Bojonegoro - Upaya penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan perkembangan yang kontras antar wilayah. Meski mayoritas desa telah menunjukkan progres positif dengan mulai bergeraknya unit di 382 desa, tantangan serius masih muncul dari puluhan titik koperasi lainnya yang hingga kini tercatat masih dalam kondisi stagnan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro, Amir Syahid, mengatakan dari total target pembangunan ekonomi desa tersebut, masih terdapat 48 titik koperasi yang belum menunjukkan aktivitas operasional yang signifikan. Kondisi mandek ini menjadi perhatian karena keberadaan koperasi diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi warga di tingkat akar rumput.

“Targetnya pada 17 Agustus 2026 akan dilaunching secara nasional oleh Presiden RI sebanyak 30.000 titik KDKMP,” ujarnya dalam rapat koordinasi bersama DPRD Bojonegoro, Rabu (15/04/2026).

Amir Syahid menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau dinamika di lapangan untuk mengidentifikasi hambatan yang dialami oleh para pengurus koperasi di desa-desa tersebut. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen pengurus serta pemahaman mendalam mengenai tata kelola koperasi yang sehat.

"Kami terus melakukan evaluasi terhadap desa-desa yang belum jalan. Memang ada sekitar 48 titik yang masih mandek dan perlu kita dorong lagi agar segera beroperasi," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menekankan bahwa Koperasi Merah Putih bukan sekadar simbol organisasi, melainkan wadah yang harus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi anggotanya. Amir menambahkan bahwa pendampingan teknis dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu solusi yang akan terus dioptimalkan guna memecah kebuntuan pada titik-titik yang masih pasif tersebut.

"Harapannya tentu semua desa bisa bergerak serentak. Koperasi ini milik warga, jadi semangatnya harus dari bawah untuk memajukan ekonomi desa masing-masing," terangnya.

Meskipun terdapat kendala di beberapa wilayah, pemerintah daerah tetap optimistis melihat keberhasilan 382 desa yang sudah berjalan. Pengalaman dari desa-desa yang telah aktif tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan atau studi banding bagi pengurus di 48 titik lainnya agar kendala administratif maupun operasional dapat segera teratasi sebelum memasuki kuartal berikutnya.(red/toh)