Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperketat pengawasan terhadap kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diwujudkan melalui evaluasi intensif terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan pemenuhan standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa kualitas layanan dapur menjadi poin krusial dalam menyukseskan program MBG. Mengingat program ini menyasar sekitar 356 ribu penerima manfaat, ia meminta pengelola dapur tidak mengabaikan aspek kebersihan dan standar menu.

"Masyarakat kini semakin kritis dan terbuka dalam menyampaikan masukan, termasuk melalui media sosial. Oleh karena itu, dapur-dapur SPPG harus benar-benar menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan," ujar Nurul Azizah saat membuka kegiatan umpan balik penerbitan SLHS di Ruang Angling Dharma, Senin (09/03/2026).

Menurut data Pemkab Bojonegoro, saat ini terdapat 133 SPPG yang tersebar di wilayah tersebut. Sebanyak 123 unit telah beroperasi, dua unit berstatus suspect, dan sembilan lainnya belum beroperasi. Nurul mencatat bahwa cakupan layanan saat ini sudah menjangkau hampir 80 persen dari total sasaran penerima manfaat.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, memaparkan hasil verifikasi lapangan terhadap SLHS. Dari 133 SPPG yang terdata, baru 80 yang telah mengantongi sertifikat.

"Sebanyak empat SPPG sedang dalam proses penerbitan sertifikat, 23 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan 11 masih dalam verifikasi," jelas Ninik.

Temuan utama dari banyaknya SPPG yang belum memenuhi syarat rata-rata berkaitan dengan sarana dan prasarana higiene sanitasi yang belum memadai. Ninik menambahkan, pihaknya sengaja mengundang pengelola dari 41 SPPG—yang terdiri dari unit TMS dan unit yang belum mengajukan sertifikasi—untuk diberikan arahan tindak lanjut.

Ia menekankan bahwa pengelola dapur bersama mitra terkait harus segera melakukan perbaikan fisik dan prosedural. Jika tidak segera dibenahi, proses verifikasi, termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, peralatan, hingga kualitas air, harus diulang dari awal.

Pemkab Bojonegoro menargetkan seluruh SPPG dapat segera memenuhi standar higiene sanitasi. Upaya ini diharapkan mampu menjamin keamanan pangan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyajian makanan yang bersih, sehat, dan berkualitas bagi seluruh penerima manfaat di Kabupaten Bojonegoro.