Pemkab Bojonegoro Gelar Bimtek Implementasi SAKIP

Senin, 01 April 2019 13:00 WIBOleh Muliyanto Editor Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, menggelar Bimbingang Teknis (Bimtek) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kegiatan yang digelar di gedung Angling Dharma Pemkab Bojonegoro tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Drs Budi Irawanto MPd, Senin (01/04/2019).

Bimtek tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang pentingnya penerapan SAKIP, guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, dan pendampingan terhadap penyusunan dokumen SAKIP di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro dan menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi Sekretaris Daerah dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito SSos MM, saat beri sambutan dalam acara Bimtek Implementasi SAKIP, di gedung Angling Dharma Pemkab Bojonegoro. Senin (01/04/2019).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito SSos MM, mengawali sambutannya menuturkan bahwa Bimtek tersebut akan dilaksanakan selama dua hari, mulai Senin (01/04/2019) hingga Selasa (02/04/2019), diikuti 142 peserta yang berasal dari pejabat Eselon 3 dan 4.

Djoko Lukito menuturkan bahwa SAKIP sangatlah penting untuk mengetahui kinerja pemerintah, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, karena menurutnya masih ada pimpinan yang menggangap SAKIP tidak penting dan kurangnya data pendukung untuk penyusunan SAKIP.

“Salah satunya indikasi penilaian adalah apakah kinerja tercapai atau tidak.” terang Djoko Lukito.

Wakil Bupati Bojonegoro, Drs Budi Irawanto MPd, saat beri sambutan dalam acara Bimtek Implementasi SAKIP, di gedung Angling Dharma Pemkab Bojonegoro. Senin (01/04/2019).

Wakil Bupati Budi Irawanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa SAKIP sangat penting dan merupakan kebutuhan pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014.

Wakil Bupati berharap, agar pasca mengikuti Bimtek ini, penerapan managemen SAKIP benar-benar dapat dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro.

“Unsur-unsur SAKIP harus sesuai dengan ketentuan dan harus mengikuti norma-norma yang berlaku, sehingga hasilnya betul-betul akurat.” tutur Wakil Bupati Budi Irawanto.

Lebih lanjut Wakil Bupati menuturkan bahwa laporan kinerja instansi pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan SAKIP.

Di antara kelemahan belum adanya implementasi SAKIP adalah kurangnya dukungan dan pemahaman bersama tentang pentingnya SAKIP.

“Kecenderungan memberikan informasi yang baik-baik saja dan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, juga merupakan hambatan dalam implementasi SAKIP.” tutur Wakil Bupati mengimbuhkan.

Budi Irawanto menambahkan bahwa kunci pemerintahan yang baik adalah komunikasi antar OPD. Semua harus saling bekerjasama sebagai partner kerja. Agar kolektif kolegial dapat terbangun dengan baik, sehingga visi dan misi pemerintah dapat terlaksana dan bermanfaat untuk masyarakat Bojonegoro.

“Pemerintah sangat memperhatikan dan mendorong implementasi SAKIP secara menyeluruh untuk dilaksakan di Kabupaten Bojonegoro. Tunjukkan kinerjamu, tunjukkan prestasimu.” pungkas Wakil Bupati Budi Irawanto. (red/imm)