Satukan Arah Kebijakan, Pemprov Jatim Gelar Retreat ASN
Sabtu, 17 Januari 2026 12:00 WIBOleh Tim Redaksi
Jawa Timur – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Jatim Retreat 2026 untuk menyatukan visi dan arah kebijakan di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks. Acara ini berlangsung pada Kamis (15/01/2026) di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, dan diikuti oleh 135 peserta dari kalangan birokrasi, BUMD, RSUD, serta penyelenggara layanan publik di seluruh provinsi.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak hadir langsung memberikan arahan strategis. Khofifah menekankan bahwa forum ini menjadi momen krusial untuk menyelaraskan langkah seluruh elemen pemerintahan agar bergerak dalam satu frekuensi yang sama, terutama menghadapi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, serta penyesuaian transfer ke daerah.
Tema utama retreat, "Creative Financing & Value For Money", menjadi sorotan utama. Khofifah menjelaskan bahwa creative financing bukan hanya solusi teknis, melainkan strategi kepemimpinan dan tata kelola yang menggabungkan APBD dengan sumber pendanaan non-anggaran secara akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi. Ia mendorong pencarian sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat, seperti optimalisasi aset lahan Pemprov yang tersebar luas melalui Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pemerintah kota/kabupaten, serta pemanfaatan potensi perikanan melalui Grand Parent Stock untuk mendukung program nasional.
"Birokrasi harus bergerak menciptakan nilai dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran," tegas Khofifah.
Ia juga menyoroti perlunya perubahan mindset: dari orientasi pendapatan semata menjadi profit-oriented pada BUMD, dari konsumsi anggaran ke penciptaan value, serta dari output ke outcome yang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Prof. Mohammad Nuh, Guru Besar ITS Surabaya, turut menjadi narasumber dengan membahas kekuatan kepemimpinan melalui followership yang solid—di mana 80% adalah pengikut dan 20% pemimpin—serta pentingnya mencari sumber pendapatan di luar APBD untuk memperkuat keuangan daerah.
Retreat ini sejalan dengan tiga mandat utama dari Instruksi Presiden, yaitu penguatan tata kelola anggaran, optimalisasi sumber pendanaan kreatif, dan peningkatan kualitas layanan publik yang terukur. Khofifah menekankan efisiensi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar pengeluaran terkendali, penerbitan izin cepat, dan pelayanan terbaik tanpa membebani warga.
Dengan kegiatan ini, Pemprov Jatim berharap tercipta komitmen bersama untuk birokrasi yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil nyata. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai provinsi terdepan dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional, sambil tetap menjaga kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.(red/toh)
