Pemkab Bojonegoro Berkomitmen Pertahankan Predikat Kabupaten Layak Anak

Senin, 14 Juni 2021 20:00 WIBOleh Tim Redaksi Editor Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melaui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro, pada Senin (14/06/2021) ikuti webinar dalam rangka Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Untuk diketahui, saat ini Kabupaten Bojonegoro telah meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA), dan Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk mempertahankan predikat tersebut

Komitmen tersebut dituangkan dalam 11 regulasi yang mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA). Beberapa di antaranya yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Keputusan Bupati Nomor 188/96/KEP/412.013/2017 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bojonegoro.

Webinar dalam rangka Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (foto: istimewa)

Bupati Bojonegoro Anna Muawannah dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah hadir pada tahapan verifikasi Kabupaten Bojonegoro menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Atas nama Pemkab Bojonegoro Bupati juga mengucapkan terima kasih pada Kementrian dan Provinsi Jawa Timur yang memverifikasi Bojonegoro menjadi Kabupaten Layak Anak.

“Pemkab Bojonegoro mendukung dengan baik. Jika ada kekurangan dalam verifikasi administrasi, ada waktu 2 kali 24 jam. Maka tim perlu menyiapkan dengan benar sehingga ada waktu verifikasi adminsitrasi,” tutur Bupati Bojonegoro.

Bupati Anna Muawanah menjelaskan bahwa populasi penduduk Bojonegoro mendekati 1,4 juta orang. Menurutnya, 23,5 persen populasi adalah anak-anak. Sehingga kriteria pencapaian Bojonegoro menjadi KLA sungguh merupakan cerminan generasi penerus dan mendapat perhatian serius terhadap eksistensi dan beberapa kebijakan.

“Harapan besar kami, jika predikat itu kami raih akan menjadi penyemangat dan juga sebagai cambuk. Pencapaian itu mudah, tapi mempertahankannya suatu keseriusan. Maka hari ini merupakan langkah awal bahwa kami akan komitmen terus-menerus di saat Kabupaten Bojonegoro menjadi KLA.” kata Bupati Anna Muawanah.

Bupati Anna menegaskan, Kabupaten Bojonegoro akan terus mempertahankan predikat KLA yang kondusif dan mendukung program KLA agar bisa berkesinambungan.

"Mempertahankan predikat KLA akan mudah jika dilakukan secara serius. Saran, masukan dan bimbingan akan sangat diharapkan." kata Bupati Anna Muawanah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Anik Yuliarsih menjelaskan bahwa berdasarkan kondisi geografis wilayah Kabupaten yang memiliki luas 2.307.06 kilometer persegi dan 40 persen wilayah terdiri atas hutan. Sementara itu, total jumlah penduduk Bojonegoro sebanyak 1.339.100 jiwa dengan komposisi 50.22 persen laki-laki dan 49.78 persen perempuan.

“Kondisi makro selanjutnya dari pertimbangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar. Di antaranya pendidikan, kesehatan, dan daya beli,” kata Kepala Dinas P3AKB, Anik Yuliarsih.

Anik menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro juga berkomitmen atas kelembagaan KLA baik visi dan misi. Di antaranya, menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing.

"Pemkab Bojonegoro mendukung KLA atas terwujudnya 4 misi, mewujudkan rasa aman, berkepihakan pada perempuan, anak, penyandang disabilitas dan duafa," tutur Anik Yuliarsih.

Untuk diketahui, anggaran KLA yang dialokasikan Pemkab Bojonegoro yang mendukung pemenuhan hak anak tahun 2021 mengalami kenaikan 20 persen. Dari Rp 343 miliar pada 2019 menjadi Rp 422 miliar pada 2020. Selain itu, kegiatan bersumber dana CSR yang mendukung KLA juga naik sebesar 76 persen, dari Rp 28 miliar pada 2019 menjadi Rp 36 miliar pada 2020.

Dengan peningkatan anggaran tersebut, volume pencapaian pun meningkat dengan rincian sebagai berikut: MCK sebesar 72 (2019) meningkat menjadi 454 (2020); ALADIN sebesar 25 (2019) meningkat menjadi 210 (2020); Air bersih sebesar 272 (2019) meningkat menjadi 300 (2020). (adv/imm)