Gelar Silaturahmi Perdana, Dewan Pendidikan Bojonegoro Serap Masukan Sektor Pendidikan dari Sejumlah Instansi
Kamis, 02 Juli 2026 11:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro masa bakti 2026–2030 mulai menancapkan komitmen kerja dengan melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah instansi pemangku kepentingan pendidikan di wilayah setempat pada Selasa (30/06/2026) lalu.
Langkah awal koordinasi maraton tersebut menyasar tiga instansi sekaligus, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor Kementerian Agama (Kemenag), dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Agenda ini dilakukan guna membangun sinergi sekaligus menyerap berbagai persoalan pendidikan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan ke depan.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Dr. Ahmad Anfasul Marom, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Kepala Bappeda Helmi Elisabeth, Kepala Kantor Kemenag Dr. Amanulloh, dan Kepala Dinas Pendidikan Drs. Ec. M. Anwar Mukhtadlo.
“Kami sebagai pengurus baru perlu mendengar langsung masukan dari seluruh stakeholder pendidikan. Dari berbagai persoalan yang kami himpun, Dewan Pendidikan akan menyusun kajian dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pengambilan kebijakan,” ujar Ahmad Anfasul Marom.
Ahmad Anfasul Marom menambahkan, salah satu fokus utama yang diusung Dewan Pendidikan selama masa bakti lima tahun ke depan adalah mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan di sektor pendidikan.
“Salah satu komponen IPM adalah pendidikan. Karena itu, pemajuan pendidikan menjadi keniscayaan agar kualitas sumber daya manusia Bojonegoro semakin meningkat dan mampu bersaing,” katanya.
Saat menerima rombongan di kantornya, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Helmi Elisabeth memaparkan perkembangan terbaru mengenai indikator pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
“IPM Bojonegoro tahun 2025 mencapai 73,74 dan menjadi kabupaten dengan kenaikan tertinggi. Namun, rata-rata lama sekolah kita masih 7,78 tahun atau setara jenjang SMP. Ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujar Helmi.
Tantangan berbeda didapatkan Dewan Pendidikan saat melanjutkan silaturahmi ke Kantor Kemenag Bojonegoro. Kepala Kantor Kemenag Bojonegoro, Dr. Amanulloh, yang didampingi Kasi Pendidikan Madrasah Sholihul Hadi menguraikan potret kendala yang masih dihadapi lembaga madrasah.
“Masih ada madrasah yang berada di lokasi terpencil dengan jumlah siswa sedikit dan belum terjangkau jaringan internet,” kata Amanulloh.
Menurut Amanulloh, perhatian serius juga perlu diarahkan kepada sekolah dan madrasah yang berada di daerah tertinggal, penanganan kasus Anak Tidak Sekolah (ATS), penguatan manajemen internal yayasan madrasah swasta, hingga peningkatan kompetensi para guru.
Persoalan Anak Tidak Sekolah rupanya juga menjadi perhatian serius jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Anwar Mukhtadlo, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus bergerak melakukan penanganan maksimal.
“Saat ini kami melakukan pendataan ATS secara by name by address. Harapannya dalam waktu dekat pendataan ini bisa tuntas,” ujarnya.
Anwar Mukhtadlo menambahkan, setelah data riil di lapangan diperoleh secara valid, pemerintah daerah segera menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing anak agar mereka dapat kembali memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Menutup rangkaian kunjungan kerja tersebut, jajaran Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk merangkum seluruh masukan dari Bappeda, Kemenag, dan Dinas Pendidikan sebagai bahan kajian utama dalam menyusun rekomendasi kebijakan demi mendongkrak mutu pendidikan di Bojonegoro.
