Kujungan Bupati ke BPS

Bupati Bojonegoro: Pembangunan Apapun Harus Berbasis Data

Rabu, 19 Desember 2018 15:00 WIBOleh Muliyanto

Oleh Muliyanto

Bojonegoro - Bupati Bojonegoro Dr Hj Anna Muawanah, didampingi Pj Sekda Kabupaten Bojonegoro dan Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro, dalam rangka silaturahmi dan untuk menjaga hubungan baik antara Pemkab Bojonegoro dengan BPS, pada Rabu (19/12/2018) lakukan kunjungan ke gedung Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada kesempatan tersebut Bupati Bojonegoro menyampaikan bahwa dalam pembangunan apapun harus berbasis data dan BPS merupakan lembaga yang diakui dan diberi amanat oleh undang-undang untuk menyajikan data.

Kepala BPS Bojonegoro, Abdul Jamil menyampaikan bahwa pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro, utamanya Bupati Bojonegoro bersama rombongan, yang telah datang langsung ke Kantor BPS Bojonegoro.

“BPS selalu mendukung Pemkab Bojonegoro untuk selalu menyajikan data-data yang dibutuhkan, untuk pengambilan kebijakan.” tuturnya.

Menurut Abdul Jamil, dalam melakukan survei untuk mengumpulkan data, terkadang BPS mengalami kendala-kendala, diantaranya adala lokasi daerah yang begitu luas, infrastruktur jalan yang belum memadahi dan belum adanya jaringan listrik di beberapa daerah di pelosok Bojonegoro.

“Hal-hal tersebut yang membuat BPS merasa kesulitan.” katanya.

Ia menambahkan, dalam mengumpulkan data, BPS sesuai dengan blok sensus. Di mana dalam blok sensus tersebut ada daerah yang bisa dilalui akses kendaran dan ada juga yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki.

“Kami minta BPS diijinkan untuk bisa silaturahmi dengan Pemkab Bojonegoro, salah satunya dengan diijinkan mengikuti apel sebulan sekali di Pemkab Bojonegoro.” kata Abdul Jamil berharap.

Bupati Anna Muawanah menyampaikan, bahwa dalam pembangunan apapun harus berbasis data dan BPS merupakan lembaga yang diakui dan diberi amanat oleh uundang-undang untuk menyajikan data, di mama penyajian datanya berupa data ekonomi, pertanian, tingkat kemiskinan, kesehatan, pendidikan, jumlah rasio, jenis kelamin dan yang lainnya.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BPS karena telah membuka informasi lengkap kepada Pemkab Bojonegoro.” kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati mengungkapkan bahwa dengan informasi yang lengkap, pemkab bisa mengambil langkah-langkah untuk membuat program atau kebijakan untuk bisa mengatasi kemiskinan yang ada.

“Sehingga dengan kebijakan tersebut kita bisa menurunkan ingkat kemiskinan,” tuturnya.

Masih menurut Bupati bahwa sebagaimana dijelaskan, bahwa dalam melakukan survei BPS merasa kesulitan karena terkendala infrastruktu jalan yang rusak. Menurut Bupati, Pemkab Bojonegoro dalam membangun infrastruktur jalan juga mengalami kendala.

“Tanah di Bojonegoro ini adalah tanah gerak, sehingga perlu adanya pembangunan yanng serius.” katanya.

Selain itu, lanjut Bupati, pemerintah juga mengalami hambatan karena sebagian besar wilayah di Bojonegoro adalah adalah hutan, sehingga mengalami hambatan dalam pembangunan karena lokasinya berada dalam kawasan perhutani dan perlu ijin yang cukup lama.

“Kita juga sudah melakukan komunikasi kepada perhutani dan juga kementerian kehutanan untuk bisa membangun masyarakat Bojonegoro yang ada di dalam hutan. Jangan hal tersebut dijadikan hambatan kita harus bisa mendekatkan pembangunan ke pada mereka yang berada di dalam kawasan perhutani.” pungkas Bupati.