Tim Gabungan Ungkap Sederet Pemicu Kelangkaan LPG 3 Kg di Bojonegoro, Tindak Tegas Pangkalan Nakal
Kamis, 26 Maret 2026 16:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama jajaran kepolisian dan Pertamina terus melakukan langkah cepat merespons kelangkaan serta lonjakan harga LPG 3 kilogram di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan intensif yang digelar sejak Rabu (18/03/2026) hingga Jumat (20/03/2026) lalu, tim gabungan berhasil memetakan sejumlah faktor utama penyebab kondisi tersebut.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa faktor cuaca buruk menjadi pemicu awal terhambatnya pasokan. Gelombang tinggi di laut mengakibatkan kapal pengangkut LPG terlambat bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, yang berdampak berantai pada keterlambatan distribusi ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) hingga ke tangan konsumen.
Kondisi tersebut diperparah dengan lonjakan permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri. Aktivitas memasak untuk kebutuhan sahur, berbuka puasa, tradisi megengan, hingga menjamurnya pedagang takjil musiman memicu peningkatan konsumsi yang signifikan. Situasi ini kemudian menimbulkan fenomena panic buying atau aksi borong di tingkat masyarakat.
“Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ada pangkalan yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.000 atau menyalurkan ke pengecer dengan harga tinggi,” ujar Nurul Azizah, Kamis (26/3/2026).
Temuan di lapangan juga menunjukkan adanya indikasi kerja sama antara oknum pangkalan dengan sopir truk pengangkut untuk mengalihkan stok langsung ke pengecer. Akibatnya, stok di pangkalan resmi kosong dan masyarakat terpaksa membeli di toko kelontong dengan harga jauh di atas ketentuan. Bahkan, petugas menemukan praktik penjualan bersyarat, di mana warga diwajibkan membeli barang lain agar bisa mendapatkan tabung gas melon tersebut.
Menyikapi temuan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Polres, Pertamina, dan Satpol PP telah memperluas jangkauan sidak mulai dari tingkat agen hingga toko pengecer. Sebagai langkah jangka pendek, Pemkab telah mengusulkan penambahan kuota LPG sebesar 10 persen atau setara 3.879 metrik ton dari kebutuhan tahunan, yang sebagian di antaranya telah direalisasikan melalui distribusi non-reguler.
Nurul Azizah menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam penegakan aturan distribusi dan meminta Pertamina bertindak tanpa kompromi.
“Kami meminta Pertamina untuk bertindak tegas. Jika ada pangkalan atau agen yang menjual di atas HET, masyarakat dapat segera melaporkan melalui call center 135,” tegas Nurul Azizah.
Laporan masyarakat akan langsung ditindaklanjuti dengan sanksi berat, mulai dari Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) hingga proses hukum pidana bagi para pelanggar. Melalui langkah terpadu ini, Pemkab Bojonegoro berharap distribusi LPG 3 kilogram dapat kembali stabil dan harga di pasaran kembali normal sesuai ketentuan pemerintah, guna menjamin kenyamanan ibadah masyarakat menjelang Idulfitri.
