Pemkab Bojonegoro Harap, Pecegahan Perkawinan Anak Dapat Dimulai dari Keluarga
Selasa, 15 Juni 2021 20:00 WIBOleh Tim Redaksi Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Dengan tingginya angka perkawinan anak atau perkawinan dini di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berharap agar langkah awal pecegahan perkawinan dini dapat dimulai dari keluarga.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Anik Yuliarsih, pada Selasa (15/06/2021), dalam acara Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Pengurus RT dan RW di Balai Desa Bumiayu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.
Menurut Anik Yuliarsih, hingga Mei 2021, permohonan dispensasi kawin (diska) yang diajukan di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencapai 302 perkara. Artinya, dalam rentang waktu lima bulan ini, rerata pengajuan tiap bulan mencapai 60 anak.
Anik Yuliarsi menyampaikan bahwa peran RT atau RW sangat diperlukan dalam proses sosialisasi, baik itu pencegahan perkawinan dini maupun program-program pemerintah lainnya. Sementara, data dalam kurun waktu tiga tahun, tren pemohon diska merangkak naik. Pada 2019, ada 199 pemohon diska. Di 2020 naik drastis menjadi 617 pemohon. Sedangkan data hingga Mei 2021 berjumlah 302.
Hal tersebut karena adanya revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana usia minimal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama telah berusia 19 tahun.
“Jika dilihat dari persentase tingkat pendidikan, baik itu tahun 2020 dan 2021, 60 persen pemohon diska dari tingkat SLTP. Sementara dari sisi pekerjaan, 70 persen belum bekerja. Sedangkan 45 persen usia 18 tahun,” kata Kepala DP3AKB Anik Yuliarsih.
Anik menjelaskan, selain pencegahan awal berasal dari keluarga. Bisa melalui pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun. Akibat dari perkawinan dini dari sisi ekonomi bisa terjadi pekerja anak dengan upah rendah. Di sisi kesehatan, risiko tinggi melahirkan, rawan terjadi kematian ibu dan atau kematian anak, rawan stunting, rawan KDRT, dan rawan perceraian.
“Angka kematian ibu di Bojonegoro rangking 2 se-Jawa Timur, sementara angkat kematian bayi masuk 10 besar terbawah, dan stunting juga masih ada,” kata Anik Yuliarsih.
Di akhir sambutannya Anik berharap agar RT atau RW dapat menyosialisasikan kepada warganya agar usia perkawinan untuk perempuan di atas 21 tahun dan laki-laki di atas 25 tahun. Dengan harapan dapat meningkatkan kualitas anak.
"Jjika kedua orangtua sama-sama matang secara pemikiran dan usia, diharapkan dapat mengasuh anak dengan tepat, sehingga menurunkan angka jumlah pekerja anak dan naiknya indeks pembangunan manusia (IPM) khususnya pemberdayaan perempuan, meningkatkan status gizi anak dan turunnya stunting serta meningkatkan partisipasi sekolah." kata Anik Yuliarsih.
Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Pengurus RT dan RW diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro tersebut dan dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, Kepala DPMD Machmuddin, Kepala DP3AKB Anik Yuliarsih, Forkopimcam Baureno, Kades se Kecamatan Baureno, Ketua RT dan RW dari 5 desa, yaitu Desa Bumiayu, Desa Lebaksari, Desa Kadungrejo, Desa Trojalu, dan Desa Kauman.
Untuk diketahui, hingga akhir Mei 2021, jumlah permohonan dispensasi perkawinan (diska) yang diajukan di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro sebanyak 302 perkara, dengan rincian 6 permohonan ditolak atau tidak disetujui, dan 296 disetujui. Dengan kata lain, sepanjang Januari hingga Mei 2021, di Kabupaten Bojonegoro terdapat 296 perkawinan anak.
Jumlah perkawinan anak tersebut meningkat 62 perkara atau sebesar 26,5 persen jika dibandingkan dengan data pada bulan yang sama di tahun 2020, yaitu sebanyak 234 perkara. (adv/imm)
