Pemkab Bojonegoro Kembali Terima Penghargaan Predikat WTP atas LKPD
Kamis, 03 Oktober 2019 11:00 WIBOleh Dan Kuswan SPd Editor Imam Nurcahyo
Surabaya - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali raih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penganugerahan penghargaan tersebut diberikan Kementrian Keuangan melalui Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, pada Rabu (02/10/2019) di Gedung Negara Grahadi Surabaya dan diterima langsung oleh Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah. Dan Kabupaten Bojongoro termasuk dalam 36 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur yang menerima penghargaan tersebut.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat beri sambutan pada malam penganugerahan penghargaan predikat WTP dalam LHP atas LKPD di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Rabu (02/10/2019)
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang di terima oleh 36 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur tersebut.
"Ini merupakan capaian yang luar biasa karena sebanyak 39 pemerintah daerah termasuk Pemprov Jatim, 36 di antaranya mendapat predikat WTP." tutur Gubernur Khofifah.
Khofifah juga menyampaikan harapannya agar ketiga pemerintah daerah yang belum menerima WTP, agar semakin terpacu untuk meraih WTP seperti daerah lain.
Menurutnya, predikat WTP bukan hanya sekadar prestasi, melainkan juga merupakan upaya memberikan pelayanan terbaik melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, akan menjadi referensi baru dalam perencanaan dan proses penggunaannya, sampai dengan proses penyelesaiannya. " kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Malam penganugerahan penghargaan predikat WTP dalam LHP atas LKPD di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Rabu (02/10/2019)
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo dalam sambutannya berpesan agar pencapaian perolehan WTP atas LKPD harus selalu dipertahankan.
Mardiasmo juga menuturkan bahwa WTP merupakan cerminan kualitas atas kinerja pemerintahan. WTP juga menjadi refleksi menuju pengelolaan keuangan yang transparan.
"Selanjutnya, capaian WTP dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di tahun berikutnya. Hal ini yang belum banyak diterapkan oleh kepala daerah." ujar Mardiasmo. (red/imm)
