Bojonegoro - Keakuratan data lapangan menjadi perhatian serius jajaran pimpinan daerah di Bojonegoro guna memastikan setiap program sosial dan ekonomi benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Pengumpulan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)  harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. 

Hal itu jadi penegasan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam pertemuan seusai mengikuti secara daring Live Talkshow Pencegahan Korupsi, Kamis (16/04/2026) di ruang Angling Dharma.

Komitmen terhadap validitas data ini ditekankan sebagai kunci utama agar kebijakan pemerintah tidak salah sasaran. Dalam arahannya kepada para jajaran Organisasi Perangkat Daerah, camat, hingga kepala desa, pimpinan daerah meminta agar seluruh pihak yang terlibat tetap mengedepankan transparansi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pendataan di wilayah masing-masing.

"Saya berpesan pada para camat agar pendataan DTSEN yang dilakukan perangkat, pencacah maupun PKH harus objektif. Tetap jaga integritas. Jaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, internal maupun eksternal. Tetap profesional karena target kita jelas untuk menjawab keresahan masyarakat," jelasnya.

Bupati mengingatkan bahwa sinergi komunikasi antar lini sangat penting untuk menghindari terjadinya distorsi informasi di lapangan. Objektivitas dalam pendataan ini dianggap krusial karena data riil yang terbebas dari bias akan menjadi pondasi dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti yang mampu mendongkrak indikator ekonomi makro daerah secara efektif.

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memberikan pembaruan terkait progres pendataan yang tengah berlangsung di wilayahnya. Ia mengapresiasi kinerja tim lapangan yang telah bekerja maksimal, namun tetap memberikan catatan khusus agar sisa proses yang berjalan tetap mempertahankan standar objektivitas yang tinggi.

"Karena saat ini sedang dilakukan pendataan DTSEN, sesuai laporan, pendataan DTSEN sudah 99 persen. Masih ada empat kecamatan masih berproses meliputi, Kedungadem, Kepohbaru, Tambakrejo dan Baureno," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap melalui pendataan DTSEN yang akurat, ke depannya tidak ada lagi tumpang tindih bantuan maupun program yang tidak tepat sasaran. Dengan data tunggal yang valid, pemerintah daerah dapat lebih percaya diri dalam mengeksekusi langkah-langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat.(red/toh)