Pemprov Jatim dan BPS Matangkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai Fondasi Kebijakan Satu Dekade
Minggu, 24 Mei 2026 11:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik Jawa Timur mulai mematangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 demi membangun landasan penyusunan kebijakan ekonomi untuk satu dekade mendatang. Data yang dihimpun melalui agenda sepuluh tahunan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan riil dunia usaha di wilayah setempat.
Langkah persiapan strategis ini dibahas secara mendalam dalam forum audiensi antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur Herum Fajarwati di Surabaya. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh tahapan pendataan dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh pelaku usaha di berbagai wilayah.
Khofifah menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang memiliki nilai penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Hasil pendataan ini nantinya akan menyajikan potret komprehensif mengenai struktur dan aktivitas dunia usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga korporasi berskala besar. Informasi ini sangat dibutuhkan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran dalam mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.
“Sensus Ekonomi ini sangat penting karena dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, mulai dari pengembangan UMKM, investasi, ketenagakerjaan hingga penguatan sektor usaha di Jawa Timur,” ujar Khofifah.
Pada kesempatan yang sama, Herum Fajarwati menerangkan bahwa pelaksanaan SE2026 di lapangan akan mengombinasikan dua metode pendataan utama. Sistem pertama adalah pengisian mandiri secara daring melalui mekanisme Computer Assisted Web Interviewing yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 di mana pelaku usaha dapat menginput data usahanya secara langsung.
Selain metode digital tersebut, pihak BPS juga akan melaksanakan pendataan langsung di lapangan menggunakan sistem Computer Assisted Personal Interviewing serta Paper and Pencil Interviewing pada rentang waktu 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan menerjunkan petugas ke lokasi usaha.
Guna mendukung kelancaran agenda besar ini, BPS Jawa Timur telah menyiapkan total 41.538 personel terlatih yang terdiri dari puluhan ribu petugas lapangan door-to-door, pemeriksa lapangan, petugas khusus usaha besar, hingga instruktur daerah. Seluruh personel disebar ke seluruh kabupaten dan kota guna menjamin proses pendataan berlangsung menyeluruh, termasuk menyasar wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
“BPS memastikan pelaksanaan sensus menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terpencil, dengan jadwal yang sama. Para petugas lapangan direkrut dari wilayah masing-masing sehingga diharapkan tidak mengalami kesulitan saat melakukan pendataan di daerahnya,” kata Herum.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedianya basis data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang jauh lebih efektif. Ketersediaan data berkualitas diyakini menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, mendorong pertumbuhan yang inklusif, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Timur di tengah tantangan global yang terus berkembang.
