Temui Perwakilan Massa Unjuk Rasa Relawan MBG, DPRD Bojonegoro Komitmen Teruskan Tuntutan ke Pusat
Senin, 22 Juni 2026 16:30 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro merespons Paguyuban Relawan Makan Bergizi Gratis yang tengah menggelar unjuk rasa di depan gedung wakil rakyat di Jalan Veteran tersebut pada Senin (22/06/2026). Perwakilan paguyuban diterima secara resmi dalam audiensi di ruang rapat utama gedung dewan. Pertemuan tatap muka tersebut digelar guna mendengarkan langsung penyampaian aspirasi serta tuntutan dari para relawan terkait dengan keberlangsungan program MBG di daerah yang dinilai telah memberikan dampak manfaat sangat besar bagi masyarakat luas.
Dalam audiensi itu, perwakilan dari Paguyuban Relawan MBG Bojonegoro, Hariyono, menegaskan bahwa kehadiran dirinya bersama rombongan di gedung parlemen daerah juga bertindak untuk mewakili suara para mitra kerja di lapangan yang telah berjuang keras mengorbankan waktu dan materi demi membangun sekaligus menjalankan operasional dapur umum MBG. Dirinya meminta penegakan hukum yang adil jika memang ditemukan oknum menyimpang tanpa harus mengorbankan programnya.
“Kami juga mewakili para mitra yang sangat berdarah-darah dalam membangun dapur MBG ini. Jika memang ada yang melakukan korupsi, maka tangkap saja pelaku korupsinya, bukan menutup dapurnya,” tegas Hariyono.
Hariyono mendesak pemerintah agar segera melakukan langkah evaluasi yang sifatnya menyeluruh terhadap seluruh teknis pelaksanaan di lapangan agar celah penyimpangan anggaran tidak terjadi lagi di kemudian hari. Selain itu, pihak paguyuban juga sangat mendorong adanya pemberian ruang bagi keterlibatan pengawasan publik secara transparan di dalam roda pelaksanaan program jaminan pemenuhan gizi tersebut.
“Kami meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program MBG agar tidak ada penyimpangan lagi. Kami juga berharap ada keterlibatan pengawasan publik dalam pelaksanaannya,” ujarnya menambahkan.
Relawan berharap DPRD bisa menjembatani suara mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Hariyono mengaku optimistis bahwa lewat saluran komunikasi resmi di DPRD, tuntutan mereka dapat didengar langsung oleh penentu kebijakan di tingkat nasional.
“Kami yakin mungkin suara kami tidak langsung didengar pemerintah pusat, tetapi bapak-bapak di DPRD sebagai wakil rakyat tentu memiliki jalur untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat,” tambahnya berharap penuh.
Merenspon tuntutan relawan, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengapresiasi massa relawan MBG karena telah memilih jalur diplomasi kedewanan serta menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara yang sangat tertib, santun, dan damai. Umar menilai kedewasaan para relawan dalam menyampaikan aspirasi ini patut dicontoh.
“Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi karena aksi yang dilakukan Relawan MBG hari ini berjalan dengan tertib. Itu menjadi poin utama yang perlu kami apresiasi,” kata Abdullah Umar.
Politisi dari Parta Kebangkitan Bangsa ini menampik bahwa bergulirnya program MBG selama ini memang telah terbukti memberikan dampak stimulasi ekonomi yang luar biasa signifikan bagi kelangsungan hidup masyarakat di tingkat bawah, khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan baru serta menghidupkan ekosistem sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah pedesaan Bojonegoro.
“Program ini memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat. Ada lapangan pekerjaan yang tercipta, belum lagi efek dominonya terhadap peningkatan UMKM dan sektor lainnya. Tentu kita tidak bisa memungkiri kondisi tersebut,” ujar pria asal Baureno ini.
Mengenai substansi tuntutan yang diajukan, Umar memberikan pemahaman logis kepada para relawan bahwa kebijakan regulasi MBG ini sejatinya merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang payung hukum dan kewenangan mutlaknya berada di bawah kendali penuh pemerintah pusat. Kendati demikian, dirinya memastikan bahwa institusi DPRD Bojonegoro memiliki komitmen moral yang kuat untuk mengawal, mengadvokasi, sekaligus meneruskan map dokumen aspirasi lokal ini menuju meja kerja instansi yang berwenang di tingkat atas.
“Karena ini merupakan program strategis nasional, tentu kewenangannya ada di pemerintah pusat. Namun DPRD Kabupaten Bojonegoro akan mengadvokasi dan meneruskan aspirasi yang disampaikan relawan MBG kepada pemerintah pusat maupun DPR RI sesuai kewenangan kami,” kata penulis buku Percik Pemikiran ini.
Umar menambahkan bahwa poin-poin yang disuarakan oleh elemen masyarakat ini menjadi bukti otentik adanya dukungan riil di tingkat akar rumput agar program pemenuhan pangan sehat ini tidak dihentikan di tengah jalan melainkan terus dipertahankan kegiatannya. Melalui komitmen pengawalan aspirasi dari DPRD ini, seluruh elemen relawan diharapkan tetap menjaga kondusivitas wilayah dan operasional dapur MBG tetap berjalan sebagaimana mestinya demi melayani kebutuhan anak-anak di Kabupaten Bojonegoro.
“Intinya, DPRD mendukung sepenuhnya agar program Makan Bergizi Gratis ini tetap dilanjutkan,” tutupnya.
Pertemuan ini diharapkan mampu melahirkan solusi jangka panjang yang dapat memperkuat sistem tata kelola program di daerah. Komitmen dewan untuk meneruskan aspirasi hingga ke tingkat DPR RI dan kementerian terkait menjadi langkah nyata dalam memperjuangkan hak ekonomi para mitra lokal, sekaligus memastikan bahwa kebijakan berskala nasional dapat terus berjalan optimal, bersih dari penyelewengan, serta membawa manfaat kesejahteraan yang berkelanjutan bagi warga Bojonegoro.(red/toh)
