Serap Aspirasi Masyarakat, Bupati Bojonegoro Sambang Desa di Pohwates Kepohbaru

Sabtu, 08 Februari 2020 15:00 WIBOleh Tim Redaksi Editor Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Sebagai upaya untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi aspirasi masyarakat di desa, Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah, bersama sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Bojonegoro, pada Jumat (07/02/2020) malam, awali kegiatan Sambang Desa di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Selain dihadiri Bupati Bojonegoro, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Drs Kusnandaka Tjatur Prasetijo MSi; Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Drs Ahmad Erfan; Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Nur Sujito; para Asisten Setda Pemkab Bojonegoeo dan Satf Ahli Bupati, Forpimca Kecamatan Kepohbaru, Kepala Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru beserta perangkat desa dan warga masyarakat desa setempat.

Camat Kepohbaru, Dra Sri Nurma Arifa MM, mengawali sambutannya menyampaikan terima kasih karena acara sambang desa di tahun 2020 ini pada putaran awal ditempatkan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru.

Dra Sri Nurma Arifa,menyampaikan bahwa Kecamatan Kepohbaru mempunya 25 desa dengan jumlah penduduk 63.435 jiwa yang mata pencahariannya sebagian besar adalah petani.

"Kami sampaikan bahwa Kecamatan Kepohbaru sudah menerima distribusi kartu petani mandiri sejumlah 335, sementara yang lainnya masih dalam tahap proses," kata Dra Sri Nurma Arifa MM.

Pada kesempatan tersebut Dra Sri Nurma Arifa juga menyampaikan bahwa musim hujan di Kecamatan Kepohbaru saat ini sudah cukup deras, dan pada tanggal 7 januari 2020 lalu, tanggul yang ada di Dusun Poluju Kecamatan Baureno jebol sehingga arus air meluber ke persawahan 4 desa di wilayah Kecamatan Kepohbaru, yaitu Desa Sumbergedhe, Desa Sugihwaras, Desa Bumirejo dan Desa Betet, yang berdampak pada 190 hektare sawah warga tergenang.

"Oleh sebab itu perbaikan tanggul yang ada di Poluju tersebut sangat diperlukan karena dengan adanya tanggul yang jebol kemarin, menggenangi daerah-daerah yang ada di 4 desa tersebut." kata Dra Sri Nurma Arifa MM.

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Drs Ahmad Erfan, saat beri sambutan dalam acara Sambang Desa di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Jumat (07/02/2020)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Drs Ahmad Erfan, dalam paparannya menyampaikan terkait program penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Menurutnya, masalah sosial dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu balita, kategori usia 6 tahun sampai 18 tahun dan lansia.

"Untuk yang balita yaitu anak yang diterlantarkan orang tuanya. Biasanya sebabnya anak ini lahir tidak dikehendaki orang tuanya, mungkin hubungan gelap akhirnya diterlantarkan oleh ibunya. Di Bojonegoro ini banyak sekali yang kita tangani dengan dinas-dinas yag lain," kata Ahmad Erfan.

Kemudian usia anak usia 6 tahun sampai 18 tahun. Di Bojonegoro ini sering dijumpai anak punk, yang jumlahnya luar biasa banyaknya, yang biasanya mangkal di perempatan-perempatan.

"Jangan dikira anak orang tidak mampu, hampir semua ini anak orang mampu. Mungkin hanya kehilangan kasih sayang," kata Ahmad Erfan.

Ahmad Erfan menyampaikan bahwa guna menangani permasalahan anak-anak punk tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Satpol PP untuk merazia anak-anak tersebut, kemudian diserahkan ke Dinas Sosial.

"Pemkab Bojonegoro telah membangun atau menyediakan yang namanya rumah singgah atau rumah penampungan uang bekerja sama denga yang punya panti asuhan di Desa Buru Kecamatan Sugihwaras," kata Ahmad Erfan.

Pada kesempatan tersebut Ahmad Erfan juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan permasalahan anak, antara lain anak berhadapan hukum (ABH), kemudian anak nakal, anak disabilitas atau cacat, anak putus sekolah, kemudian anak yatim.

"Untuk anak-anak yatim, Pemkab Bojonegoro menyediakan bansos untuk anak yatim. Mohon kerjasama dari para kades, perangkat dan tokoh masyarakat, tolong dibantu karena ini merupakan tanggung jawab kita semua. Tolong proposalnya segera dikirim ke Dinas Sosial," kata Ahmad Erfan.

Selanjutnya Ahmad Erfan juga menyampaikan beberapa permasalahan terkait lansia atau orang usia di atas 60 tahun, dan lansia dengan sakit menahun atau sakit lainnya, menurutnya Pemkab juga sudah mengalokasikan anggaran untuk para lansia dengan kondisi tersebut.

"Untuk itu mohon bantuannya apabila di lingkungannya ada lansia yang semacam itu, nanti bisa didaftarkan ke Dinas Sosial." kata Ahmad Erfan.

Di akhir keterangannya, Ahmad Erfan juga menyampaikan terkait program pemerintah pusat, yaitu program keluarga harapan (PKH) di mana pada tahun 2020 nilainya mengalami kenaikan dari sembelumnya Rp 110 ribu per bulan, tahun 2020 menjadi Rp 150 ribu per bulan.

"Untuk program PKH ini saya pikir Pak Kades sudah paham," kata Ahmad Erfan.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Drs Nur Sujito MM, saat beri sambutan dalam acara Sambang Desa di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Jumat (07/02/2020)

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Drs Nur Sujito MM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahun 2019, Pemkab Bojonegoro memrogramkan membangun jalan sepanjang 122 kilometer, namun sampai saat ini yang berhasil baru 118,3 kilometer, dan yang tidak berhasil hanya ruas jalan Sroyo - Nglinggo sepanjang 3,7 kilometer.

"Gara-gara ini Pemkab Bojonegoro dihantam terus. Saya mohon maaf, bukan kehendak kami, Dinas PU atau Pemkab Bojonegoro untuk membuat jalan seperti ini. Penyebabnya adalah karena rekanannya tidak menyelesaikan pekerjaannya," tutur Nur Sujito

Nur Sujito mengungkapkan bahwa dalam pembangunan ruas jalan Kedungadem - Kesogo awalnya sempat terhambat, namun setelah diperpanjang akhirnya selesai. Akan tetapi berbeda dengan ruas jalan Sroyo-Nglinggo, sampai akhir kontrak persentasenya tidak lebih dari 20 persen, sehignga kalau diperpanjang risikonya kalau tidak selesai lagi, baru bisa dianggarkan di tahun 2022, bukan tahun 2021 sehingga akhirnya diputus kontraknya.

"Dengan diputus kontrak, sehingga tahun 2020 ini bisa kita lanjutkan. Nanti tolong dikawal," kata Nur Sujito.

Nur Sujito juga menyampaikan bahwa saat ini Pemkab Bojonegoro baru saja menerima hasil audit dari Inspektorat, dan saat ini pihaknya mulai membuat perencanaan dan diperkirakan sebulan lagi akan dilakukan lelang.

"Perkiraan pada bulan Mei atau akhir April nanti, rusa jalan Sroyo - Nglinggo sudah mulai dapat dikerjakan dan semoga tidak ada lagi kasus seperti ruas jalan Sroyo sampai Nglingo ini," kata Nur Sujito.

Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah saat beri sambutan dalam acara Sambang Desa di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Jumat (07/02/2020)

Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah mengawali sambutannya menuturkan bahwa sambang desa merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu juga sebagai mendia untuk bertemu secara langsung dengan warga masyarakat di desa, yang sifatnya kasuistik atau yang bertalian dengan kasus tertentu.

"Jadi di mana ada permasalahan, kemudian pemerintah turun." kata Bupati.

Sementara alasan sambang di Desa Pohwates, menurut Bupati karena dalam pembangunan 122 kilometer jalan di Kabupaten Bojonegoro, hanya ruas jalan Sroyo - Nglinggo sepanjang 3,7 kilometer yang belum tuntas.

Menurut Bupati, dalam kasus pambangunan ruas jalan Sroyo Nglinggo, ada atauran perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk Pemkab Bojonegoro. Di mana di saat pembangunan jalan tersebut tidak selesai sesuai kontrak, maka ada beberapa hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan tidak bisa langsung dibangun lagi.

"Setelah kontrak diputus, lembaga audit menghitung, berapa uang yang sudah dipasang di situ, berapa persen yang sudah dibangun, baru nanti ditender ulang. Karena kontraktor yang lama sudah diputus, tidak bisa menggunakan kontraktor yang lama." kata Bupati.

Bupati menyampaikan khusus untuk ruas jalan Sroyo - Nglinggo baru selesai di audit oleh inspektorat pada akhir Januari 2020, kemudian dilakukan perencanaan ulang dan selanjutnya akan dilakukan tender ulang.

"Menurut informasi dari Kepala PU, awal Mei 2020 sudah mulai dikerjakan. Kenapa mundur, karena ini ada mekanismenya. Sebagai penyelenggara negara harus menghindari penyalahgunaan APBD. Jadi harapan saya kalau ada yang bully tolong diluruskan, mudah-mudahan ini segela terselesaikan di tahun 2020." kata Bupati Anna Muawanah.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga mengingatkan terkait potensi timbulnya bencana alam. Menurut Bupati, kondisi cuaca belakangan ini memang agak ektrem.

"Untuk menjaga lingkungan kita sendiri harus kooperatif, jangan membuang sampah sembarangan, harus mulai mencintai lingkungan, harus menanam pohon, pohon kalau sudah tinggi jangan ditebangi," kata Bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa pada tahun 2020, Pemkab Bojonegoro telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 160 miliar untuk BPJS. Sementara hingga saat ini baru 98,8 persen warga Bojonegoro yang terdaftar di BPJS, artinya masih ada 12.500 warga Bojonegoro yang belum mempunyai BPJS.

"Pak Kades tolong warganya yang belum ada BPJS segera di suruh urus. Kaena kita sudah tidak boleh pakai Jamkesda, karena sudah di anggarkan di BPJS," kata Bupati. (red/imm)

Dalan sambang desa tersebut, juga dibuka sesi tanya jawab dari warga masyarakat Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru kepada para narasumber yang hadir. (red/imm)