Pemkab Blora Gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelompok Rentan
Selasa, 02 Maret 2021 18:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo
Blora - Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora pada Selasa (02/03/2021) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelompok Rentan (Musrenbang Keren), yang melibatkan perempuan, anak, lansia, dan kaum disabilitas.
Musrenbang Keren yang digagas Bupati H Arief Rohman SIP MSi dan wakilnya, Tri Yuli Setyowati ST MM, tersebut mendapatkan banyak apresiasi.
Acara yang berlangsung terbatas di Pendopo Rumah Dinas Bupati, dan dapat diikuti secara daring melalui zoom meeting dan live streaming menyampaikan definisi kelompok rentan (Keren), yaitu kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi ketika terjadi bencana.
“Mereka terdiri orang-orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan orang dengan disabilitas,” tutur Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati.
Menurut Wakil Bupati ada beberapa permasalahan kelompok rentan yang ada di Kabupaten Blora. Yaitu masih adanya kematian bayi, di mana pada tahun 2020 sebesar 8,55 per angka kelahiran, dan adanya kematian balita, tahun 2020 sebesar 10,11 per 1.000 kelahiran.
“Kemudian masih adanya kematian ibu, di tahun 2020 ada 10 kasus,” ucapnya.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelompok Rentan (Musrenbang Keren), yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora pada Selasa (02/03/2021) (foto: istimewa)
Berikutnya, masih kurangnya akses terhadap disabilitas dalam pelayanan publik. Masih belum adanya lansia yang belum mendapat pelayanan publik, dan masih adanya anak putus sekolah, tahun 2020 sebesar 0,04 persen SD/MI, dan 0,9 persen SMP/MI. Selain itu yang tidak kalah pentingnya, masih adanya balita stunting.
“Selain itu masih rendahnya kaum perempuan dalam peningkatan ekonomi. Itu karena beberapa perempuan, kerana naluri seorang ibu, justru rela tidak dibayar ketika melakukan pekerjaan,” kata Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati.
Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf karena Bupati Blora Arief Rohman, tidak bisa hadir secara langsung dalam acara Musrenbang Keren tersebut dikarenakan tugas dinas ke Jakarta untuk melaksanakan kontrak kerjasama dengan Kemenpan RB terkait pembangunan Mal Palayanan Publik di Kabupaten Blora.
“Mal Pelayanan Publik tahun ini sudah harus ada. Dan harus segera terwujud dalam waktub dekat,” ucapnya.
Acara yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora itu dihadiri Sekda Blora Komang Gede Irawadi SE MSi dan diikuti peserta perwakilan OPD, Forum Anak, PWRI, LVRI, dan Organisasi Perempuan di Blora. (teg/imm)
