Bawaslu Blora Sebut, Penerima dan Pemberi Uang dalam Pilkada Bisa Dipidana
Rabu, 27 November 2019 11:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo
Blora - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora mulai lakukan pengawasan terhadap tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Blora, salah satunya dengan pengawasan politik uang yang rentan terjadi.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Blora, Divisi Penindakan Sugie Rusyono dalam acara Rakernis Dengan Media, yang mengambil tema " Bersama Rakyat Awasi pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan pemilu, pada Rabu (27/11/2019) menerangkan bahwa dalam Pilkada 2020, ada sanksi pidana bagi penerima politik uang. Hal itu berbeda dengan saat Pemilu 2019, di mana hanya pemberi politik uang yang bisa dikenakan sanksi pidana.
“Aturan dalam UU Pilkada sudah cukup jelas, yang akan diberi sanksi bukan hanya pemberi tetapi penerima juga,” kata Sugie, Rabu (27/11/2019)
Menurutnya hal itu diatur dalam Pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pada ayat 1, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung,maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suaranya menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000. Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
“Jadi sudah jelas, maka masyarakat dan peserta Pilkada harus menolak adanya politik uang ini, karena sanksinya sudah ada, khususnya bagi penerima,” tutur Sugie.
Bukan hanya itu saja, lanjut Sugie, terhadap pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang akan didiskualifikasi, meskipun dinyatakan menang pada saat pemungutan suara.
"Untuk itu, Bawaslu mengingatkan agar masyarakat bisa melakukan pencegahan agar politik uang tidak terjadi, dan melaporkan kepada jajaran pengawas jika melihat atau mendengar adanya praktik politik uang tersebut." katanya.
Sugie juga menyampaikan bahwa sejumlah proyeksi kerawanan, hal itu berdasarkan pada hasil Pemilu 2019. Diantaranya meninggalnya penyelenggara pemilu, Netralitas ASN, Perangkat Desa dan Kepala Desa, produksi hoax dan politisasi sara, politik uang dan gesekan pendukung pasangan calon.
“Semuanya sangat rawan terlebih lagi produksi hoax memapar di media sosial, maka peran serta rekan-rekan media sangat penting,” tuturnya menandaskan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Blora, Lulus Mariyonan mengatakan, kebutuhan petugas pengawas tersebut meliputi petugas Panwascam, Pengawas Desa dan Pengawas TPS.
"Untuk pengawasan Pilkada Blora kita butuhkan 2.181 petugas. Itu terdiri dari 48 anggota Panwascam, 295 Pengawas Desa dan 1.750 Pengawas TPS," kata Lulus
Sekedar diketahui dalam perekrutan pengawas pemilu akan dilakukan secara transparan. Metode perekrutan akan dilakukan melalui tes komputer dengan memggunakan sistem CAT, Pilkada Kabupaten Blora akan digelar serentak pada Bulan September 2020. Saat ini tahapan Pilkada telah memasuki sosialisasi calon perseorangan. (teg/imm)
