Opini
Stunting, Masalah Gizi di Era Milenial
Senin, 17 Februari 2020 10:00 WIBOleh Rahmat Junaidi SKM MKes MPH Editor Imam Nurcahyo
DALAM 10 tahun terakhir, kita ramai mendapat peristilahan baru pada masalah gizi, yaitu istilah stunting, yang seolah-olah istilah baru di era milenial. Sama gelegarnya seperti penyakit akut corona virus, tapi bedanya stunting adalah penyakit kronis.
Stunting atau tengkes adalah kondisi gagal pertumbuhan pada balita hingga usia anak (pertumbuhan fisik dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.
Kurang gizi, terutama tengkes pada balita dan berlanjut pada usia anak, adalah salah satu masalah paling serius di dunia. Keseriusan masalah tengkes tentu saja terkait kerugian yang diakibatkan.
Prevalensi tengkes pada anak balita Indonesia jauh di atas prevalensi rata-rata global yang mencapai 22,2 persen. Berdasarkan Laporan Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan RI di tahun 2018, prevalensi rata-rata stunting di Indonesia adalah 30,8 pesen. Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan 20,0 pesen sebagai ambang batas (cut-off point) stunting. Artinya, apabila prevalensi stunting pada balita di suatu negara 20,0 pesen atau di bawahnya, maka stunting bukan lagi masalah gizi dan negara dinyatakan bebas masalah stunting.
Dengan demikian, Indonesia harus menurunkan prevalensi stunting 10,8 pesen (dengan target penurunan 2,8 pesen pada tahun 2019). Itu pun harus disertai prevalensi anak balita kurus (wasting) 5,0 pesen. Saat ini prevalensi anak balita wasting (kurus dan sangat kurus) adalah 10,2 pesen.
Terkait dengan dampak kerugiannya, kita harus menyadari bahwa persoalan stunting pada balita bukan sekadar tubuhnya pendek, tetapi juga otaknya cetek (dangkal). Dampaknya secara ekonomi luar biasa karena generasi penerus kita menghadapi persaingan global.
Stunting adalah masalah bersama, untuk mengatasinya, bukanlah masalah kesehatan semata. Juga bukan sekadar kekurangan asupan makanan dan status kesehatan. Itu hanya muara dari permasalahan di hulu, yaitu kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah. Kemiskinan dan tingkat pendidikan terkait kebijakan pengelolaan negara. Korupsi, misalnya adalah biang kerok penyebab masalah gizi, khususnya pada balita.
Fakta ilmiah mengungkapkan kontribusi sektor kesehatan untuk memperbaiki status gizi masayarakat hanya 30 pesen. Inilah yang dikenal sebagai intervensi spesifik. Upaya pembangunan gizi dengan berbagai program di sektor kesehatan hanya sanggup meningkatkan status gizi masyarakat 30 pesen. Sisanya, sebesar 70 pesen, adalah kontribusi sektor lain di luar sektor kesehatan (intervensi sensitif). Sebagai contoh, menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 40 pesen kasus gizi buruk pada balita di dunia adalah akibat buruknya ke air bersih, yang merupakan program dari berbagai institusi pemerintah dan swasta
Riset Bank Dunia tahun 2019 menginfokan bahwa agar mereposisi gizi sebagai fondasi bagi pembangunan bangsa (Repositioning Nution as Centralto Development A Strategy for Large Action). Inilah yang kenal sebagai pembangunan berarus utama gizi.
Setiap upaya pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya pada perbaikan gizi. Perlunya perubahan paradigma pembangunan dari perbaikan ekonomi mendahulukan perbaikan gizi (paradigma lama) menjadi perbaikan gizi mendahului perbaikan ekonomi (paradigma baru).
Bahwa persoalan kurang gizi adalah persoalan amat serius dan perlu penanganan bersama. Negara harus menempatkan gizi sebagai prioritas pembangunan yang melibatkan banyak pihak mulai dari sang ibu hamil hingga melahirkan dan membesarkan sang balita menjadi anak. Kalau tidak, kita dengan sadar membiarkan generasi bangsa ini menjadi pecundang di era revolusi industri 4.0 ini. Jangan kita mengamini warisan kemiskinan dan kebodohan ke generasi berikutnya (lost generation).
Ingat, you are what you eat. (*/imm)
*) Penulis: Pengamat Kesehatan Masyarakat, tingggal di Ngumpakdalem Bojonegoro, Jawa Timur
.sm.jpg)
