Bupati Bojonegoro Setyo Wahono Tegaskan Penanganan Stunting Harus Berbasis Data dan Kualitas Air Bersih
Jumat, 27 Maret 2026 12:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa percepatan penurunan kasus stunting di Kabupaten Bojonegoro tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif yang formalitas.
Penegasan ini disampaikan Bupati Wahono saat membuka Forum Pra-Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Kamis (26/03/2026). Ia menekankan bahwa setiap program perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus bertumpu pada data yang akurat agar memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Setyo Wahono menyoroti pentingnya akses air bersih yang sering kali luput dari perhatian utama dalam isu stunting. Ia menceritakan temuan lapangan di daerah pegunungan di mana asupan gizi anak sebenarnya sudah tercukupi melalui sayuran, namun kualitas air tanahnya buruk atau memiliki nilai TDS di bawah standar. Menurutnya, stunting bukan hanya masalah makanan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, ia menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan OPD terkait untuk melakukan intervensi nyata terhadap kualitas air minum masyarakat sebagai alat ukur penting penanganan stunting.
"Saya minta Dinas Lingkungan Hidup dan OPD terkait melakukan intervensi nyata terhadap kualitas air minum masyarakat," ujarnya.
Selain masalah teknis, Bupati juga memberikan peringatan keras kepada para pemangku kepentingan agar tidak memanipulasi data capaian di lapangan. Ia menuntut kejujuran dalam pelaporan agar pemerintah dapat merumuskan langkah perbaikan yang efektif dan tepat sasaran. Setyo Wahono menegaskan komitmen bersama bahwa seluruh laporan harus berbasis fakta dan tidak boleh ada laporan bersifat "Asal Bapak Senang" atau ABS.
"Saya tidak akan segan untuk menindak tegas jajarannya jika ditemukan adanya manipulasi data yang menghambat upaya penanganan stunting," kata Bupati.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Helmi Elisabeth menjelaskan bahwa Pra-Musrenbang ini merupakan mandat nasional melalui aksi konvergensi.
"Ini untuk menyelaraskan perencanaan daerah sebelum dibawa ke tingkat Musrenbang Kabupaten pada 27 Maret nanti," katanya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran asisten setda, kepala perangkat daerah, camat, serta perwakilan akademisi dan organisasi masyarakat. Melalui forum ini, diharapkan lahir program prioritas yang terintegrasi antara aspek kesehatan, sanitasi, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial demi mewujudkan generasi Bojonegoro yang sehat.
