PKL Pasar Kota Gelar Aksi Damai di Pendapa Pemkab Bojonegoro, Tolak Relokasi

Senin, 05 November 2018 17:00 WIBOleh Nova Andriyanto

Oleh Nova Andriyanto

Bojonegoro - Paguyuban pedagang kaki lima (PPKL) Pasar Kota Bojonegoro, menggelar aksi damai menuntut Bupati Bojonegoro untuk memberikan kebijaksanaan agar para pedagang kaki lima (PKL) tetap diizinkan berjualan di bahu jalan Pasar Kota Bojonegoro.

Kegiatan aksi damai PKL tersebut berlangsung di Pendapa Pemkab Bojonegoro pada Senin (05/11/2018) sekira pukul 09.00 WIB. Diikuti oleh kurang lebih 300 orang PKL dan aksi tersebut bermaksud untuk menolak relokasi PKL dari bahu jalan pasar ke dalam area pasar kota Bojonegoro, yang menurut rencana akan dilaksanakan pada Selasa (06/11/2018) besok.

Setelah beberapa perwakilan melakukan orasi, selanjutnya para PKL tersebut diterima oleh Bupati Bojonegoro, DR Hj Anna Muawanah didampingi Ketua  DPRD Bojonegoro Sigit Kusharijanto SE MM dan sejumlah Kepala OPD terkait.

Ketua  DPRD Bojonegoro Sigit Kusharijanto SE MM, saat menerima para PKL tersebut menyampaikan bahwa dalam pertemuan sebelumnya, yaitu pada Jumat (19/10/2018) saat itu telah disampaikan rencana penataan pedagang yang selama ini berjualan di badan jalan depan pasar kota untuk digeser ke dalam pasar, ang semula direncanakan dilaksanakan pada Sabtu(29/10/2018), namun diundur menjadi Selasa (06/11/2018).

“Harapannya akan bergeser secara mandiri ke dalam pasar, di mana telah dicukupi segala fasilitasnya,” tutur  Sigit Kusharijanto.

Ketua Paguyuban PKL, H Mukayan, mewakili rekan-rekannya menyampaikan bahwa pada dasarnya para PKL tidak menerima keputusan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terkait pergeseran PKL dari bahu jalan pasar ke dalam pasar kota Bojonegoro.

“Untuk itu kami meminta kebijaksanaan dari Bupati untuk tetap diijinkan berjualan di bahu jalan pasar Bojonegoro.” tutur H Mukayan.

Pada kesempatan tersebut, Plt Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, Agus Hariyana menjelaskan bahwa dengan berpindahnya PKL ke dalam pasar kota Bojonegoro, diharapkan adanya rasa nyaman dan aman bagi para pedagang atau penjual.

Menurut Agus, kapling yang telah disediakan sejumlah 583 unit, sedangkan yang sudah mendaftar ada 300 pedagang dan 283 masih kosong.

“Pemerintah telah menyediakan fasilitas berupa listrik dan air dan untuk pedagang yang merasa ruang yang disediakan kurang lebar, dapat memesan dua ruang.” jelasnya.

Bupati Bojonegoro, Dra Hj Anna Muawanah menjelaskan bahwa, Pemkab melihat relokasi atau pergeseran PKL ke dalam pasar Kota Bojonegoro untuk menata kembali fungsi fasilitas jalan, trotoar dan parit dengan harapan ke depannya tidak terjadi permasalahan, sebagai contoh tidak berfungsinya parit di musim hujan sehingga meluapnya air ke jalan, dan cepatnya penanganan bila terjadi kebakaran karena sudah tertatanya pedagang pada tempatnya.

“Aspirasi dari PKL sudah kami terima dan akan kami rundingan kembali,” jelas Bupati.

Lebih lanjut Bupati berharap agar para PKL mau menempati lapak yang baru, yaitu di dalam pasar kota Bojonegoro.

“Lapak sudah sesuai dengan aturan dan fasilitas air maupun listrik sudah kami siapkan.” tutur Bupati. (and/imm)