Pemkab Bojonegoro Gelar Rakor dan Sosialisasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

Rabu, 06 Juni 2018 21:00 WIBOleh Imam Nurcahyo

Oleh Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), Pada Rabu (06/06/2018) pagi tadi,  menggelar acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Teknis Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan. Acara yang berlangsung di Ruang Angling Dharma Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibuka secara resmi oleh Pj Sekertaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Yayan Rohman.

Tampak hadir dalam rapat ini LSM Bojonegoro Institute, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro dan para camat dari 28 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

Yayan Rohman, AP MM dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penanggulan kemiskinan sebagai salah satu program prioritas nasional tak hanya nasional namun ditingkat internasional. Dari MDGs menjadi SDGs.

“Komitmen penanggulangan kemiskinan di Bojonegoro dilakukan di semua OPD.” jelas Yayan Rohman.

Yayan menambahkan bahwa dalam penyusunan APBD  tahun 2019, ada 5 prioritas pembangunan manusia melalui penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar.

“Kita melihat secara data, kemiskinan kita berkurang selama kurun waktu 10 tahun ini. Dalam catatan kemiskinan berkurang namun angka tak mengalami pengurangan atau masihh tetap bertahan.” ungkapnya.

Ditambahkan oelh Yayan, bahwa program penanggulangan kemiskinan ini melalui dua sisi, yaitu penghidupan rakyat miskin dan sisi produksi. Diperlukan upaya yang secara langsung untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui beberapa program.

Dicontohkan Sekda, untuk manula mereka tak lagi berproduksi namun membutuhkan pemenuhan kehidupan mereka. Tentu memerlukan campur tangan aktif dari berbagai kalangan. Dari sisi produksi ini dapat diatasi dengan memberikan pelatihan, keahlian dan pemberian modal skala mikro untuk mengentaskan kemiskinan.

“Guna mensukseskan program diperlukan data yang valid dan tepat. Data yang didapat dilapangan harus benar benar dapat benar sampai jenjang pusat, karena banyak data yang tidak sama dengan kondisi riil dilapangan. Ketersediaan data harus valid dan harus senantiasa diperbarui.” terang Yayan Rohman. 

Ditambahkan Sekda, beberapa.program pengentasan kemiskinan semisal, Jalinmatra, PKH, Bantuan Non Tunai dan yang lainnya, adalah program yang digulirkan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan. Kebijakan validasi data ini sangat penting untuk memghasilkan data yang terpadu dalam upaya pemutakhiran data.

“Namun tantangan juga cukup berat, maka harus didukung SDM, Anggaran dan membutuhkan semua stakeholder sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan menjawab masalah data yang terjadi selama ini.” lanjut Yayan.

Diakhir sambutannya Sekda menghimbau kepada seluruh camat agar segera membentuk tim pemutakhiran data di tingkat kecamatan dan mensosialisasikan di tingkat desa.

“Seluruh desa juga harus melakukan pemutakhiran data dengan dana yang bersumber dari APBDes.” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda I Nyoman Sudana, dalam sambutannya menjelaskan bahwa seharusnya pemutakhiran data itu dilakukan setiap tahun. Dijelaskan pleh Nyoman Sudana , bahwa di tahun 2006 angka kemiskinan masih tinggi namun lambat laun percepatan penurunan kemiskinan di Bojonegoro sedemikian cepat.

“Dan pada akhirnya kita mampu keluar dari 10 besar daerah miskin di Provinsi Jawa Timur.” terangnya. (red/imm)