Bojonegoro - Aparatur Sipil Negara beserta jajaran pimpinan daerah di Kabupaten Bojonegoro dituntut untuk terus merapatkan barisan dalam menyukseskan program pembangunan prioritas di tengah dinamika penyesuaian anggaran. Langkah ini dinilai penting agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Semangat kebersamaan tersebut mengemuka secara khidmat dalam pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang dipusatkan di halaman Gedung Putih Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (20/05/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai tepat pada pukul 07.30 WIB tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan ASN di lingkup pemkab setempat. Bertindak sebagai pembina upacara, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, yang menyampaikan bahwa semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui penguatan pelayanan publik dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Penekanan ini menjadi landasan moral bagi seluruh aparatur untuk meningkatkan dedikasi kerja di instansi masing-masing.

Di hadapan para peserta upacara, Wabup Nurul Azizah menjabarkan sejumlah agenda krusial kedinasan yang memerlukan perhatian serius dan penanganan lintas sektor secara terpadu. Tantangan makro daerah seperti pembenahan kesejahteraan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja menjadi poin utama yang harus diurai formulasinya dalam sisa tahun anggaran berjalan ini.

“Ada beberapa isu tematik yang harus kita selesaikan bersama, mulai dari kemiskinan, peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran hingga konektivitas wilayah,” kata Nurul.

Di samping pembenahan sektor ekonomi, fokus intervensi pemerintah daerah ke depan juga diarahkan secara masif pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di bidang medis dan pemenuhan kebutuhan logistik wilayah. Kebijakan ini diambil guna memastikan seluruh lapisan warga Bojonegoro mendapatkan jaminan proteksi sosial yang layak. Sektor kesehatan dan ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, di mana pemerintah daerah terus mendorong pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat, termasuk pengobatan gratis yang perlu dibangun secara bersama-sama.

Lebih lanjut, dinamika pengelolaan keuangan di tingkat pusat turut menjadi perhatian serius karena secara langsung memberikan implikasi terhadap skema perencanaan anggaran di tingkat regional untuk periode berikutnya. Evaluasi terhadap postur pendapatan dan belanja negara mengharuskan daerah melakukan langkah antisipatif sejak dini agar program kemasyarakatan tidak terganggu. Berdasarkan hasil evaluasi dan gambaran kekuatan APBN, terdapat penurunan belanja kementerian dan lembaga yang berdampak pada proyeksi APBD tahun 2027.

Kendati dihadapkan pada situasi efisiensi fiskal yang ketat, kondisi tersebut diharapkan tidak menyurutkan komitmen para pemangku kebijakan lokal untuk terus menelurkan inovasi pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Pola komunikasi dan sinergi antar-lembaga harus makin solid demi mewujudkan target capaian daerah yang telah digariskan.

“Semangat kita adalah semangat untuk kebersamaan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mari kita dukung program Bapak Bupati untuk mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur dan membanggakan,” tuturnya.