Pemkab Bojonegoro Alokasikan 1.000 Tangki Air Bersih bagi Warga Terdampak Kekeringan

Selasa, 07 Juli 2020 10:00 WIBOleh Dan Kuswan SPd Editor Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2020 ini siapkan 1.000 tangki air bersih dengan kapasitas 5.000 liter, bagi warga di Kabupaten Bojonegoro yang alami krisis air bersih saat musim kemarau mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Bojonegoro, Yudi Hendro Kartono SE, Selasa (07/07/2020) bahwa untuk mengantisipasi terjadinya krisis air bersih saat musim kemarau mendatang, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan salah satunya ialah mulai melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, yang di wilayahnya menjadi langganan kekeringan.

Menurut Yudi, hal tersebut dilakukan sebagai upaya menanggulangi bencana kekeringan di musim kemarau tahun ini, sekaligus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami kekeringan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

"Selain itu kami juga memberikan penanganan stimulan berupa terpal untuk dijadikan tandon sementara di titik daerah rawan kekeringan." tutur Yudi Hendro Kartono SE, Selasa (07/07/2020).

Yudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki BPBD tahun 2019, bahwa ada 79 desa di 22 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang mengalami kekeringan atau krisis air bersih dan membutuhkan bantuan air bersih.

Sementara, berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG, pada tahun 2020 ini diprediksi sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro akan alami kekeringan yang dimulai di bulan Agustus 2020 nanti.

Untuk itu pihaknya mengimbau kepada pihak desa dan kecamatan yang di wilayahnya menjadi langganana kekeringan, agar segera membuat surat permohonan ke BPBD Bojonegoro, agar nantinya dapat dijadwalkan untuk dilakukan droping air bersih.

"Dalam proses pendistribusian air bersih ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat, bahwa permintaan harus melalui Pemerintah Desa dan diketahui oleh Pemerintah Kecamatan. Hal ini harus dilakukan agar distribusi bisa dapat tepat ke masyarakat yang membutuhkan," tutur Yudi.

Masih menurut Yudi bahwa hingga awal Juli 2020 ini, belum ada permintaan droping air bersih. Untuk itu pihaknya mengimbau kepada pemerintah desa yang wilayahnya dilanda kekeringan, agar mengajukan permohonan ke BPBD. Selain itu, agar pemerintah desa menyiapkan tandon air agar mempermudah dan mempercepat saat droping air.

"Bagi desa-desa yang tiap tahun mengalami kekeringan, apabila di wilayahnya ada sumber mata air yang melimpah agar pemerintah desa setempat melaporkan ke BPBD Bojonegoro, agar nantinya dapat dibantu untuk pemasangan jaringan air bersih ke rumah warga." tutur Yudi Hendro Kartono. (dan/imm)