Migas Bojonegoro

BI Gelar FGD untuk Riset Efektivitas Pengelolaan DBH

Rabu, 14 Oktober 2015 14:00 WIBOleh Linda Estiyanti

Oleh Lynda Estiyanti

Kota-Bojonegoro Institute (BI) dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengadakan riset efektifitas pengelolaan DBH-SDA terhadap penanggulangan kemiskinan. 

Salah satu instrument pengumpulan data dengan melakukan Focus Group Discussion(FGD) dan indepth (wawancara memdalam) dengan stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan program kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Bertempat di Griya Dharma Kusuma, FGD itu digelar Selasa kemarin (13/10).

Riset tersebut dilakukan untuk memperdalam analisis terkait praktek pengalokasian anggaran  Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro terhadap program penanggulangan kemiskinan.

“Untuk FGD ini, kami bagi dua. Pertama, dengan pemerintah. Yang kedua, dengan warga penerima bantuan dan perwakilan kepala desa," kata Awe Sfaiful Huda, direktur BI.

Menurut Awe, Kabupaten Bojonegoro dilihat dari ruang fiskal (APBD) merupakan yang tertinggi nomer lima dari Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur. Namun, peringkat angka kemiskinannya juga tergolong tertinggi.

"Kami ingin melihat ada masalah apa saja di Bojonegoro dalam penanggulangan kemiskinan. Karenanya, dalam penelitian ini kami melibatkan SKPD-SKPD. Mulai dari Dinas Pendapatan, Bappeda, Dinas Pendidikan dan lainnya," terangnya.

Aw juga bercerita bahwa sebelum dilakukan FGD ini, Bojonegoro Institute telah melakukan studi awal, dengan melakukan pemetaan program-program penanggulangan kemiskinan masing-masing SKPD. Data program SKPD tersebut selanjutnya akan diteliti. Mulai dari sasaran penerimanya apakah benar-benar warga miskin.

Menurut mantan aktifis PMII ini, bahwa yang dinamakan program penanggulangan kemiskinan, sasarannya harus orang miskin. Oleh sebab itu, penelitian ini akan melihat sejauhmana ketepatan sasaran program masing-masing SKPD.

Riset yang dilakukan BI dan PWYP Indonesia mendapat apresiasi positif dari Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono. Sebagai ketua TKPKD Bojonegoro, ia berharap agar penilitian yang dilakukan dapat menghasilkan rekomendasi bagi Pemda. Demikian disampaikan Wabup saat memberikan paparan pada kegiatan FGD.

"Penanggulangan kemiskinan dibutuhkan kejujuran masing-masing SKPD. Data yang diberikan harus valid. Begitu juga sasarannya harus tepat, yakni orang miskin," terang Setyo Hartono.(lyn/moha)

Foto wakil bupati Setyo Hartono sedang memberi sambutan