Dinas Kominfo Bojonegoro Dorong Kebijakan Berbasis Data Lewat Literasi Statistik
Sabtu, 25 April 2026 10:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan webinar Literasi Data Statistik pada Kamis (23/04/2026) lalu sebagai langkah memperkuat pengambilan kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat. Agenda ini menjadi upaya strategis dalam memastikan setiap keputusan pemerintah berpijak pada data yang valid dan terukur.
Plt Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Setiyo Budi Wibowo, menyatakan bahwa webinar ini merupakan wujud nyata implementasi tata kelola satu data sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan siklus pembangunan dengan alur data pemerintah melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral atau EPPS.
Setiyo Budi Wibowo memaparkan bahwa Kabupaten Bojonegoro telah berpartisipasi dalam EPPS sejak tahap uji coba pada tahun 2022. Ia mengungkapkan adanya perkembangan positif dalam tata kelola data di wilayah tersebut. Kabupaten Bojonegoro telah mengikuti EPPS sejak masa uji coba di 2022. Untuk Indeks Pembangunan Statistik menunjukkan tren kenaikan. Dari 2.49 poin di 2023, naik menjadi 2.58 poin di 2024, tuturnya.
Selain untuk peningkatan kualitas statistik sektoral, kegiatan ini juga bertujuan mempererat kolaborasi antarinstansi serta memperkuat sosialisasi literasi data kepada publik.
Kepala Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat ITS Surabaya, Dr. Sutikno, hadir sebagai narasumber untuk memberikan perspektif akademis mengenai pentingnya pengelolaan data di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, menekankan bahwa data ketenagakerjaan dan industri adalah pilar utama dalam merancang arah ekonomi daerah. Menurutnya, akurasi data membantu pemerintah menyusun program yang mampu meningkatkan daya saing industri dan kualitas pekerja secara berkelanjutan.
Mahmudi mengajak seluruh elemen, baik pelaku usaha maupun masyarakat, untuk berperan aktif dalam penyediaan data yang akurat demi mendukung pembangunan berbasis bukti.
"Data yang kuat melahirkan kebijakan yang tepat dan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Dr. Sutikno menjelaskan bahwa statistik sektoral merupakan instrumen penting yang dikelola instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menekankan peran vital data dalam struktur pemerintahan di daerah.
"Data yang akurat berfungsi sebagai tulang punggung perencanaan pembangunan di daerah," ujarnya.(red/toh)
