Pemkab Bojonegoro Upayakan Langkah Untuk Atasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi
Selasa, 15 September 2020 13:30 WIBOleh Tim Redaksi Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Terkait adanya kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer atau kios di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Dinas Petanian Kabupaten Bojonegoro saat ini telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, agar kebutuhan pupuk petani bisa segera dicukupi.
Salah satu faktor penyebab langkanya pupuk di tingkat pengecer dikarenakan adanya pemberlakuan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi per tanggal 1 September 2020 lalu, sehingga kios atau pengecer harus menyesuaikan dalam melayani pembelian pupuk subsidi. Namun demikian, sambil menunggu kesiapan sarana dan prasarana pembelian pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani, pembelian pupuk dapat dilakukan secara manual.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth AP MM, Selasa (15/09/2020). Menurut Helmy, dikarenakan sarana dan prasarana (sarpras) untuk Kartu Tani masih belum siap, untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Bank BNI untuk melengkapi sarpras tersebut, baik pengadaan peralatan Electronic Data Capture (EDC) yang nantinya digunakan dalam transaksi pembelian pupuk menggunakan kartu tani tersebut, maupun pecetakan, pengaktifan, dan inject Kartu tani.
Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PT Petrokimia Gresik dan distibutor serta pengecer atau kios, terkait format atau tata cara penebusan pupuk bersubsidi secara manual di kios, karena sebenarnya stok pupuk di Gudang Penyangga Petrokimia cukup sesuai alokasi, sehingga kebutuhan pupuk petani yang mendesak bisa segera dicukupi.
"Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mengatasi kelangkaan pupuk ini. Sepanjang sarpras Kartu Tani belum siap, pembelian pupuk dapat dilakukan secara manual." kata Helmy Elisbaeth.
Stok Pupuk di salah satu gudang milik PT Petrokimia Gresik di Kabupaten Bojonegoro.
Helmy menjelaskan bahwa sejak pemberlakuan Kartu Tani, kios atau pengecer tidak berani melayani pembelian pupuk, kalau tidak menggunakan Kartu Tani, karena ada surat dari Kementerian Pertanian, yang menyatakan bahwa pembelian pupuk bersubsidi melalui dashboard bank.
"Jadi kalau tidak menggunakan Kartu Tani, dia tidak bisa dibayarkan pupuk subsidinya, sehingga kemarin itu kios tidak berani menjual pupuk tanpa Kartu Tani." kata Helmy.
Helmy juga mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak petani di Kabupaten Bojonegoro yang belum masuk dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) tahun 2020, sehingga para petani tersebut belum memiliki Kartu Tani. Selain itu, ada juga petani yang sudah masuk dalam E-RDKK 2020, namun Kartu Taninya belum tercetak.
"Kami telah berkoordiansi dengan Bank BNI agar menyelaraskan data, melengkapi sarana dan prasaranan di masing-masing kios, mencukupi Kartu Tani yang belum tercetak dan mengaktifkan seluruh Kartu Tani, serta meng-inject kuota pupuk masing-masing Kartu Tani," kata Helmy.
Helmy menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Menko Perekonomian, dan pihak Bank BNI, sambil menunggu sarana dan prasaranan Kartu Tani lengkap, apabila petani mendesak mebutuhkan pupuk, bisa dilayani secara manual, dengan catatan harus mendapatkan rekomendsasi dari Dinas Pertanian setempat.
"Untuk memotong birokrasi agar lebih cepat, saya telah melimpahkan kewenangan dalam pemberian rekomendasi kepada Koordinator Penyuluh yang ada di kecamatan. Selain itu, rekomendasi tidak harus per petani, bisa kolektif, misal per kolompok atau per desa, dan yang bertanggung jawab ketua kelompok atau gabungan kelompok." kata Helmy
Helmy mengungkapkan bahwa pada dasarnya kondisi stok pupuk bersubsidi tidak langka, namun karena pemberlakuan Kartu Tani, sehingga pengecer atau kios melakukan penyesuaian, untuk penebusan atau pembelian pupuk.
"Sebetulnya pupuk bersubsidi ini tidak langka. Kalau langka itu kan tidak ada, padahal stoknya tercukupi. Sehingga untuk mengatasi belum siapnya sarana dan prasaran Kartu Tani, maka petani dapat membeli pupuk subsidi secara manual, dengan syarat, petani, kelompok tani atau gabungan kelompoh tani meminta rekomendasi dari Koordinator penyuluh Dinas Pertanian yang ada di kecamatan." kata Helmy.
Senada yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) PT Petrokimia Gresik untuk wilayah Bojonegoro, Ngawi dan Magetan, Endi Susilo melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa saat ini stok atau ketersediaan pupuk bersubsidi di Gudang Penyangga Petrokimia di Kabupaten Bojonegoro cukup sesuai alokasi.
"Kalau pupuk kami, dari 6 gudang yang ada di Kabupaten Bojonegoro persediannya sangat tercukupi," kata Endi Susilo.
Menurutnya, penyebab stok pupuk di tingkat pengecer atau kios kosong, karena adanya pemberlakuan pembelian pupuk bersubsidi menggunakan Karti Tani, sementara sarana dan prasarana belum siap dan masih dalam proses. Dan setelah dilakukan koordinasi dengan para pihak, disepakati untuk semetara pembelian dapat dilakukan secara manual dengan sejumlah syarat.
"Kami berharap kios tidak menunggu dan bisa jemput bola, segera koordinasi dengan petani atau kelompok tani dan PPL, Berapa petani atau kelompok tani yang membutuhkan sehingga dapat segera kami gelontorkan. Dan kami sudah meminta distributor untuk menyiapkan format, sesuai rekomendasi dari Dinas Petanian Bojonegoro." kata Endi Susilo. (red/imm)
