:00 WIBOleh Drs H Sholikhin Jamik SH MH Editor: Imam Nurcahyo

Pengertian Itsbat Nikah

ITSBAT berasal dari bahasa Arab atsbata-yutsbitu-itsbatan yang artinya adalah penguatan.

Sedang dalam kamus ilmiah populer kata itsbat diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan. Sedang Nikah dalam kamus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, kehalalan seorang laki laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syari.

Secara bersambung, penulis akan menyajikan tulisan terkait Proses Permohonan Itsbat Nikah dan Urgensinya.

Baca: Proses Permohonan Itsbat Nikah dan Urgensinya #1

Baca juga: Proses Permohonan Itsbat Nikah dan Urgensinya #4

Urgensi Itsbat Nikah dan Pencatatan Nikah

Menyadari bahwa Itsbat nikah sangat urgen dan sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah untuk melindungi hak-hak sipilnya dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka serta untuk melindungi akibat hukum yang timbul kemudian, seperti status anak dan harta bersama (gono-gini).

Pengadilan agama satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan untuk mengitsbatkan nikah, namun sayangnya, kewenangan Pengadilan Agama tersebut, dibatasi oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, hanya diberi kewenangan melakukan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan, faktanya perkawinan yang dimohonkan itsbat pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwakinna berlaku.

Untuk mengakomodir kepentingan umat Islam terhadap itsbat nikah, maka ketentuan tersebut harus direvisi, atau dibuat Peraturan Pemerintah atau Mahkamah Agung RI dan Kementerian Agama menerbitkan SKB (Surat Keputusan Bersama) sebagai payung hukum bagi Pengadilan Agama untuk melakukan itsbat nikah terhadap perkawinan umat Islam yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

Ketentuan pencatatan perkawinan atau pernikahan yang diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan hal yang sangat penting dan urgen karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pasangan suami isteri, anak-anak yang lahir dari perkawina itu serta harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung.

Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa Pengadilan Agama dengan itsbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastinan serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Dengan terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.

Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (tajdid an-nikah) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Memang hukum seharusnya demikianlah bekerja, yaitu mengatur pergaulan manusia secara damai dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Soebekti sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih, berpendapat bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk pada UU tersebut. Sebagai contoh dalam masalah Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974.

Namun oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi setelah diberlakuan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengharuskan melampirkan foto copy Buku Kutipan akta nikah bagi setiap pengurusan Dokumen Kependudukan (KK, KTP, Akta Kelahiran, dll) sedangkan masih banyak penduduk yang telah menikah baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu, kemudian digunakan atau akan dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah. (*/imm)

Penulis: Drs. H. Sholikhin Jamik SH MH*

Editor: Imam Nurcahyo

*Penulis adalah Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro.