FKUB Blora Nyatakan Sikap Terkait Tragedi Rohingya Disaksikan Forkopimda

Kamis, 07 September 2017 10:00 WIBOleh Priyo Spd

Oleh Priyo Spd

Blora - Dengan disaksikan  jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blora yang terdiri dari Bupati Djoko Nugroho, Kapolres Blora AKBP Saptono SIK MH, Kepala Kejari Blora, Yulitaria SH, MH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora, Makmurin Kusumastuti, S.H.,M.H, Kepala Kemenag Blora, Drs. H. Nuril Anwar SH, MH dan lainnya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Blora menyatakan sikapnya terkait tragedi Rohingya, Rabu (6/9/2017) di Aula Kantor Kemenag Blora.

Pernyataan sikap itu disampaikan oleh Ketua FKUB Blora, H Ishad Shofawi bersama seluruh anggotanya dari tokoh lintas agama se-Kabupaten Blora. Adapun beberapa poin penting sikap FKUB terhadap tragedi Rohingya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa FKUB menolak kekerasan umat beragama dalam bentuk apapun
2. Menjalin kerukunan antar umat beragama di masyarakat Kabupaten Blora
3. Mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Blora untuk tidak terprovokasi berita di media sosial yang belum tentu kebenarannya
4. Mendoakan masyarakat Rohingya agar masalahnya bisa segera selesai dan dapat hidup dengan damai
5. Untuk masyarakat Blora untuk tidak ikut dalam aksi solidaritas di Candi Borobudur dan diharapkan berdoa di tempat ibadah masing-masing

“Sikap ini kami rumuskan atas kesepakatan bersama dan telah ditanda tangani di depan Bupati, Kapolres dan jajaran Forkopimda lainnya. Kami berharap masalah yang terjadi terhadap saudara kita kaum Rohingya bisa segera diselesaikan dengan damai,” terang Ishad Shofawi.

Perwakilan tokoh agama Budha, Ngatno, yang hadir dalam acara tersebut juga menyatakan bahwa dirinya sebagai wakil umat Budha Kabupaten Blora ikut mengecam terjadinya tragedi krisis kemanusiaan pada kaum Rohingya di Myanmar.

“Ini krisis kemanusiaan. Dalam ajaran agama Budha yang kami peluk, sang Budha selalu mengajarkan cinta damai terhadap sesama. Tidak ada ajaran yang mengajarkan kekerasan. Kami berharap pemerintah Myanmar bisa menyelesaikan masalah dengan damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jangan disangkut pautkan dengan isu agama,” ujarnya.

Senada dengan Ngatno, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, Ngastoyo S.PdI juga menyatakan hal yang sama. Ia sepakat bahwa yang terjadi di Myanmar adalah sebuah krisis kemanusiaan dan kaum Rohingya membutuhkan uluran bantuan segera.

“Daripada ikut demo, saya pikir lebih baik mengidentifikasi apa yang saat ini diperlukan kaum Rohingya di sana sehingga kita bisa memetakan bantuan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Kalau mereka butuh obat-obatan, kita kirim bantuan obat. Kalau butuh sembako, kita kirim bahan pangan. Sehingga bisa dirasakan betul manfaatnya,” ucap Ngastoyo.

Ia mengaku saat ini Muhammadiyah sedang melaksanakan persiapan penyaluran bantuan ke Rohingya dan mengajak ormas lainnya untuk bersama-sama melakukan hal yang sama.

Apapun Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Blora, H Aunur Rofiq Msi memastikan bahwa seluruh banom dan organisasi yang ada di bawah NU tidak ada yang akan berangkat ke Magelang untuk mengikuti aksi demo.

“Ansor, Banser, IPPNU, IPNU dan lainnya tidak ada yang akan berangkat ke Magelang. Kita anjurkan untuk melaksanakan penggalangan bantuan dan doa bersama,” kata Aunur Rofiq.

Mendengar beberapa pernyataan sikap tersebut, Bupati Djoko Nugroho langsung memberikan apresiasi kepada FKUB. Ia mempersilahkan masing-masing ormas atau agama untuk melakukan penggalangan bantuan untuk disalurkan ke Rohingya, dan dikoordinir bersama-sama.(teg)