Bojonegoro - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Dindagkop UM) Kabupaten Bojonegoro menggelar bimbingan teknis (Bimtek) mengenai laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kegiatan yang berlangsung pada Senin (27/04/2026) kemarin di Pendopo Malowopati ini diikuti oleh 430 pengurus sebagai langkah nyata memperkuat tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel di tingkat desa.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa integritas dan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama keberhasilan koperasi. Saat ini, dari total 430 unit KDMP yang telah terbentuk, 100 unit di antaranya sudah siap beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan fisik maupun penyiapan lokasi. Untuk mendukung kelancaran operasional, pemerintah daerah juga telah menyiapkan tenaga pendamping dari unsur PPPK yang akan ditempatkan di setiap koperasi.

“Pengurus koperasi harus memiliki jiwa wirausaha dan kejujuran. Tanpa itu, koperasi tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, bimtek ini sangat penting, khususnya bagi pengurus baru agar memahami tata kelola koperasi,” ujar Nurul Azizah dalam arahannya.

Selain fokus pada pengembangan ekonomi desa melalui distribusi barang yang lebih murah dan pembagian sisa hasil usaha (SHU), Wakil Bupati juga mengingatkan para pengurus untuk waspada terhadap potensi kemarau panjang. Ia mengimbau adanya penyesuaian pola tanam serta langkah antisipasi kekeringan di puluhan desa melalui penyediaan infrastruktur air yang memadai.

Plt Kepala Dindagkop UM Bojonegoro, Akhmadi, menambahkan bahwa seluruh KDMP di Bojonegoro kini telah mengantongi badan hukum dan NPWP. Ia mencatat progres yang signifikan di mana mayoritas koperasi sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan telah melaporkan RAT melalui aplikasi digital. Bojonegoro bahkan dipercaya menyiapkan 22 unit KDMP untuk operasional awal dalam menyongsong peluncuran nasional 50.000 KDMP oleh Presiden RI pada Agustus mendatang.

Senada dengan hal tersebut, Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf. Dedy Dwi Wijayanto, memaparkan bahwa proses pembangunan fisik gedung terus dikebut meskipun terdapat beberapa kendala terkait perizinan lahan di kawasan perkotaan dan hutan. Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, memberikan dukungannya terhadap program ini karena potensi penyerapan tenaga kerja yang besar, meski ia memberikan catatan penting terkait penguatan kapasitas pengelola keuangan.

“Kami mendukung penuh program ini karena memberikan peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi desa. Namun, pengelolaan keuangan dan legalitas aset harus benar-benar diperhatikan,” tegas Lasuri.(red/toh)