Sejumlah Proyek di Blora Diperkirakan Tidak Selesai pada Akhir Tahun 2020

Jumat, 04 Desember 2020 11:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo

Blora - Progres pengerjaan sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora tahun 2020, diperkirakan tidak dapat terselesaikan sesuai target pada akhir Desember 2020 nanti, terutama proyek-proyek yang bersumber dari APBD Perubahan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blora, Samgautama Karnajaya, dikonfirmasi awak media Jumat (04/12/2020) mengaku bahwa hingga saat ini memang banyak pekerjaan yang belum selesai. Terutama anggaran perubahan. Bahkan ada pekerjaan yang memang sudha terlambat.

“Setelah perubahan masih banyak yang belum selesai. Ada yang terlambat dari kontrak. Molor. Seperti Dologan. Kelihatannya sudah telambat. Saya minta ditangani dulu. Bekas jembatan sudah dicor dan posisi aman,” tutur Samgautama Karnajaya. Jumat (04/12/2020)

Menurutnya, untuk pekerjaan jalan diperkirakan akan selesai semua. Sementara yang agak rawan molor adalah yang longsoran. Mulai di Dologan, Ngliron, Bleboh.

“Pekerjaan saat ini memnag tergantung cuaca. Saya biasanya Roadshow kalau ada laporan. Langsung ke lapangan. Kalau saya perkirakan sesuai kontrak ya sudah. Sementara koordinasinya dengan temen-temen bidang,” kata Samgautama Karnajaya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, mengungkapkan bahwa saat ini sejumlah proyek dengan anggaran besar di Kabupaten Blora pekerjaannya masih belum terselesaikan. Bahkan ada yang baru sekitar 50 persen. Dan masih jauh dari yang diangankan.

"Apabila belum selesai 100 persen, tidak usah dibayarkan secara penuh," tutur Siswanto.

Untuk itu, selain harus benar-benar mencermati agar bangunan infrastruktur ini sesuai spek yang ada, pihaknya mendesak pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui OPD terkait agar memberi ketegasan kepada kontraktor, mengingat masa kontrak hampir habis.

“Saat ini sedang musim hujan. Ternyata masih ada beberapa pekerjaan besar yang nilainya sekitar Rp 10 hingga Rp 11 Miliar, pekerjaannya masih 50 persen,” ucapnya.

Siswanto menambahkan, selian mengawasi pekerjaan, pihaknya juga meminta Dinas PUPR untuk mencermati lelang yang pagunya di bawah 20 persen.

“Ini juga harus dicermati. Artinya pembangunannya harus sesuai dengan perencanannya. Jangan sampai speknya amburadul,” ucapnya.

Menurutnya, kalau pekerjaannya tidak baik, tidak usah di bayar. Dibayar yang pekerjaannya baik saja. Sebab, tidak ada kewajiba pemerintah untuk melunasi pembayaran apabila pekerjaan tidak selesai 100 persen.

“Yang paling penting fokus ke realisasi lapangan saja. selama realisasi pekerjaan hanya 50 persen, ya di bayar separo. Bagi pekerjaan yang tidak selesai dan tidak benar, kalau bisa tahun depan tidak perlu di kasih pekerjaan lagi,” tuturnya.

Menurutnya, setiap tahunnya, APBD Blora menganggarkan sekitar Rp 77 miliar untuk infrastruktur. Sementara tahun 2021, dianggarkan 3 kali lipatnya.

“Artinya banyak sekali dana untuk infrastruktur di 2021. Untuk itu, harus jadi momentum baik. Agar jalan, drainase jembatan jadi lebih baik. Kontraktor juga harus baik,” kata Siswanto.

Ada beberapa pekerjaan yang sudah dipantau secara langsung. Mulai di Trembul-Rowobungkul, Bogorjeo-Jambetelu dan Tamanrejo Maguan sampai Sukorejo Tunjungan.

“Ini yang saya tau secara langsung. Saat ini masih berjalan. Belum selesai pengerjananya,” kata Siswanto. (teg/imm)