KPPN Bojonegoro Gelar Konferensi Pers Kinerja APBN Tahun 2023
Rabu, 24 Januari 2024 13:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi terkait penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan, pada Rabu (23/01/2024) menggelar Konferensi Pers Kinerja APBN tahun 2023.
Dari data yang ada, realisasi pendapatan di wilayah kerja KPPN Bojonegoro yang mencakup kabupaten Bojonegoro dan Lamongan telah melampaui target, baik target tahun 2023 maupun year on year-nya.
Untuk target pendapatan tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.976 miliar, sementara realisasi pendapatan sebesar Rp 4.888 miliar, sehingga deviasi realisasi penerimaan telah melebihi target sebesar Rp 911 miliar.
Demikian juga untuk target pengeluaran, ditetapkan pagu sebesar Rp 7,930 miliar, sementara realisasi pengeluaran sebesar Rp 9,443 miliar, sehingga total deviasi pengeluaran (belanja) sebesar Rp 1,513 miliar.
Jika dibanding tahun 2022, kinerja pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.514 miliar (44,88 persen). Kenaikan terbesar disumbang oleh pendapatan Cukai yang naik sebesar Rp 1.148 miliar (59 persen), PPn sebesar Rp 296 miliar (52 persen) dan PNBP lainnya 117 miliar (81 persen), sedangkan yang mengalami penurunan di banding tahun 2022 adalah PPh non migas turun sebesar Rp 25 miliar dan PBB turun Rp 16,79 miliar.
Sementara kinerja belanja APBN tahun 2023 jika dibanding tahun 2022, untuk Belanja Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp 137 miliar (18 persen). Kenaikan terbesar berasal dari belanja kementerian atau lembaga (K/L), disumbang dari kenaikan Belanja Barang sebesar Rp 127 miliar (47 persen).
Demikian juga untuk transfer ke daerah (TKD), juga mengalami peningkatan sebesar Rp 1,366 miliar (19 persen). Peningkatan terbesar disumbang oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1,196 miliar (34 persen), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 104 miliar (5 persen). Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami kontraksi (penurunan) sebesar Rp 34 miliar (18 persen).
Dan untuk Dana Insentif Fiskal juga mengalami kenaikan sebesar Rp 8 miliar (17 persen)
“Pendapatan melampaui target, baik target 2023 sendiri maupun year on year-nya. Karena ada peningkatan tarif, salah satunya penerimaan cukai. Yang kedua belanja, secara over all itu sudah mencapai target. Target kita kan 95 persen, (tercapai) 97 persen, meskipun ada belanja pagu minus,” tutur Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno saat memberikan sambutan dalam Konferensi Pers Kinerja APBN tahun 2023 di lingkup KPPN Bojonegoro. Rabu (23/01/2024).
Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno saat memberikan sambutan dalam Konferensi Pers Kinerja APBN tahun 2023 di lingkup KPPN Bojonegoro. Rabu (23/01/2024). (Aset: Istimewa)
Pada kesempatan tersebut Kepala KPPN Bojonegoro juga menyoroti masih besarnya belanja operasional, khususnya honor dan biaya perjalanan dinas dari satuan kerja (satker) di lingkup KPPN Bojonegoro.
“Kemudian tadi di belanja operasional, itu juga masih besar, itu negatif ya, honor dan perjalanan dinas cukup besar. Yang paling besar honor. Harapan kami honor itu untuk mencapai target. Dan semoga ke depan honor-honor itu berkurang.” kata Teguh.
Saat ditanya terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) atau kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja (satker) khususnya di Kabupaten Bojonegoro, Teguh mengaku ada tiga hal yang menjadi penilaian, yaitu perencanaan, penyerapan, sama output.
“Penyerapan sama output sudah sangat bagus. Perencanaannya ya kurang. Perencanaan ini yang harus kita dorong. Teman-teman di satker, masih belum bisa merencanakan.” kata Teguh.
Teguh mengungkapkan bahwa masih banyak satker yang penyerapannya berbeda dengan yang direncanakan. “Mungkin mindset-nya seperti dulu, yang ditekankan penyerapannya berapa persen. Artinya berlomba-lomba untuk melakukan penyerapan meskipun tidak direncanakan." kata Teguh.
Untuk itu pihaknya akan mendorong satker untuk lebih memprioritaskan perencanaan. “Kita ke depan mulai harus menyadarkan teman-teman di satker, agar untuk perencanaan lebih diprioritaskan,” kata Teguh.
Sekadar diketahui, di Jawa Timur terdapat 15 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sementara, wilayah kerja KPPN Bojonegoro meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. (red/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
