News Ticker
  • Vixion Tabrak Beat di Baureno Bojonegoro, Kedua Pengendara Luka-Luka
  • Wagub Emil Dardak: Media Siber Jadi Rujukan Media Sosial
  • AMSI Jatim Gelar Rakerwil dan Seminar Nasional Media Siber
  • Vixion Tabrak Innova di Baureno Bojonegoro, Pengendara Motor dan Pemboncengnya Luka-Luka
  • Inilah Bakal Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Pilkades Serentak 2019 di Bojonegoro #6
  • Inilah Bakal Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Pilkades Serentak 2019 di Bojonegoro #5
  • Inilah Bakal Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Pilkades Serentak 2019 di Bojonegoro #4
  • Inilah Bakal Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Pilkades Serentak 2019 di Bojonegoro #3
  • Inilah Bakal Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Pilkades Serentak 2019 di Bojonegoro #2
  • Inilah Bakal Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Pilkades Serentak 2019 di Bojonegoro #1
  • Kapolres Bojonegoro Pimpin Patroli Oklik dan Sahur on The Road
  • Jenis Talak Menurut Hukum Positif
  • Motor Tabrak Truk di Ngraho Bojonegoro, Pengendara Motor Luka-Luka
  • Lahan Tebu Milik PT Perkebunan Nusantara di Kedungadem Bojonegoro Terbakar
  • Timses Paslon 01 dan 02 Blora Sepakat Terima Hasil Rekapitulasi KPU dan Tolak People Power
  • Pertamina EP Cepu Gelontorkan Bantuan Rp 534 Juta dalam Safari Ramadan
  • SPBU PPSDM Migas Cepu Blora Mulai Beroperasi
  • Bupati Blora Imbau Masyarakat Tidak Ikut Gerakan People Power
  • Stroke, Komplikasi Hipertensi
  • Polres Bojonegoro Gelar Buka Puasa Bersama dengan Para Tananan
  • Wakil Bupati Bojonegoro Hadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
  • Tokoh Lintas Agama di Bojonegoro Tolak Gerakan People Power
  • Safari Ramadan di Blora SKK Migas Jabanusa Santuni Anak Yatim Piatu
  • Pemkab Bojonegoro Hadiri Pembukaan Gerakan Menuju 100 Smart City
  • Seorang Nenek di Singgahan Tuban Ditemukan Tewas, Diduga Korban Pencurian Dengan Kekerasan

Kades Yang Diberhentikan Pj Bupati Bojonegoro, Sampaikan Putusan Sela PTUN Surabaya

Oleh Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Empat orang dari enam kepala desa (kades) yang diberhentikan oleh PJ Bupati Bojonegoro, karena tidak melantik perangkat desa yang telah lulus dalam pengisian perangkat desa serentak tahun 2017 lalu, pada Kamis (0908/2018) denngan didampingi penasehat hukumnya, mendatangi Kantor Pemkab Bojonegoro ntuk menyampaikan Surat Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya kepada Bupati Bojonegoro. Keempat Kepala desa tersebut diterima Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro.

Keempat kepala desa tersebut adalah Kepala Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu, Ali Mukti; Kepala Desa Kuniran Kecamatan Purwosari, Masyudi; Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo, Teguh Widarto dan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Malo, Santosa dan serta didampingi penasehat atau kuasa hukumnya, Mohanmmad Soleh SH.

Sementara dua orang kepala desa lainnya, yaitu Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Malo, Didik Dwi Agung dan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Malo, Mustakim, tidak turut hadir.

Menurut kuasa hukum keenam kades tersebut, Mohanmmad Soleh SH, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, tertanggal 8 Agustus 2018, Ketua PTUN Surabaya, Mula Haposan Sirait SH MH, dalam putusan selanya menetapkan, menunda pelaksanaan surat keputusan tergugat, berupa Surat Keputusan Bupati Bojonegoro, tertanggal 25 Juli 2018, tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sejumlah kepala desa dimaksud.

“Kedatangan kami untuk menyampaikan penetapan PTUN Surabaya, terkait pemberhentian 6 kepala desa di Bojonegoro,” terang M Soleh SH, kepada sejumlah awak media.

Menurutnya, pemberhentian tersebut cacat formal, prosedural maupun cacat kewenangan. Dimana menurut peraturan, pemberhentian kepala desa itu berdasarkan usulan dari BPD, tetapi disini tidak ada usulan dari BPD, tiba-tiba bupati memberhentikan.

M Sholeh menambahkan, Pj Bupati ini tidak punya kewenangan melakukan pemberhentian dan itu melanggar Permendagri nomor 821 tahun 2018. Menurutnya Pj Bupati tidak boleh melakukan mutasi.

“Mutasi saja tidak boleh, apalagi mecat.” terangnya.

Sehingga, lanjut M Soleh, wajar  ketika PTUN mengeluarkan untuk skorsing atau dalam bahasa sederhananya membatalkan sementara, sampai adanya keputusan hukun yang berkekuatan nhukum tetap.

“Kapan berkekuatan hukum tetap, kita tidak tahu. Bisa 5 bulan, bisa setahun bisa 3 tahun. Bisa sampai jabatan kades tersebut sudah habis duluan.” terangnya.

Yang penting adalah, penetapan tersebut telah diserahkan kepada Pemkab Bojonegoro. Dengan adanya penetapan ini, para kepala desa yang diberhentikan boleh melakukan aktivitas, boleh tanda-tangan, boleh menjadi pelayan masyarakat.

“Kalau kemarin disuruh tidur, sekarang bangun lagi, ngantor lagi. Intinya disitu,” jelasnya.

 

Secara terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bojonegoro, Djoko Lukit SSos MM, ketika dihubungi awak mendia ini melalui sambungan telepon seluler menjelaskan, bahwa jika memang ada putusa sela dari PTUN, Pemkab Bojonegoro pastinya akan menghormati dan mengikuti putusan tersebut, sampai ada putusan pengadilan terhadap pokok perkaranya.

Lebih lanjut Djoko Lukito menegaskan bahwa Pj Bupati dalam hal ini sudah menjalankan kewajiban hukumnya. Menurutnya apa yang dilakukan Pj Bupati sudah sesuai dengan yang diatur dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 132A.

Dalam pasal tersebut, khususnya pada huruf d, disebutkan bahwa pejabat atau pelaksana tugas kepala daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Terkait keputusan Pj Bupati Bojonegoro terhadap keenam kepala desa tersebut,  tidak bertentangan dengan pasal tersebut, dikarenakan keputusan tersebut hanya melanjutkan apa yang sudah di laksanakan Bupati sebelumnya.

“Justru kalau Pj Bupati membatalkan putusan Bupati yang lalu, itu harus ijin Mendagri.” terang Djoko.

Djoko Lukito menambahkan bahwa keenam kepala desa tersebut sebelumnya telah mendapatkan peringatan kesatu hingga peringatan ketiga, yang sudah diberikan saat Bupati Suyoto dulu.

“Pj Bupati justru melanjutkan kebijakan bupati sebelumnya. Jadi Pj Bupati tidak perlu ijin lagi ke Mendagri,” tegas Djoko Lukito.

Djoko kembali menegaskan, dalam kasus ini Pj Bupati tetap punya kewenangan. Namun demikian karena ada keputusan sela dari PTUN, maka Pemkab Bojonegoro tetap akan menghormati dan mematuhi putusan tersebut.

Jika nantinya gugatan keenam kepala desa yang diberhentikan tersebut nantinya dikabulkan, tentunya Keputusan Pj Bupati harus dicabut. Tapi kalau nantinya gugatan tersebut tidak diterima, berarti nantinya putusan sela ini, tentunya akan dicabut oleh majelis hakim.

“Kita tunggu hasil sidang pokok perkaranya. Putusan tersebut nantinya yang dijadikan pedoman,” pungkas Djoko Lukito SSos MM. (red/imm)

Berita Terkait

Videotorial

Kalender Event, Wisata dan Budaya Kabupaten Bojonegoro 2019

Videotorial

Kalender Event, Wisata dan Budaya Kabupaten Bojonegoro 2019

Guna memperkenalkan potensi wisata dan budaya di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaunching Kalender Event 2019. Dalam Kalender Event tersebut, ...

Berita Video

Perjuangan Mengawal Logistik Pemilu Menuju TPS Daerah Terpencil di Bojonegoro

Pemilu 2019

Perjuangan Mengawal Logistik Pemilu Menuju TPS Daerah Terpencil di Bojonegoro

Perjuangan untuk distribusi logistik Pemilu 2019 menuju tempat pemungutan suara (TPS) di daerah sangat terpencil juga juga dialami aparat di ...

Teras

Gantung Diri, Tanggung Jawab Siapa?

Gantung Diri, Tanggung Jawab Siapa?

Kejadian bunuh diri atau gantung diri di wilayah Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2018, menunjukkan angka yang relatif cukup tinggi. Lantas ...

Opini

Stroke, Komplikasi Hipertensi

Hari Hipertensi Sedunia

Stroke, Komplikasi Hipertensi

Hari ini 17 Mei, diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Penyakit yang menempati 10 besar penyakit di hampir setiap rumah sakit. ...

Quote

Jenis Talak Menurut Hukum Positif

Jenis Talak Menurut Hukum Positif

Ketika memberi sosialisasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun ...

Sosok

Mochlasin Afan, Caleg DPRD Bojonegoro Partai Demokrat, Peraih Suara Terbanyak Pemilu 2019

Serba-Serbi Pemilu 2019

Mochlasin Afan, Caleg DPRD Bojonegoro Partai Demokrat, Peraih Suara Terbanyak Pemilu 2019

Bojonegoro - Proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 telah usai dilaksananan dan perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2019 tingkat ...

Eksis

Kombat, Komunitas Pecinta Musang Dari Bojonegoro

Kombat, Komunitas Pecinta Musang Dari Bojonegoro

Bojonegoro - Setiap malam minggu, di seputar Taman Rajekwesi yang terletak di Jalan Rajekwesi Bojonegoro, tampak perkumpulan anak-anak millennial, bercengkerama ...

Infotorial

KDS Bojonegoro Gelar Bakti Sosial pada Anak-Anak Yatim Piatu dan Kaum Duafa

KDS Bojonegoro Gelar Bakti Sosial pada Anak-Anak Yatim Piatu dan Kaum Duafa

Bojonegoro - KDS Bojonegoro bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Amil Zakat (Laznas) Nurul Hayat Bojonegoro, menggelar bakti sosial dengan membagikan bantuan ...

Berita Foto

Kebakaran Sepeda Motor di SPBU Padangan Bojonegoro

Berita Foto

Kebakaran Sepeda Motor di SPBU Padangan Bojonegoro

Satu unit sepeda motor yang usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada ...

Feature

Masturi Warga Karangboyo Blora, Sukses Kembangkan Melon Orange

Masturi Warga Karangboyo Blora, Sukses Kembangkan Melon Orange

Blora- Budidaya buah melon orange ternyata menarik untuk ditekuni. Selain memiliki rasa yang lebih enak dan harum ketimbang melon hijau, ...

Religi

Meminta dan Memberi Maaf

Quote Islami

Meminta dan Memberi Maaf

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A raf ...

Pelesir

Migas Cepu Edupark Resmi Dibuka, Jadi Tempat Wisata Baru di Blora

Migas Cepu Edupark Resmi Dibuka, Jadi Tempat Wisata Baru di Blora

Blora - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada Minggu (31/3/2019), meresmikan Migas Cepu Edupark (MC Edupark), objek wisata ...

Hiburan

Marching Band Taruna Satlak Hiu Latsitardanus ke-39, Pukau Warga Kota Bojonegoro

Marching Band Taruna Satlak Hiu Latsitardanus ke-39, Pukau Warga Kota Bojonegoro

Bojonegoro - Marching Band gabungan Taruna Akademi TNI, Akpol dan Praja IPDN, yang tergabung dalam Satlak Hiu Latihan Integrasi Taruna ...

Statistik

Hari ini

5.766 kunjungan

13.992 halaman dibuka

216 pengunjung online

Bulan ini

130.889 kunjungan

227.620 halaman dibuka

Tahun ini

889.421 kunjungan

1.441.905 halaman dibuka

Ranking Alexa 

Global: 668.531

Indonesia: 9.905

Ranking SimilarWeb 

Site Overview

Traffic Overview

Online sejak 1 Agustus 2015