Ini Jawaban Pemkab Bojonegoro Tanggapi Tuntutan Mahasiswa yang Unjuk Rasa
Kamis, 20 Juni 2019 08:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Diberitakan sebelumnya, pada Rabu (19/06/2018), sejumlah mahasiswa dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Bojonegoro, menggelar aksi damai atau unjuk rasa (unras), dengan melakukan orasi di pertigaan Bundaran Tugu Adipura, di Kelurahan Sumbang Bojonegoro Kota. kemudian melakukan long march menuju ke Kantor Pemkab Bojonegoro.
Mereka menuntut untuk dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro (Perbup) Nomor 48 Tahun 2018, tentang Program Petani Mandiri (PPM), terutama Pasal 5 dan Pasal 7.
Mahasiswa menganggap bahwa program tersebut dianggap tidak tepat sasaran dan masih banyak petani yang tidak memperoleh KPM. Petani diharuskan tergabung dalam kelompok tani dan memiliki KPM agar dapat mengakes program Program Petani Mandiri (PPM).
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan bagaimana nasip petani yang tidak memiliki KPM dan tidak tergabung ke dalam Kelompok Tani, yang mengakibatkan petani tidak bisa mengakses PPM, dan kenapa PPM hanya berlaku untuk kelompok tani saja. Selain itu mahasiswa juga mempertanyakan perihal bantuan modal kepada petani sebesar Rp 10 juta, namun kenyataannya hanya diterima kurang dari nominal tersebut.
Aksi damai atau unjuk rasa (unras) yang digelar oleh PC PMII Bojonegoro, di depan Kantor Pemkab Bojonegoro. Rabu (19/06/2018)
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth SP, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, kepada awak media ini Kamis (20/06/2019) mencoba menjelaskan, bahwa sesuai Perbub 48 Tahun 2018, tentang Program Petani Mandiri (PPM), disebutkan bahwa dalam penganggarannya PPM bersifat hibah.
Lebih lanjut Helmy menjelaskan bahwa, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011, beserta perubahannya, sampai dengan perubahan yang terakhir yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2018, tentang Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD disebutkan, bahwa hibah tidak boleh diberikan kepada perorangan, melainkan kepada lembaga atau kelompok masyarakat.
"Bagi petani yang saat ini belum menjadi anggota kelompok tani bisa bergabung dengan kelompok tani yang sudah ada atau membentuk kelompok tani baru (penumbuhan), sepanjang pembentukan kelompok baru tersebut dibutuhkan dan sesuai dengan aturan," tutur Helmy Elisabeth, Kamis (20/06/2019) pagi.
Helmy menambahkan, bahwa terkait modal sejumlah Rp 10 juta, jumlah tersebut adalah jumlah maksimal, sehingga realisasinya tentu menyesuaikan kebutuhan sarana produksi, misalnya untuk benih, pupuk, maupun pestidida dan sesuai dengan luasan lahan milik petani.
Ia juga menjelaskan bahwa PPM ini diberikan kepada petani yang memiliki lahan kurang dari 2 hektare. Untuk saat ini terdapat 1.548 kelompok tani di Bojonegoro dan Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan anggaran sejumlah Rp 15 milyar untuk Program Petani Mandiri tersebut.
"Rencananya pada tahun 2020 nanti, Pemkab Bojonegoro akan menganggarkan sebanyak 75 milyar rupiah. Penambahan anggaran secara bertahap tersebut memperhitungkan jumlah petani yang pada tahun 2019 belum tercover," tuturnya menjelaskan. (red/imm)
