Pemkab Bojonegoro Bidik Predikat Nindya pada KLA 2026, Komitmen Lindungi Aset Masa Depan
Rabu, 11 Maret 2026 13:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serius memperkuat langkah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Pemkab menargetkan kenaikan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dari tingkat Madya menjadi Nindya pada tahun 2026.
Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi persiapan evaluasi KLA yang digelar di Partnership Room, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (10/03/2026). Langkah ini dipandang bukan sekadar upaya mengejar penghargaan, melainkan perwujudan kewajiban konstitusional dalam menjaga aset terbesar daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menyampaikan bahwa setiap anak di Bojonegoro harus dipastikan terpenuhi hak-hak dasarnya serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Menurutnya, investasi terbaik bagi masa depan Bojonegoro adalah dengan memberikan ruang tumbuh kembang yang aman bagi anak-anak.
"Mari kita menyamakan persepsi dan memberikan yang terbaik demi anak-anak Bojonegoro," tegas Edi Susanto dalam arahannya di hadapan jajaran gugus tugas KLA.
Untuk mencapai predikat Nindya, Pemkab Bojonegoro fokus pada pemenuhan 24 indikator yang terbagi dalam lima klaster hak anak. Klaster tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; serta perlindungan khusus anak.
Kepala Dinas P3AKB Bojonegoro, Achmad Hernowo, menjelaskan bahwa tren pencapaian KLA Bojonegoro terus menunjukkan grafik positif. Pada evaluasi tahun 2024, Bojonegoro berhasil meraih predikat Madya dengan nilai 691,23, meningkat signifikan dari capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 648,37.
"Untuk tahun 2026, kita targetkan meningkat ke predikat Nindya dengan bobot nilai di rentang 701 hingga 800," papar Achmad Hernowo.
Guna memuluskan target tersebut, Pemkab menekankan empat strategi utama, yakni penguatan administrasi sesuai indikator, sinergi lintas sektor, pemetaan berkala oleh gugus tugas, hingga memastikan semangat kota layak anak tereskalasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan DP3AKB Provinsi Jawa Timur serta tim teknis dari beberapa kabupaten tetangga seperti Tuban, Lamongan, Ngawi, dan Nganjuk sebagai bagian dari penguatan kolaborasi regional dalam perlindungan anak.(red/toh)
