Tim SAKIP Provinsi Jawa Timur Lakukan Evaluasi dan Pembinaan di Bojonegoro
Kamis, 23 Agustus 2018 13:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Oleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Tim evaluasi pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Timur akan melakukan evaluasi dan pembinaan implementasi SAKIP di Kabupaten Bojonegoro.
Acara pembukaan evaluasi dan pembinaan SAKIP tersebut digelar pada Kamis (23/08/2018), di Gedung Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito SSos MM, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro, Yusnita Liasari ST MSi dan Ketua Tim SAKIP Provinsi Jawa Timur, Dwi Suyantono SH MM, serta dihadiri kepala dari organisasi perangakat daerah (OPD) atau pejabat yang menangani SAKIP di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro, Yusnita Liasari ST MSi menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi SAKIP tahun 2018 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini adalah sejalan Perpres RI Nomor 29 Tahun 2011 dan Permenpan Nomor 12 tahun 2015 serta surat dari Gubernur Jawa Timur tanggal 6 Agustus 2018, tentang penilaian SAKIP di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.
“Pembinaan atas implementasi SAKIP bertujuan untuk menilai pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran serta memberikan saran dan perbaikan yang diperlukan.” jelas Yusnita Liasari ST MSi.
Sedangkan untuk peserta yang akan dilakukan pembnaan dan evaluasi adalah seluruh kepala organisasi perangakat daerah (OPD) dan pejabat yang menangani SAKIP di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
“Sebagaimana rekomendasi dari evaluator akan menambah nilai bagi Pemkab Bojonegoro yang semula B bisa meningkatkan menjadi BP.” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Sakip Provinsi Jawa Timur, Dwi Suyantono SH MM, menjelaskan bahwa di Provisnsi Jawa Timur, ada 8 kabupaten/kota yang mendapat nilai BP (B Plus) dan 24 kabupaten/kota masih mendapat nilai B.
“Bojonegoro sudah 4 tahun nendapatkan nilai B.” tutur Dwi Suyantono SH MM.
Dwi Suyantono SH MM juga menyampaikan bahwa dengan penilaian yang baru, nilai 66 kini masuk di CC. Dan ada beberapa kabupaten yang sudah mendapatkan nilai B namun belum beranjak, diantaranya Madiun, Pacitan lalu Bojonegoro. Sedangkan yang mendapatkan reward adalah Kabupaten Banyuwangi, Kota Malang dan Kabupatten Tulungagung.
“Untuk Jawa Timur yang tertinggi baru Kabupaten Banyuwangi.” jelasnya
Sementara untuk Kabupaten Tuban dan Lamongan yang semula di nilai CC kini meraih nilai BP, bahkan Kabupaten Lamongan meraih nilai A.
Dwi Suyantono SH MM berharap Kabupaten Bojonegoro naik kelas dari B menjadi BP karena Kabupaten Bojonegoro stagnan dan kecenderungan menunjukkan penurunan.
“Oleh karenanya harus ada perbaikan sehingga nilai minimal meningkat jangan sampai cenderung turun.” pesannya.
Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito SSos MM, dalam paparannya menjelaskan bahwa SAKIP sangatlah penting untukmengetahu kinerja pemerintah, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.
“Salah satunya indikasi penilaian adalah apakah kinerja tercapai atau tidak.” terang Djoko Lukito.
Djoko Lukito menuturkan bahwa Bojonegoro memperoleh nilai 61,6. Dirinya berpesan agar jangan berpuas diri dengan penilaian yang ada namun harus terus meningkatkan kinerja. Djoko Lukito juga mengungkapkan bahwa masih ada pimpinan yang belum menggangap pentingnya SAKIP dan kurangnya data pendukung.
“Penekanan evaluasi SAKIP difokuskan pada rekomendasi kekurang di tahun lalu.” jelsanya
Selain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro yang menyampaikan paparan, dalam kegiatan tersebutjuga disampaikan paparan dari beberapa dinas antara lain Bappeda, Inspektorat, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. (red/imm)
