Pemkab Bojonegoro Imbau Petani Ikuti AUTP, Agar Saat Gagal Panen Mendapatkan Ganti Rugi
Selasa, 18 Juni 2019 19:00 WIBOleh Muliyanto Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu kabupaten lumbung pangan nasional, di mana Kabupaten Bojonegoro menempati posisi ketiga di Jawa Timur, dalam hal produksi padi.
Namun demikian, wilayah Kabupaten Bojonegoro yang dilewati sungai Bengawan Solo, memiliki potensi bencana alam, di antaranya banjir dan potensi kekeringan saat musim kemarau. Sementara, saat ini Bojonegoro memasuki musim kemarau, yang mana ada kekhawatiran akan adanya gagal panen (puso) akibat kekeringan tersebut.
Untuk itu, pemerintah mengimbau kepada para petani untuk mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dan Pemkab Bojonegoro akan membantu pembayaran premi AUTP tersebut, agar apabila petani mengalami gagal panen (puso), akan mendapatkan ganti rugi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian, Helmy Elisabeth SP, kepada awak medai ini pada Selasa (18/06/2019)
menuturkan bahwa dalam periode April-September 2019, di Kabupaten Bojonegoro terdapat lahan pertanian yang digarap dengan total sebesar 43.014 hektare.
"Dari total lahan tersebut 3.854 hektare sudah panen, sedangkan yang 4.804,75 hektare mengalami gagal panen, sementara sisanya, masih dalam masa pemeliharaan atau menunggu masa panen." kata Helmy Elisabeth, Selasa (18/06/2019) sore.
Menurut Helmy, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pertanian sebenarnya sudah berupaya untuk menanggulangi gagal panen akibat kekeringan tersebut, di antaranya adalah dengan mensosialisasikan ramalan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) kepada petani mengenai pergantian musim.
"Sehingga para petani bisa memprediksi sendiri kapan harus mulai tanam dan kapan harus berhenti. Selain juga harus berkoordinasi dengan Dinas PU Sumber Daya Air untuk pembagian air di wilayah saluran irigasi Waduk Pacal." kata Helmy.
Masih menurut Helmy, mengingat beberapa wilayah di Kabupaten Bojonegoro sering mengalami banjir dan sebagian lagi juga rawan kekeringan, untuk itu, pemerintah mengimbau kepada para petani untuk mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dan Pemkab Bojonegoro akan membantu pembayaran Premi AUTP tersebut.
,
"Agar apabila petani mengalami gagal panen, para peani mendapatkan ganti rugi dan tidak mengalami kerugian yang parah." tuturnya mengimbuhkan.
Masih menurut Helmy, tahun 2019 ini, untuk kebutuhan pembayaran premi Pemkab Bojonegoro telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,16 miliar. Anggaran sebesar itu dapat mengcover lahan seluas 60.000 hektare.
Program tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari Program Petani Mandiri (PPM) yang merupakan program prioritas Pemkab Bojonegoro di sektor pertanian.
"Program PPM ini diperuntukkan bagi rumah tangga dan keluarga petani yang menjadi anggota kelompok tani (poktan) dan peternak, pemegang Kartu Petani Mandiri atau KPM" tutur Helmy mengimbuhkan.
Sementara, untuk mendapatkan KPM tersebut, para petani harus memenuhi persyaratan di antaranya adalah: a). Tergabung dalam kelompok tani; b). Memiliki lahan kurang dari 2 hektare; c). Fotokopi Kartu Keluarga; d). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil; e). Fotokopi Sertifikat Kepemilikan tanah atau Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa atau Lurah setempat, disertai bukti fotokopi SPPT PBB.
Sedangkan fasilitas bagi pemilik KPM tersebut yaitu bisa menikmati fasilitas dari PPM, berupa: 1). Memberikan akses bagi rumah tangga atau keluarga petani untuk mendapatkan bantuan modal yang berwujud barang dengan nilai maksimal Rp 10 juta; 2). Memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha tani; 3). Jaminan pembelian hasil pertanian bekerjasama dengan BUMDes dan BUMD; 4). Asuransi Usaha Tani Padi.
"Dan yang kelima, sebagai akses untuk meperoleh beasiswa bagi keluarga pemegang KPM." kata Helmy. (red/imm)
