Korupsi Mobil Siaga Desa
Kasus Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa di Bojonegoro, Kejari Kembali Panggil Sejumlah Saksi
Selasa, 28 Mei 2024 16:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, pada Selasa (28/05/2024), memanggil 22 kepala desa (Kades) di wilayah Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, sebagai saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mobil Siaga yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) se-Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022.
Dari 22 kepala desa (Kades) yang dipanggil, hanya 19 Kades yang hadir karena dua Kades dalam keadaan sakit, sedangkan seorang Kades sedang menjalankan ibadah haji.
Dari data yang dihimpun, hingga saat ini Penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah memanggil lebih dari 150 saksi, baik dari pihak Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, maupun pihak perusahaan penyedia pengadaan mobil siaga tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
Dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Siaga tersebut, Kejaksaan Negeri Bojonegoro sampai saat ini telah menerima pengembalian uang (cashback) sebesar Rp 1,8 miliar.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bojonegoro Aditia Sulaeman menyampaikan bahwa hari ini Kejari Bojonegoro telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 kepala desa di Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.
Hari ini Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 kepala desa di Kecamatan Kedungadem. Dari total 22 (yang dipanggil), ada yang tidak hadir tiga orang, ada yang sakit dua orang, yang satu lagi naik haji.” kata Aditia Sulaeman.
Aditia Sulaeman mengungkapkan bahwa dalam penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mobil Siaga tersebut Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah melakukan pemeriksaan lebih dari 150 kepala desa di Kabupaten Bojonegoro, termasuk saksi dari Pemkab Bojonegoro dan pihak ketiga, dalam hal ini pihak perusahaan penyedia pengadaan mobil siaga tersebut
Sementara total desa yang menerima Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pengadaan Mobil Siaga Desa sejumlah 384 desa.
“Lebih dari 150 kepala desa sudah kita lakukan pemeriksaan. Dari total 384 desa ya, berarti tinggal 200-an lebih (yang belum diperiksa),” kata Aditia Sulaeman.
Saat ditanya, kenapa Kejari Bojonegoro tidak melibatkan auditor dari Inspektorat Pemkab Bojonegoro saja untuk penghitungan kerugian negara. Aditia Sulaeman mengatakan bahwa hal terebut dikarenakan Kejaksaan memiliki auditor tersendiri.
“Perhitungan (kerugian negara), kami sudah koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Jawa Timur), karena kami pun ada auditor tersendiri di Kejaksaan Tinggi, jadi kami sudah melakukan koordinasi. Lebih baik kami minta ke Kejaksaan Tinggi (Jatim) agar lebih cepat prosesnya,” kata Aditia Sulaeman.
Terkait penetapan tersangka, Aditia Sulaeman menyampaikan bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Bojonegoro masih melakukan penyidikan dan dirinya belum dapat secara pasti kapan akan ada penetapan tersangka.
“Kita lihat dulu perkembangannya lah, yang pasti Kejaksaan Negeri Bojonegoro tetap melaksanakan penyidikan sesuai jadwal-jadwal yang sudah dibuat dan Insha Allah secepat mungkin akan kita selesaikan. Nanti progresnya akan kami sampaikan ke teman-teman media,” kata Aditia Sulaeman.
Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa di Bojonegoro, Kejari Panggil Sejumlah ‘Sales’ Mobil
Sekadar diketahui, pada Jumat (26/01/2024) lalu Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah meningkatkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2022 yang digunakan untuk pengadaan mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro, dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Peningkatan status tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan unsur pidana dalam proyek pengadaan mobil siaga desa tersebut.
Dari data yang dihimpun, dari 419 desa di Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 384 desa telah menerima mobil siaga tersebut. Mobil yang dibeli adalah jenis Suzuki APV GX dan Daihatsu Luxio, dan proses pembelian dilakukan secara off the road (OTR).
Berdasarkan penyelidikan Kejari Bojonegoro, salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya selisih harga mobil siaga desa tersebut.
Indikasi yang tengah diselidiki mencakup proses penganggaran yang diduga tidak sesuai prosedur dan adanya kecurigaan terkait rekayasa dalam pelaksanaan proyek ini. Selain itu, juga ada indikasi penggunaan cashback oleh pihak tertentu.
Sesuai dengan undang-undang perbendaharaan negara, diskon, fee atau cashback merupakan hak negara yang harus dikembalikan. Sehingga dalam kasus ini penegakan hukum pidana korupsi berupaya menyelamatkan uang negara. (red/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
