Dalam Mengatasi Krisis, Perusahaan Harus Hati-Hati saat Bermain di Media Sosial

Webinar Strategi Komunikasi Korporasi di Era Digital

Dalam Mengatasi Krisis, Perusahaan Harus Hati-Hati saat Bermain di Media Sosial

Jumat, 23 Oktober 2020 12:00 WIBOleh Tim Redaksi Editor Imam Nurcahyo

Surabaya - Selain menggunakan media massa arus utama, perusahaan kini juga harus menggunakan media sosial untuk mengatasi krisis atau mempromosikan perusahaan. Namun perusahaan harus berhati-hati, karena susahnya kontrol terhadap media sosial.

Hal ini dikemukakan Tofan Mahdi, Senior VP Communication and Public Affair PT Astra Agro Lestari Terbuka, dan Dwi Eko Lokononto, CEO Beritajatim.com dan Portal Jatim Communication, dalam Webinar Strategi Komunikasi Korporasi di Era Digital, Kamis (22/10/2020), yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia dalam rangka Konferensi Wilayah 2 AMSI Jawa Timur.

Kegiatan yg didukung PT. Pertamina Persero, BNI, PT. HM Sampoerna, Bank Indonesia, SKK Migas dan perusahaan migas serta banyak perusahaan lainnya ini dimoderatori Saptini Darmaningrum, Direktur Bisnis Beritajatim.com.

Tofan Mahdi mengatakan, industri sawit di Indonesia menghadapi tantangan komunikasi berat. "Setiap hari kami menghadapi hoaks dan kampanye negatif terkait sawit. Kenapa? Karena negara-negara di Eropa dan Amerika punya produk minyak nabati di luar sawit," katanya.

Produksi minyak kelapa sawit di Indonesia masih menduduki peringkat wahid di dunia, dengan produksi 52 juta ton dari 16,3 juta hektare lahan di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebanyak 70 persen dari produksi itu diekspor ke China, India, dan 26 negara Eropa. Kondisi ini jelas mengganggu industri minyak nabati non sawit di Eropa dan Amerika.

Maka, menurut Tofan, persoalan pun diciptakan secara sistematis oleh organisasi-organisasi non pemerintah asing untuk menyerang sawit di Indonesia. "Isunya berganti mulai dari kesehatan, orang utan, gajah, isu suku Anak Dalam," katanya.

Tujuannya jelas, yakni menekan industri di Eropa agar tak membeli sawit dari Indonesia. Apalagi, minyak sawit ternyata juga bisa menjadi bahan biodiesel yang tengah digalakkan di Eropa. Tahun 2030, parlemen Uni Eropa sudah melarang impor kelapa sawit dari Indonesia.

Tekanan sudah muncul sejak 15 tahun silam dan praktis tanpa perlawanan dari pemerintah dan industri sawit saat itu. "Bahkan, pada 2009, 80 persen pemberitaan media nasional masih sangat negatif. Kami bersyukur setelah 10 tahun, 'tone' pemberitaan sudah mulai berubah di dalam negeri. Ini karena pemerintah sudah sangat support dan sadar bagaimana peran penting industri sawit di Indonesia," kata Tofan.

Saat ini, ekspor minyak sawit menyumbangkan devisa 10 miliar dolar AS. Tofan percaya diri, pada akhir tahun 2020, sumbangan devisa akan tembus 20 miliar dolar AS. Besarnya devisa dari sawit menyelamatkan negara saat pandemi, ketika industri lain turun drastis. "Kalau tidak punya sawit, kurs mata uang kita tidak Rp 14 ribu per US dollar, tapi Rp 25 ribu," katanya.

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri sawit, Tofan membangun komunikasi dengan media massa-media massa konvensional.

"Tiba-tiba platform komunikasi bergeser ke platform digital, sehingga kami harus merumuskan pendekatan berbeda, karena media sosial tak bisa dikontrol. Siapapun bisa menulis apapun," katanya.

Apalagi, organisasi-organisasi non pemerintah yang menyerang industri sawit Indonesia bermain di media sosial. Strategi komunikasi pun digeser.

"Saya membangun bagaimana semua karyawan perusahaan sawit agar memanfaatkan sosmed untuk mendukung kampanye positif sawit," kata Tofan.

Tofan punya kalkulasi sendiri untuk menyatakan bahwa cara ini bisa efektif. Menurutnya, jumlah karyawan perusahaan sawit di Indonesia mencapai angka lima juta orang dan ada 12 juta orang petani kelapa sawit.

"Mungkin ada 50 juta orang di Indonesia yang bergantung pada sektor minyak sawit. Itu yang kita manfaatkan jadi 'troopers' kita untuk berkampanye di sosial media. Tentu kita punya standar kampanye positif social media," katanya.

Sejauh ini, lanjut Tofan, industri sawit Indonesia bisa melakukan perlawanan cukup baik di facebook. "Ini karena mayoritas stakeholder kami, petani dan karyawan, adalah generasi baby boomer, mainnya Facebook. Cukup efektif di Facebook. Ketika ada salah satu LSM asing yang punya kantor di Indonesia yang memposting negatif tentang Astra Agro atau industi sawit, postingan itu sudah dibanjiri komen yang menunjukkan fakta sebenarnya seperti apa," katanya.

Namun Tofan mengakui jika masih ketetran di Instagram dan Twitter. "Bahkan kalau di Twitter, 80 persen posting masih sangat negatif tentang sawit. Lebih banyak orang malaysia yang membalas LSM asing di Twitter, karena orang Indonesia masih beluim siap (dari aspek bahasa Inggris)," katanya.

CEO Beritajatim.com dan Portal Jatim Communication, Dwi Eko Lokononto, saat beri paparan dalam Webinar Strategi Komunikasi Korporasi di Era Digital, Kamis (22/10/2020)

Dwi Eko Lokononto menyadari, bahwa media sosial bisa menangkap 'suara kaum yang tak bersuara'. "Kalau kita abaikan, repot juga. Tapi yang harus dipahami, produk media sosial bukan produk media jurnalistik. Oleh karena itu teman-teman di public relation perusahaan yang menggunakan produk media sosial juga harus sadar: karena dia bukan produk media, maka kalau bermain di medsos, juga harus hati-hati. Kalau muncul tudingan menyebarkan info bohong, ada aturan hukumnya," katanya.

Menurutnya,.butuh dirijen yang sangat kuat ketika perusahaan melibatkan karyawan dan jaringannya untuk kampanye melawan kampanye negatif. "Kalau ada kesalahan yang dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin menggugat dengan Undang-Undang ITE akan sangat fatal. Jadi kalau mau melangkah seperti itu, perlu dirijen yang kuat, harus prudent, jangan sampai jadi serangan balik atau backfire bagi korporasi," katanya.

Menurut Lokononto, penggunaan media massa arus utama untuk membangun reputasi perusahaan masih belum bisa digantikan media sosial. Menurut riset Trust Baromoter 2018, kepercayaan terhadap media sosial makin lama makin turun. Tahun 2016, tingkat kepercayaan terhadao media konvensional mencapai 59 persen dan pada media sosial mencapai 45 persen.

Tahun 2017, tingkat kepercayaan terhadap media konvensional 58 persen dan media sosial 42 persen. Tahun 2018, tingkat kepercayaan terhadap media konvensional meningkat jadi 63 persen dan media sosial turun jadi 40 persen. Ini artinya media arus utama memiliki modal sosial lebih tinggi berupa kepercayaan publik yang tak boleh disia-siakan. [*/imm]