Jatim Siapkan Mitigasi Krisis Energi dan Pangan di Tengah Eskalasi Konflik Timur Tengah
Selasa, 07 April 2026 11:00 WIBOleh Tim Redaksi
Jawa Timur – Gejolak geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel kini mulai menebar ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional. Tersendatnya rantai pasok minyak mentah dunia memicu kekhawatiran nyata akan lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pasar domestik. Menanggapi situasi global yang kian memanas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak taktis dengan menyiapkan serangkaian langkah mitigasi guna melindungi daya beli masyarakat dan ketahanan pangan regional.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi maraton bersama Pertamina Patra Niaga untuk menjamin ketahanan stok energi di wilayahnya. Fokus utama Pemprov Jatim saat ini bukan pada langkah pembatasan, melainkan pada efisiensi distribusi BBM serta gas LPG 3 kilogram agar tepat sasaran.
"Kita pastikan para Pedagang Kaki Lima (PKL) terdaftar di pangkalan-pangkalan resmi. Ini penting agar data lebih detail dan menghindari gejolak harga secara psikologis di masyarakat," ujar Khofifah saat memberikan keterangan di Surabaya, Senin (6/4) siang.
Bersamaan dengan penataan distribusi, Pemprov Jatim juga secara resmi menggaungkan gerakan hemat energi mandiri yang dimulai serentak sejak awal pekan ini. Meski dimaksudkan untuk menjaga stabilitas, rencana penyesuaian kuota distribusi ini mulai memicu keresahan di tingkat pelaku usaha mikro.
Suyanti, seorang pedagang soto ayam di Surabaya, mengungkapkan keberatannya jika jatah pembelian LPG melon di pangkalan harus dipangkas. Ia mengaku sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar bersubsidi tersebut untuk menjalankan usahanya sehari-hari.
"Kalau biasanya sehari bisa beli 10 tabung, lalu karena harga BBM naik cuma boleh beli 5 tabung, ya keberatan. Kita kan jualan butuh banyak. Kalau bisa harga jangan naik, kasihan rakyat kecil yang menanggung akibatnya," keluh Suyanti.
Selain tantangan di sektor energi, ancaman iklim akibat fenomena El Nino yang memicu kekeringan ekstrem turut menjadi atensi serius. Pemprov Jatim telah merampungkan pemetaan daerah rawan kekeringan hingga menyentuh level desa, sebuah langkah yang lebih spesifik dibandingkan pemetaan tingkat kabupaten/kota pada tahun-tahun sebelumnya.
Puncak musim kemarau tahun ini diprediksi akan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Untuk mempertahankan status Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, pemerintah daerah berencana menggandeng BNPB dan BMKG guna menerapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai solusi pemenuhan sumber air pertanian.
"Kemarin kita gunakan manajemen hidrometeorologi untuk mengelola hujan, nanti kita gunakan untuk me-manage awan agar menjadi sumber air. Ini semua agar lumbung pangan kita tetap terjaga meski El Nino lebih panjang," tambah Khofifah.
Melalui sinergi antara kebijakan pemerintah dan efisiensi mandiri oleh masyarakat di tingkat rumah tangga, Jawa Timur diharapkan mampu bertahan menghadapi guncangan krisis global serta tantangan iklim yang terjadi saat ini. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada dalam menghadapi dinamika ekonomi dan cuaca beberapa bulan ke depan.(red/toh)
