Pemkab Bojonegoro Bersama Kemenkeu Jatim Gelar ‘Public Sector Leaders Forum’

Selasa, 07 Mei 2024 16:30 WIBOleh Tim Redaksi

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Kementerian Keuangan Perwakilan Jawa Timur, pada Selasa (07/05/2024) menggelar Public Sector Leaders Forum dengan mengambil tema “Membedah Arah, Potensi, dan Peran Kabupaten Bojonegoro dalam Perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045.”

Kegiatan yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro tersebut sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan dengan Pemkab Bojonegoro, untuk bersama-sama merumuskan kebijakan apa yang harus diambil untuk membangun ekonomi Bojonegoro ke depan, sekaligus mendukung perekonomian di Jawa Timur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur Sigit Danang Joyo menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah serial forum bersama dan ini adalah yang pertama di Bojonegoro, sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan dan mungkin ke depan juga akan melibatkan sektor non keuangan.

“Intinya adalah kita ingin menunjukkan bahwa kita turun ke level grassroot, karena selama ini kita cuma di level provinsi, untuk membedah setiap daerah yang kita ambil sebagai piloting, dan hari ini piloting pertama kali adalah Bojonegoro.” tutur Sigit Danang Joyo.

Sigit mengungkapkan bahwa hampir semua data primer dari para narasumber telah dipaparkan, baik yang mikro ekonomi maupun sektor riil. Bahkan bukan hanya disajikan saja datanya, tapi dari beberapa stakeholder yang ada sudah memberikan semacam program yang konkret.

“ Tinggal bagaimana ini mengakselerasi bersama-sama dan memastikan bahwa program ini bisa berjalan untuk pertumbuhan ekonomi di regional Bojonegoro.” kata Sigit Danang Joyo.

Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto (tengah) saat memberikan keterangan usai acara Public Sector Leaders Forum. Selasa (07/05/2024) (Aset: Imam Nurcahyo/BeritaBojonegoro)

Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk membangun ekonomi Bojonegoro.

“Kita bersama-sama dengan Kemenkeu, DJP, Perbankan, OJK, BI, dan BPS, sama-sama mencoba merumuskan kira-kira kebijakan apa yang harus diambil, khususnya Bojonegoro, untuk membangun ekonomi kita ke depan sekaligus untuk mendukung perekonomian di Jawa Timur.” tutur Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto.

Pada kesempatan tersebut Pj Bupati menyampaikan beberapa hal besar yang nanti perlu ditindak lanjuti, yaitu yang pertama adalah bagaimana memperkuat fondasi yang menjadi sektor potensial untuk Bojonegoro. Terus yang kedua adalah bagaimana memberikan dukungan untuk sektor-sektor potensial yang ada di Bojonegoro, termasuk dari sektor perbankan, dan tentunya juga dukungan dari Pemerintah Pusat lewat transfer ke daerah (TKD).

“Ini tentunya juga perlu menjadi perhatian, khususnya bagaimana menggunakan anggaran tersebut secara baik, termasuk belanja-belanja kementerian dan lembaga yang ada di Bojonegoro dan Jawa Timur bisa disinergikan dengan programnya Pemkab Bojonegoro, sehingga nanti semua belanja tersebut dalam APBD bisa lebih efektif dan baik hasilnya untuk masyarakat kita.” kata Pj Bupati Adriyanto

Staf Khusus Kemenkeu RI Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Prof Candra Fajri Ananda SE MSc (kanan) saat memberikan keterangan usai acara Public Sector Leaders Forum. Selasa (07/05/2024) (Aset: Imam Nurcahyo/BeritaBojonegoro)

Sementara itu, Staf Khusus Kementerian Keuangan RI Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Prof Candra Fajri Ananda SE MSc, saat ditanya terkait masih banyaknya masyarakat yang terjerat “koperasi mingguan” dan pinjaman online (pinjol) menyampaikan bahwa sesuai yang telah disampaikan oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa nantinya OJK berjanji akan mengadakan semacam pendidikan atau edukasi kepada seluruh kepala desa, karena banyak korban pinjol itu lokasinya ada di desa-desa.

“Jadi nanti Kepala Desa diharapkan bisa mengikuti acara itu, nanti Pak Pj Bupati akan membicarakan waktunya dan OJK sudah siap.” kata Prof Candra Fajri Ananda.

Dengan adanya edukasi tersebut diharapkan nanti pemahaman masyarakat terkait pinjaman atau kredit dari perbankan juga akan menentukan, karena memang beberapa jenis bantuan atau kredit itu ada persyaratan-persyaratan.

“Mungkin saja masyarakat tidak paham. Melalui edukasi itu diharapkan permasalahannya bisa ditekan.” kata Prof Candra Fajri Ananda.

Sekadar diketahui, dalam beberapa tahun terakhir pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro mengalami pertumbuhan, namun di lain pihak juga terdapat peningkatan jumlah transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sehingga menempatkan Kabupaten Bojonegoro dalam tingkat rasio kemandirian rendah.

Selain itu, terdapat tren kenaikan SILPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran) yang membutuhkan perhatian, khususnya terkait rencana penggunaannya pada tahun anggaran berjalan mau pun berikutnya.

Terjadinya SILPA atau penyerapan anggaran yang rendah tersebut diindikasikan karena adanya proyek atau kegiatan proyek yang belum terealisasikan, serta terdapat TKD yang ditransfer pada akhir tahun anggaran.

Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor sehingga Bojonegoro dipilih untuk pertama kali menggelar forum tersebut. (ads/imm)

Editor: Imam Nurcahyo

Publisher: Imam Nurcahyo