Catatan dari Open Goverment Subnational Goverment Pioneers Meeting di Washington DC, 15-16 September 2016

Kerja Sama yang Baik Dibangun dengan Keterbukaan

Minggu, 18 September 2016 21:00 WIBOleh Rahmat Djunaidi

Oleh Rahmat Djunaidi

Selama dua hari, 15-16 September 2016, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengikuti sebuah pertemuan bersama 14 kota pilot project Open Goverment Partnership (OGP) lainnya di Washington DC, Amerika Serikat. 

Bupati Suyoto dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro Kusnandaka Tjatur berangkat dan bergabung dengan pejabat dari pelbagai kota di negara maju. Seperti dari Kota Austin Amerika, dari Kota Buenos Aires Argentina, Elgeyo Marakwet Kenya, Kota Jalisko Mexico, Kota Kigoma Tanzania, Kota Li Libertat Peru, Kota Madrid Spanyol, Kota Ontario Canada, Kota Paris Perancis, Kota Sao Paolo Brazil, Kota Scotland-UK, Kota Sekondi-Takora di Ghana, Seoul Korea Selatan, dan Kota Tbilisi Georgia.

Para peserta pertemuan itu mempunyai kesamaan pandangan bahwa keterbukan pemerintahan adalah kebutuhan yang harus dilakukan untuk mendorong terwujudnya kesejahteran, menguatkan kepercayaan dengan mengembangkan kolaborasi antar pihak. Dalam pertemuan itu, para peserta berbagi pengalaman tentang kendala dan tantangan serta pengembangan keterbukaan pemerintahan di daerah masing-masing.

Bupati Suyoto dalam kesempatan berbagi pengalaman itu menyampaikan cara Bojonegoro mendorong tumbuhnya kepercayaan publik. Yakni dengan membuka akses informasi masyarakat secara langsung dengan Pemerintah melalui cara-cara yang mudah. Intinya, masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan pengaduan melalui hp, layanan aspirasi Pengaduan on-line Rakyat (Lapor) yang terintegrasi dengan seluruh sarana akses pengaduan masyarakat. Seluruh pengaduan dan aspirasi masyarakat itu dilakukan kajian tindak lanjut dan evaluasi pada setiap hari Jumat saat Dialog Publik di Pendapa Malowopati Pemkab.

Target Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan bagian capaian strategi pemerintahan terbuka yang dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro. Yakni co-creation, tata kelola pemerintahan dari individual didorong menjadi institusional, sehingga terwujud sebagai kultur, mengubah dari selfis ke servis, serta ego ke eco.

Salah satu hasil OGP adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi (19,87 dengan migas, 5,99 tanpa migas), peningkatan NTP, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Ada lima komitmen yang perlu dan akan dilakukan Kebupaten Bojonegoro untuk mengembangkan, meningkatkan, menguatkan dan mengintegrasikan keberlanjutan pemerintahan terbuka.

Pertama revolusi data, penguatan data dari tingkat pemerintahan desa menuju satu data yang nyata dan tepat waktu. Kedua, penguatan keterbukaan pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat. Ketiga, penguatan partisipasi publik dalan pembangunan daerah dan keberlanjutan keterbukan dengan penetapan Peraturan Daerah. Keempat, peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan, yakni teribatnya stakeholder pada semua tahapan, dari pembahasan KAK  perencanaan, evaluasi dan monitoring serta publikasi APBD yang mengacu pada kaidah keterbukaan publik. Kelima, peningkatkan kualitas pelayanan pada sektor layanan kesehatan, perizinan, pendidikan, sarana infrastruktur serta usaha kecil dan menengah.

Pengalaman Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan keterbukaan pemerintahan menarik para subnational lainnya. Salah satunya dari Kigoma, Tanzania yang menyampaikan akan melakukan kerjasama dengan Bojonegoro.

Rencana aksi pemerintah terbuka dari seluruh subnational pilot project OGP, akan diselebrasikan pada bulan Desember 2016 di Paris, sebagai bentuk komitmen yang harus dilakukan pada tahun 2017.

Final rencana aksi akan dilakukan pada bulan September dan akan diselebrasikan pada Festival HAM pada bulan Oktober mendatang yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Jadi Bojonegoro nanti.

Perumusan rencana aksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara kolaborasi dengan berbagai elemen 4 sekawan, yaitu pemerintah, akademisi, pengusaha dan masyarakat serta NGO. Pada bulan Maret 2017, OGP akan melakukan evaluasi secara independen (Independen Report Mekanism/ IRM) hingga akhir Desember 2017. Bulan Maret 2018, OGP akan menyampaikan hasil IRM terhadap komitmen pelaksanaan open government.

Selesai acara, Kang Yoto sempat menghadiri undangan USAID (United States Agency for International Development) atau Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika.Tim USAID pun mengapresiasi dan akan menindaklanjuti pendampingan guna memperkuat model pemerintahan terbuka.

Ada beberapa pelajaran dari pertemuan berharga itu, di antaranya: Pertama bahwa tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Bojonegoro sudah berjalan sesuai jalur. Kedua, kerjasama semua pihak harus dikembangkan. Ketiga, untuk peningkatan dan keberlajutannya, sinergi dan masukan, serta ide yang bersifat membangun sangat diperlukan. Keempat, perubahan pola pikir sebagai pelayanan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan yang terbuka adalah budaya yang harus dikuatkan.

RJ