News Ticker
  • Penyelengara Pemilu asal Bojonegoro Yang Meninggal, Terima Santunan dari Gubernur Jatim
  • Aliansi Mahasiswa di Bojonegoro Tolak People Power
  • Gelar Aksi Damai, Aliansi Mahasiswa di Bojonegoro Beri Dukungan pada KPU
  • Motor Tabrak Pejalan Kaki di Kepohbaru Bojonegoro, 2 Orang Luka Berat
  • Perbedaan Gugatan Cerai dan Permohonan Cerai Talak
  • Kapolres Bersama Komunitas Offroad, Bagi Takjil di Alun-Alun Bojonegoro
  • Kedapatan Pesta Miras, 7 Pemuda di Kanor Bojonegoro Diamankan Polisi
  • Inilah Jadwal Tes Wawancara, Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro
  • Kapolres Bojonegoro Pimpin Razia Kendaraan, Cegah Mobilisasi Massa People Power
  • Wakil Bupati Harap Situasi Kam tibmas Selama Pilkades Serentak di Bojonegoro Tetap Kondusif
  • Vixion Tabrak Beat di Baureno Bojonegoro, Kedua Pengendara Luka-Luka
  • Wagub Emil Dardak: Media Siber Jadi Rujukan Media Sosial
  • AMSI Jatim Gelar Rakerwil dan Seminar Nasional Media Siber
  • Vixion Tabrak Innova di Baureno Bojonegoro, Pengendara Motor dan Pemboncengnya Luka-Luka
  • Inilah Bakal Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Pilkades Serentak 2019 di Bojonegoro #6
  • Inilah Bakal Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Pilkades Serentak 2019 di Bojonegoro #5
  • Inilah Bakal Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Pilkades Serentak 2019 di Bojonegoro #4
  • Inilah Bakal Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Pilkades Serentak 2019 di Bojonegoro #3
  • Inilah Bakal Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Pilkades Serentak 2019 di Bojonegoro #2
  • Inilah Bakal Calon Kepala Desa Yang Mendaftar Pilkades Serentak 2019 di Bojonegoro #1
  • Kapolres Bojonegoro Pimpin Patroli Oklik dan Sahur on The Road
  • Jenis Talak Menurut Hukum Positif
  • Motor Tabrak Truk di Ngraho Bojonegoro, Pengendara Motor Luka-Luka
  • Lahan Tebu Milik PT Perkebunan Nusantara di Kedungadem Bojonegoro Terbakar
  • Timses Paslon 01 dan 02 Blora Sepakat Terima Hasil Rekapitulasi KPU dan Tolak People Power

Proaktif Menjemput Momentum Restorasi Tata Kelola Pemerintahan RI

*Oleh Dr Suyoto MSi

Apa Masalah Pemerintah menurut anda?

Pertanyaan ini sungguh serius untuk dijawab bersama oleh rakyat, politisi dan birokrat. Saya pernah punya pengalaman dalam pemerintahan, niat baik saja tidak cukup. Saya ingin menceritakan pengalaman sederhana soal bagaimana menurunkan kemiskinan di Bojonegoro.

Rakyat Bojonegoro punya sejarah kemiskinan yang sangat panjang. CLM Pander, pernah menyebut sebagai Endemic Poverty. Sampai tahun 2000 tingkat kemiskinan Bojonegoro nomor satu di Jawa Timur, lalu turun nomor tiga di tahun 2008 dan turun lagi nomor sebelas di tahun 2016.

Dalam serangkaian kajian tahun 2008, awal menjabat bupati, kami menemukan sebab kemiskinan dan beberapa solusi yang paling mungkin dilakukan. Rakyat Bojonegoro mayoritas menggantungkan hidupnya dari pertanian, namun rata rata kepemilikan lahannya hanya 0, 20 hektar. Kantong-kantong kemiskinan selalu dicirikan, hidup dekat kawasan hutan, atau lahan pertaniannya yang sulit air, daerah padat hunian, pendidikan dan ketrampilan rendah, dan lingkungan yang tidak sehat.

Menghadapi situasi ini, kami memutuskan memberikan jaminan kesehatan bukan hanya bagi mereka yang miskin, tapi juga kelompok rentan jatuh miskin, mereka yang hidup di atas garis kemiskinan tapi sekali keluar biaya rumah sakit langsung jatuh miskin. Program ini kami namakan jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda.

Kami membuat insentif kebijakan untuk mendorong pengusaha berani buka usaha di kawasan kantong kemiskinan agar warga sekitar punya pendapatan. Salah satu insentif yang diberikan berupa pemberlakuan upah umum pedesaan (UUP) lebih murah dari UMK.

Kami bersama DPRD juga menyusun Raperda Dana Abadi. Semangatnya, saat dana migas pada posisi puncak, maka sebagian pendapatannya ditabung dan pendapatan dari tabungan digunakan untuk jamkesda dan beasiswa pendidikan anak anak Bojonegoro agar dapat terus berlanjut, saat produksi migas turun lalu habis.

Tentu saja masih ada beberapa inisiatif lain yang kami yakini dan jalankan untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat Bojonegoro. Saya sengaja menyebut tiga hal di atas, karena saat saya berhenti sebagai bupati periode kedua, Maret 2018. Ketiga kebijakan tersebut dibatalkan oleh Penjabat Bupati setelah saya. Alasan utama pembatalan, karena tidak ada aturan lebih tinggi yang menjadi rujukan, khusus untuk raperda dana abadi, tidak dapat dilanjutkan atas perintah gubernur, dengan alasan yang sama tidak ada rujukan aturan yang lebih tinggi. Dalam penjelasannya Pj Bupati menyatakan, kebijakan itu diambil guna menyelamatkan para pihak dari pelanggaran hukum.

 

Perbedaan Masalah!

Apa yang sejatinya terjadi? Saya melihat dan meyakini, masalah rakyat itulah sejatinya masalah pemerintahan, karena itu seluruh sumberdaya harus didayagunakan untuk solusi berkelanjutan atau SDGs istilah sejak 2015.

Baca: http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/turning-people-problems-government-problems-reflection-outgoing-district-head-indonesia

Andrews, Matt, Lant Pritchett, and Michael Woolcock. 2016, menyebutnya sebagai “Doing Iterative and Adaptive Work”.

Sementara Pj Bupati yang birokrat tulen, sama dengan birokrat pada umumnya berpikir, masalah birokrat itulah masalah pemerintahan. Saya semangat membantu rakyat, Pj Bupati semangat menyelamatkan birokrasi dan pengusaha, dari kemungkinan pelanggaran hukum.

Apakah cara berpikir birokrat problem is government problem ini hanya ada pada staf birokrasi?

Kadang kadang anggota legislatif daerah juga berpikir seperti biroktrat, lupa posisinya sebagai politisi dan pembuat aturan. Hal Ini bisa dipahami karena DPRD masih umumnya sangat terikat dengan nomenklatur, peraturan dan edaran.

Situasi inilah yang membuat kenapa pemerintah tidak dapat lincah merespon masalah publik yang muncul dan lamban menghadirkan masa depan bersama yang lebih baik. Jelas sekali orientasinya adalah "governing by regulation", padahal regulasi hanya satu instrument untuk governance.

Maka tidak heran dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan isu strategis dan pelaporan kinerja, pemerintah daerah terikat erat dengan berbagai peraturan dan edaran. Sumber Peraturan dan edarannya beragam, Kemendagri, Bappenas, Kementrian Keuangan, Menpan dan Gubernur. Dalam pelaksanaannya, masing masing sektor pembangunan juga harus tunduk dengan edaran kementrian teknis. Contoh soal pangan, dalam produksi berhubungan dengan Kementan dan dalam distribusi sirkulasi tunduk dengan Kementrian Perdagangan.

Setiap kementrian dan tingkatan pemerintahan memiliki indikator sukses masing masing yang harus diamankan maka terbitlah peraturan dan edaran yang jumlahnya puluhan ribu. Saking banyaknya tidak mudah untuk mengetahui mana yang masih berlaku dan tidak. Bisa dibayangkan betapa pusingnya birokrat dan politisi daerah, yang setiap akhir tahun akan diaudit keuangan dan kinerjanya. Ketidakpatuhan bisa berujung pada tindakan hukum. Maka tidak perlu heran bila jangkauan kepemimpinan nasional ke daerah dan kepemimpinan daerah sendiri kerap kurang efektif.

 

Perlunya Restorasi Tata Kelola Pemerintahan

Cita cita kemerdakaan Republik Indonesia sudah sangat jelas untuk apa pemerintahan ini dibentuk. Cita-cita inilah yang seharusnya menjadi kompas dalam mengelola seluruh sumberdaya negeri ini. Pembentukan kelembagaan, undang-undang dan berbagai peraturan, apalagi edaran, jangan sampai menjauhkan pemerintah dari fokus pada solusi atas problem bersama.

Tupoksi dan indikator kinerja tidak boleh menjauhkan dari fokus bersama. Keunggulan bangsa ini hanya bisa lahir dari ruang besar, sinergitas dan terobosan yang cepat dan efektif. Sehingga seluruh sumberdaya pembangunan dapat efektif berdayaguna dan kepemimpinan politik benar benar tampak urgensinya.

Maka diperlukan refocusing, revitaliasi, revisi, pelurusan, dan pengembalian pada track yang tepat, pencerahan dan penguatan spirit baru dalam pengelolaan pemerintahan. Itulah yang disebut restorasi. Restorasi atas semua produk hukum dan peraturan pembangunan yang membentuk tata kelola pemerintahan. Pencerahan dan penguatan gairah aparatur negara serta seluruh kekuatan rakyat.

Restorasi tata kelola pemerintahan ini adalah sesuatu yang sangat mendesak, bukan mengada-ada dan bahkan sesuatu yang sangat normal untuk dijalankan.

Setiap zaman punya masalah, setiap pemimpin menawarkan solusi. Cita-cita kemerdekaan dan semua pilar kebangsaan tidak akan hadir dengan sendirinya tanpa diniatkan, dijadikan visi, dan dirumuskan dalam strategi seorang pemimpin. Seorang presiden, gubernur dan walikota atau bupati sampai kades, harus memiliki ruang yang cukup untuk melaksanakan strateginya. Tata keloka pemerintahan yang lahir dari segenap undang-undang dan peraturan, adalah produk zaman maka harus terus-menerus direstorasi. Pembenahan tata jelola pemerintahan tidak dapat dilakukan sepotong-potong dan hanya menyentuh sisi managemen operasional.

 

Restorasi, Peran DPR RI

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, undang-undang yang menjadi payung bagi lahirnya berbagai peraturan adalah produk legislasi DPR RI dan Pemerintah. Karena itu betapa pentingnya memilih orang orang tepat dengan parpol yang pimpinannya sangat komitmen terhadap restorasi Indonesia untuk duduk di DPR RI. DPR RI adalah sumber dari segala peradaban bangsa ini. Membiarkannya diisi orang orang yang tidak paham, minus integritas dan dedikasi, sangatlah berbahaya.

 

Pemilu, Pintu Pembuka Restorasi

Bagi kawan kawan yang saat ini menjadi caleg dan paham akan tugas restorasi ini berjuanglah. Negeri ini memerlukan kita semua. Panggilan ibu pertiwi harus dijawab dengan kesungguhan dan pengorbanan.

Sungguh negeri ini akan malang bila, yang paham tidak berwenang, yang berwenang tidak paham. Atau, yang ngerti tidak berkuasa, dan yang berkuasa tidak mengerti. Maka, yang paham harus rebut kewenangan, yang mengerti harus mengambil kekuasaan. Lalu, saat berkuasa dan berwenang, laksanakan restorasi Indonesia.

Memulihkan dan mengembalikan fungsi pemerintahan untuk menjadi alat efektif bagi pencapaian cita cita demokrasi. Meluruskan dan membetulkan yang belok. Mencerahkan dan menggairahkan publik! (*/imm)

 

Gresik, Kampus UMG, 5 Desember 2018.

*) Dr Suyoto MSi, Bupati Bojonegoro 2008-2018, Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik.

Berita Terkait

Videotorial

Kalender Event, Wisata dan Budaya Kabupaten Bojonegoro 2019

Videotorial

Kalender Event, Wisata dan Budaya Kabupaten Bojonegoro 2019

Guna memperkenalkan potensi wisata dan budaya di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaunching Kalender Event 2019. Dalam Kalender Event tersebut, ...

Berita Video

Perjuangan Mengawal Logistik Pemilu Menuju TPS Daerah Terpencil di Bojonegoro

Pemilu 2019

Perjuangan Mengawal Logistik Pemilu Menuju TPS Daerah Terpencil di Bojonegoro

Perjuangan untuk distribusi logistik Pemilu 2019 menuju tempat pemungutan suara (TPS) di daerah sangat terpencil juga juga dialami aparat di ...

Teras

Gantung Diri, Tanggung Jawab Siapa?

Gantung Diri, Tanggung Jawab Siapa?

Kejadian bunuh diri atau gantung diri di wilayah Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2018, menunjukkan angka yang relatif cukup tinggi. Lantas ...

Opini

Stroke, Komplikasi Hipertensi

Hari Hipertensi Sedunia

Stroke, Komplikasi Hipertensi

Hari ini 17 Mei, diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Penyakit yang menempati 10 besar penyakit di hampir setiap rumah sakit. ...

Quote

Perbedaan Gugatan Cerai dan Permohonan Cerai Talak

Perbedaan Gugatan Cerai dan Permohonan Cerai Talak

Ketika memberi sosialisasi Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun ...

Sosok

Mochlasin Afan, Caleg DPRD Bojonegoro Partai Demokrat, Peraih Suara Terbanyak Pemilu 2019

Serba-Serbi Pemilu 2019

Mochlasin Afan, Caleg DPRD Bojonegoro Partai Demokrat, Peraih Suara Terbanyak Pemilu 2019

Bojonegoro - Proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 telah usai dilaksananan dan perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2019 tingkat ...

Eksis

Kombat, Komunitas Pecinta Musang Dari Bojonegoro

Kombat, Komunitas Pecinta Musang Dari Bojonegoro

Bojonegoro - Setiap malam minggu, di seputar Taman Rajekwesi yang terletak di Jalan Rajekwesi Bojonegoro, tampak perkumpulan anak-anak millennial, bercengkerama ...

Infotorial

KDS Bojonegoro Gelar Bakti Sosial pada Anak-Anak Yatim Piatu dan Kaum Duafa

KDS Bojonegoro Gelar Bakti Sosial pada Anak-Anak Yatim Piatu dan Kaum Duafa

Bojonegoro - KDS Bojonegoro bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Amil Zakat (Laznas) Nurul Hayat Bojonegoro, menggelar bakti sosial dengan membagikan bantuan ...

Berita Foto

Kebakaran Sepeda Motor di SPBU Padangan Bojonegoro

Berita Foto

Kebakaran Sepeda Motor di SPBU Padangan Bojonegoro

Satu unit sepeda motor yang usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada ...

Feature

Masturi Warga Karangboyo Blora, Sukses Kembangkan Melon Orange

Masturi Warga Karangboyo Blora, Sukses Kembangkan Melon Orange

Blora- Budidaya buah melon orange ternyata menarik untuk ditekuni. Selain memiliki rasa yang lebih enak dan harum ketimbang melon hijau, ...

Religi

Meminta dan Memberi Maaf

Quote Islami

Meminta dan Memberi Maaf

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A raf ...

Pelesir

Migas Cepu Edupark Resmi Dibuka, Jadi Tempat Wisata Baru di Blora

Migas Cepu Edupark Resmi Dibuka, Jadi Tempat Wisata Baru di Blora

Blora - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada Minggu (31/3/2019), meresmikan Migas Cepu Edupark (MC Edupark), objek wisata ...

Hiburan

Marching Band Taruna Satlak Hiu Latsitardanus ke-39, Pukau Warga Kota Bojonegoro

Marching Band Taruna Satlak Hiu Latsitardanus ke-39, Pukau Warga Kota Bojonegoro

Bojonegoro - Marching Band gabungan Taruna Akademi TNI, Akpol dan Praja IPDN, yang tergabung dalam Satlak Hiu Latihan Integrasi Taruna ...

Statistik

Hari ini

844 kunjungan

1.387 halaman dibuka

93 pengunjung online

Bulan ini

141.266 kunjungan

246.791 halaman dibuka

Tahun ini

899.795 kunjungan

1.461.068 halaman dibuka

Ranking Alexa 

Global: 668.531

Indonesia: 9.905

Ranking SimilarWeb 

Site Overview

Traffic Overview

Online sejak 1 Agustus 2015