Jabatan Direktur Hotel GDK Bojonegoro, Kosong Sejak 1 Juli 2017

Senin, 07 Agustus 2017 20:00 WIBOleh Imam Nurcahyo

Oleh Imam Nurcahyo

Bojonegoro Kota - Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro, yang terletak di Jalan Trunojoyo Selatan, terhitung sejak 1 Juli 2017, tidak memiliki Direktur, karena masa jabatan direktur yang lama telah habis. Hingga hari ini, jabatan tersebut belum juga terisi, bahkan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) juga belum ditunjuk.

Endah Emiarti, mantan Direktur GDK, kepada media ini mengungkapkan, bahwa sebelum masa jabatannya habis, dirinya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemilik atau Pemegang Saham, yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini diwakili Bupati, dengan tembusan ke Komisaris. Namun, hingga masa jabatannya berakhir pada 30 Juni 2017, dirinya belum menerima jawaban surat tersebut.

“Tidak ada satupun surat jawaban yang saya terima, sehingga disposisi dari Pak Bupati seperti apa, saya juga tidak tahu” ungkap Endah.

Namun Endah juga menyampaikan, bahwa dirinya tetap bertindak profesional. Sebelum masa jabatannya habis, seluruh kewajiban yang menjadi tanggung-jawabnya selaku direktur, telah dia selesaikan.

“Saya punya tanggung-jawab terkait masalah keuangan, karyawan dan lain-lain, semuanya telah saya pertanggung-jawabbkan dan saya selesaikan.”  imbuhnya.

Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK), adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini pemegang saham diwakili Bupati. Menurut ketentuan, mekanisme pemilihan direktur harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Drs H Suyoto MSi, ketika ditemui awak media ini pada Senin (07/08/2017), di rumah dinasnya pagi tadi membenarkan, bahwa sejak tanggal 01 Juli 2017, direktur Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK), mengalami kekosongan. “Iya, direktur GDK masih kosong,” ucap Bupati.

Lebih lanjut ketika ditanya kapan kekosongan tersebut akan diisi, Bupati menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan direktur GDK harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Secepatnya akan dilakukan RUPS,” pungkas Bupati. (inc/imm)