LKPP Sosialisasikan E-Katalog Pengadaan Barang dan Jasa di Bojonegoro

Selasa, 25 Oktober 2016 17:00 WIBOleh Vera Astanti

Oleh Vera Astanti

Bojonegoro Kota - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan sosialisasi E-Katalog kepada pejabat pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Acara digelar di Hotel Aston Bojonegoro, Selasa (25/10/2016).

Sosialisasi ini dipimpin langsung Bupati Bojonegoro Drs H Suyoto Msi dan dihadiri Brandmanager AyoKlik.com, Sugeng Irawan. Diikuti pula beberapa vendor dan LKPP. Peserta adalah seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemkab Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik.

Dalam sambutannya, Sugeng Irawan selaku Brandmanager Ayo Klik.Com wilayah timur, menyampaikan bahwa sosialisasi E-Kalatog ini dilakukan di lima wilayah, antara lain Gresik, Tuban, Lamogan, dan Bojonegoro. "Dengan adanya E-Katalog ini diharapkan akan meningkatkan layanan," ujarnya.

Sugeng memaparkan, selama ini transaksi terpusat di Jakarta, kini dengan dibukanya cabang untuk wilayah timur, maka akan semakin meningkatkan layanan sekaligus mempercepat. Tak hanya itu, untuk wilayah timur nantinya akan dibuka kantor perwakilan.

"Dengan adanya E-Katalog ini diharapkan seluruh pejabat yang menangani pengadaan barang dan jasa semakin meningkat kemampuannya dalam hal kepastian dan keberanian," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Suyoto mengatakan, sekarang ini tuntutan dan keinginan masyarakat semakin cepat. Hal lain yang dituntut publik, selain aparat yang profesional dan terpercaya, juga masalah pencegahan korupsi khususnya pada pengadaan barang dan jasa.

"Dua hal ini diindikasikan sebagai ladang penyalahgunaan, baik itu mark up atau mark down. Kini dengan hadirnya E-Katalog akan makin meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa," ungkapnya.

Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa kecurangan tetap bisa terjadi dengan E-Katalog.  Beberapa hal yang patut diwaspadai adalah kemungkinan adanya kongkalikong dalam penyediaan barang maupun jasa.

"Selain penatausahaan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan, hal lain yang tak kalah penting adalah adanya partisipasi publik. Meningkatnya partisipasi publik menjadi salah satu tolak ukur," tandasnya. (ver/tap)